Tata Kelola Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Gorontalo
DOI:
https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1.7047Keywords:
Tata Kelola, Pengawasan, Organisasi Masyarakat, KESBANGPOL, GorontaloAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan (1) tata kelola pengawasan organisasi masyarakat (OMS) di Badan Persatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo, (2) prinsip-prinsip tata kelola yang baik pengawasan organisasi masyarakat (OMS) di Badan Kesatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan prosedur penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif model miles dan huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tata kelola pengawasan organisasi masyarakat (OMS) di Badan Kesatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo telah berjalan cukup baik. Namun, dalam aspek penganggaran (perencanaan), keterbatasan anggaran menjadi kendala mendasar dalam pelaksanaan pengawasan TIMDU. Minimnya alokasi dana khusus menyebabkan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi lintas sektor tidak dilakukan secara konsisten. Kondisi ini menyulitkan TIMDU untuk menjalankan perannya sebagai instrumen tata kelola yang efisien dan efektif. (2) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pembentukan (TIMDU) pengawasan organisasi masyarakat di Persatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo. Penerapan TIMDU yang tidak optimal dan kendala anggaran berimplikasi pada lemahnya prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas. Akibatnya, pengawasan OMS di Gorontalo masih cenderung bersifat administratif dan formalistik, tidak mampu mendorong terciptanya organisasi masyarakat yang sehat, konstruktif, dan berkontribusi terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan optimalisasi peran Tim Terpadu OMS dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengembangan OMS di daerah.
References
Accountability Research Center. (2023). Participatory Oversight Institutions and the Role of Civil Society in Governance. Retrieved from: https://accountabilityresearch.org.
Albaity, A., Anwar, K., & Tabar, M. (2024). Enhancing Fraud Prevention and Internal Control: The Key Role of Internal Audit in Public Sector Governance. Cogent Social Sciences, 10(1), 2382389. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389.
Alif, M., & Santosa, D. U. B. (2024). Evaluasi Program Kerja Pemberdayaan Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Jurnal Ilmiah Wawasan Pemerintahan, 6(1), 77–88.
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
Aprillia, Y., & Usman, F. (2023). Pengaruh Peran Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah. Jurnalku, 3(4), 408–425. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.600.
Arifin, Tahir. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Motolohu Kecamatan Randangan. Retrieved from: https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology.
Arifin, Z., & Rahman, F. (2020). “Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan dan Implikasinya terhadap Stabilitas Sosial Politik di Daerah.” Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(2), 145–160.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo. (2023). Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar di Provinsi Gorontalo. Gorontalo: Bakesbangpol.
Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2024). Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2024. https://gorontalo.bps.go.id.
Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). Role Theory : Concept and Research. New York: Wiley.
Badawi, F., Lubis, M. S., & Warjio. (2025). The role of the National and Political Unity Agency (Kesbangpol) in the supervision of Islamic CSOs in Langkat Regency.
Black, J., Lodge, M., & Thatcher, M. (2022). Regulatory Governance: Rules, Risk and Resistance. Oxford University Press.
Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2018). Public Trust in Government and the Role of Transparency. Public Management Review, 20(5), 693–712.
Bovens, M., & Wille, A. (2021). Accountability in Public Administration: A Multi-Level Perspective. Governance, 34(2), 255–272.
Christensen, T., Laegreid, P., & Rykkja, L. H. (2023). Organizing for Resilience: Public Administration in Times of Crisis. Edward Elgar Publishing.
Cooper, T. L. (2021). The Responsible Administrator. Jossey-Bass.
Cordery, C., Dang, P., Nguyẽn, T., & Nxumalo, B. (2022). Oversight Mechanisms and Public Accountability: Lessons from India and Nigeria. Journal of Public Sector Performance, 3(2), 112–128.
Covey, S. R. dalam Rivai, V. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
Daft, R. L. (2020). Management (13th ed.). Cengage Learning.
Dai, I. (2020). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Mengawasi Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi Gorontalo. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo. Diakses dari: https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271414009.
Davey, K. (2011). Local Government in Critical Times: Policies for Crisis, Recovery and a Sustainable Future. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
Dewi, L. K., Kusumastuti, H., & Waskita, B. (2023). Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Lampung. Jurnal Studi Pemerintahan dan Birokrasi, 5(2), 101–113. STIA Bengkulu.
Dunleavy, P. (2022). Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government. Oxford University Press.
Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). New York: Routledge.
Dwiyanto, A. (2021). Reformasi Birokrasi dan Good Governance di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edward III, G. (1980). Implementing Public Policy. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review, 14(1), 57–74.
Elsam. (2013). Catatan Kelemahan Pasal-pasal Dalam RUU Ormas. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2022). The Integrative Framework for Collaborative Governance Revisited. Journal of Public Administration Research and Theory, 32(1), 21–37. https://doi.org/10.1093/jopart/muab034.
Fadhli, A., Alam, S., & Rajab, M. (2025). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Kendari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PAMARENDA: Public Administration and Government Journal, 4(3), 425–433. https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i3.71.
Tohopi, R., & Nani, Y. (2021). Model perumusan kebijakan “Public Mechanism Approach” perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 9(2), 141–154. E-Jurnal LPP Munsera.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Mohamad Rizki Lagata, Arifin Tahir, Rustam Tohopi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS).
