Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi Di Nagari Kajai Pasaman Barat
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1849Keywords:
Implementation of Authority, Regional Government Authority, Regional Government, Post-Natural Disaster RehabilitationAbstract
Natural disasters seem to be daily events and news in Indonesia, and even the world. Various forms of disasters have caused enormous losses, both moral and material losses. The earthquake that occurred on February 25 2022, centered in Talamau District, West Pasaman Regency, was a major disaster. As the epicenter of the earthquake, Talamau District was the worst affected area. It was recorded that 25 people were killed and 465 people were injured, 14 of whom were residents of East Pasaman. Apart from immaterial losses, the earthquake that occurred in West Pasaman Regency also resulted in material losses such as heavily damaged public facilities, schools and houses of worship (mosques). Due to this disaster, thousands of West Pasaman residents are waiting for development assistance from the government, however the expected assistance is still being delayed before it can be realized immediately by the Regional Government. This problem needs to be formulated into two problem statements. First, how is the implementation of regional government authority in post-earthquake rehabilitation efforts in Nagari Kajai, West Pasaman Regency? Second, what are the obstacles to implementing Regional Government Authority in post-earthquake rehabilitation efforts in Nagari Kajai, West Pasaman Regency? This research is a type of normative legal research or doctrinal legal research. The results of this research show that as a form of disaster management, the West Pasaman Regional Government carries out rehabilitation activities, one of these activities is providing assistance to repair houses for people affected by the disaster. This development is carried out through three systems, namely: independent reinbuce, facilitator reinbuce, and self-sufficiency. In an effort to exercise its authority to carry out post-disaster rehabilitation, the Regional Government encountered obstacles, including APIP's finding that there was an error in collecting data on houses of disaster victims which required data collection again, which took quite a long time and the regional financial capacity was inadequate.
References
Amiruddin, Z. A. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
Anggono, B. D. (n.d.). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Penanggulangan Bencana. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22,.
Helfina, R. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Asdaf Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik, 5.
Heryeti, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penggulangan Bencana. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP), Vol. 2, No, 141.
Kartika, S. D. (2015). Politik Hukum Penanggulangan Bencana. Jurnal Kajian, Vol. 20 No, 331.
Khairani. (2016). Kepastian Hukum Hak Pekerja outsourcing, Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antra Pekerja Dengan Pemberi Kerja. Rajawali Pers.
Lassa, K. (2021). Penggunaan Diskresi Oleh Kepala Daerah Pada Penanggulangan Bencana Alam. Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 1.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Kencana Prenada.
Ningsih, A. C. (2022). Peran Pemerinth Daerah Dalam Pemulihan pasca Bencana Alam Di Kabupaten Luwu Utara. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makasar, 21–22.
Sjarief, Robert J.K, R. (2006). Pengelolaan Bencana Terpadu (Cetakan Pe). Yarsif Watampone.
Soekanto, Soerjono, S. M. (2003). Penelitian Pukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
Sukowati, P. (n.d.). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Secara Integratif Yang Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Jawa Timur. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lppm) Universitas Merdeka Malang.
Susetyo, H. (2005). Urgensi Undang-Undang Penanggulangan Bencana di Indonesia. Lex Jurnalica, Vol. 3 No,.
Vidia, R. (n.d.). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara. Jurnal Otoritas, Vol. V, No, 205.
Wafda, M. F. A. (2023). Peran Bpbd Kabupaten Pasaman Barat Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di Kecamatan Talamau. Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 N, 18585.
Waluyo, B. (2003). Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Aprizon Zuhdi, Yuslim Yuslim, Khairani Khairani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.