Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Gula Jawa atas Penggunaan Natrium Metabisulfit Melebihi Batas Maksimum
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.10080Keywords:
Gula Jawa, natrium metabisulfit, pertanggungjawaban pelaku usaha, perlindungan konsumen, keamanan panganAbstract
Penggunaan natrium metabisulfit yang melebihi batas maksimum 40 mg/kg pada gula Jawa menimbulkan persoalan keamanan pangan dan pertanggungjawaban hukum, khususnya bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) curah skala mikro. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bertujuan menganalisis kesenjangan pertanggungjawaban pelaku usaha antara kondisi potential harm administratif dan actual harm (ekonomi dan kesehatan), serta memetakan upaya hukum konsumen untuk memperoleh pemulihan hak dan ganti rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelampauan batas maksimum dapat menjadi dasar penerapan pertanggungjawaban administratif, perdata, atau pidana sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku pada masing-masing ranah. Namun, Pasal 28 UUPK hanya membalik beban pembuktian unsur kesalahan pelaku usaha, sehingga belum mampu mengatasi hambatan nyata konsumen dalam menghadapi ketidakjelasan identitas produsen curah dan pembuktian hubungan kausalitas medis. Upaya hukum konsumen dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi (penyelesaian langsung dan BPSK) serta jalur litigasi (gugatan perdata individual, gugatan kelompok/class action, gugatan oleh LPKSM, dan pelaporan pidana). Sebagai solusi perlindungan konkret, penelitian ini merekomendasikan pembaruan hukum melalui integrasi empat prinsip: product liability untuk menetapkan cacat standar, strict liability untuk mengeliminasi pembuktian kelalaian, presumption of causation guna mengalihkan beban bukti medis melalui rekam klinis, serta joint liability dalam mata rantai distribusi curah informal untuk mengatasi kendala identitas produsen tradisional.
References
Anroneka, I. A. S., & Octora, R. (2026). Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha industri rumah tangga pangan dan mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pelabelan dan promosi produk pangan secara daring. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 7, No. 4, 1-28. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2971
Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). Intensifikasi pengawasan pangan jelang nataru: BPOM amankan pangan olahan tidak memenuhi ketentuan senilai Rp1,6 M. https://www.pom.go.id/berita/intensifikasi-pengawasan-pangan-jelang-nataru-bpom-amankan-pangan-olahan-tidak-memenuhi-ketentuan-senilai-rp1-6-m
Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). Hasil intensifikasi pengawasan rutin khusus pangan selama ramadan dan jelang idulfitri 1445 H tahun 2024. https://www.pom.go.id/siaran-pers/hasil-intensifikasi-pengawasan-rutin-khusus-pangan-selama-ramadan-dan-jelang-idulfitri-1445-h-tahun-2024
Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2026). BPOM temukan 56 ribu produk pangan tidak memenuhi ketentuan selama ramadan dan jelang idulfitri 2026. https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-temukan-56-ribu-produk-pangan-tidak-memenuhi-ketentuan-selama-ramadan-dan-jelang-idulfitri-2026
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan. (2019). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 723.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sinar Grafika.
Indonesia. (2026). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2.
Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 7153.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Kristiawanto. (2022). Memahami penelitian hukum normatif. Prenada Media.
Kristiyanti, C.T.S. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika.
Lestari, I. R. P., & Sitabuana, T. H. (2023). Analisa perlindungan hukum terhadap konsumen pemalsuan merek produk gula di daerah Banyumas. Jurnal Supremasi, Vol. 13, No. 2, 70-79. https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2205
Muthiah, A. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi hukum positif dan ekonomi syariah. Pustaka Baru Press.
Njatrijani, R. (2021). Pengawasan keamanan pangan. Law, Development and Justice Review, Vol. 4, No. 1, 12-28. https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11076
Radar Blora. (2024). Kadinkes Blora Edi Widayat sampaikan, hasil lab gula merah keluar dan positif mengandung bahan berbahaya. https://radarblora.com/kadinkes-blora-edi-widayat-sampaikan-hasil-lab-gula-merah-keluar-dan-positif-mengandung-bahan-berbahaya/
Rusmiyah, R. (2022). Upaya penyelesaian hukum produk makanan olahan home industri cacat produksi. Jurnal Legisia, Vol. 14, No. 1, 96-109.
Sahrul, S., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Tanggung Jawab pelaku usaha berbadan hukum atas kerugian konsumen yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Pro Hukum, Vol. 12, No. 3, 818-823. https://doi.org/10.55129/.v12i3.2690
Sakti, M. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen. LPPM Press UPN Veteran Jakarta.
Saleh, I., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 1, No. 3, 358-369. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.543
Sari, Y. I., & Azmi, M. R. (2025). Perlindungan hukum konsumen terhadap produk umkm yang tidak bersertifikat sni dan bpom. Jurnal USM Law Review, Vol. 8, No. 2, 639-656.
Sasani, M. F. I., Handayani, P., & Hadiyanto, A. (2026). Pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk cacat dalam hukum konsumen. Jurnal USM Law Review, Vol. 9, No. 3, 1587-1609. https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14203
Setyawan, A. S., & Mardjiono, A. (2025). Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap barang cacat produksi. Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 8, No. 1, 62-73. https://doi.org/10.30737/transparansi.v8i1.6722
Shidarta. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Grasindo.
Sinduningrum, A., & Marlyna, H. (2023). Penerapan strict liability dalam hukum pelindungan konsumen di Indonesia: Perbandingan negara lain. UNES Law Review, Vol. 6, No. 2, 5021-5030.
Sugijantoro, M. D. B., & Yudhantaka, L. (2026). Tanggung gugat pelaku usaha produk makanan yang tidak aman konsumsi dan tidak memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Legal Spirit, Vol. 10, No. 1, 141-150. https://doi.org/10.31328/ls.v10i1.6185
Tuanaya, H. H. (2021). Prinsip tanggungJawab produk (product liability) menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pamulang Law Review, Vol. 4, No. 2, 147-156. https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17745
Uni Eropa. (2024). Directive (EU) 2024/2853 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 on liability for defective products and repealing Council Directive 85/374/EEC. Official Journal of the European Union, L 2024/2853.
Winarti, A. S., & Purnamasari, D. (2023). Tanggung Jawab pelaku usaha atas produk pangan tidak layak jual. Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5, No. 2, 460-469. https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16402
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Harlin Sabrinda Rasya, Surahmad Surahmad

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.












































