FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Authors

  • Maimunah Maimunah Dr. Student Program at UIN STS Jambi
  • Kemas Imron Rosadi Dosen at Universitas UIN STS Jambi

DOI:

https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.446

Keywords:

Perkembangan politik dan kebijakan, pendidikan islam di indonesia

Abstract

Analisis kebijakan erat kaitannya dengan sistem politik dengan muatan komunikasi dan penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan adalah sentral dalam praktik dan teori analisis kebijakan. Hanya jika pengetahuan tentang proses pembuatan kebiajakn dikomunikasikan di dalam proses tersebut para pelaku kebijakan dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memperbaiki kebijakan publik. Metodologi analisis kebijakan adalah sistem standar, aturan dan prosedur untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Metodologi analisis kebijakan mempunyai beberapa karakateristik utama: perhatian yang tinggi pada prumusan dan pemecahan masalah, komitmen pada pengkajian yang baik yang sifatnya deskriptif maupun kritik nilai dan keinginan untuk meningkatkan efesiensi pilihan diantara sejumlah alternatif kebijakan. Tulisan ini menjelaskan tentang hakikat dan sejarah kebijakan pendidikan Islam publik dimana Kementrian Agama RI sebagai pemegang kebijakan dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pelaksana atau yang terimplikasi dari kebijakan. Mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. Terutama ingin menjawab persoalan tentang mengapa disetiap kementrian memiliki lembaga pendidikan, padahal sudah ada kementrian pendidikan nasional yang mengatur pendidikan di Indonesia, sehingga ada anggapan bahwa adanya ketidakpercayaan dengan kementrian pendidikan nasional selaku penyelenggara pendidikan.

References

--, S. (2011). Rintisan Pengembangan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan. https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i5.45
. M. (2017). FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM. Inspiratif Pendidikan. https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5231
Fitriatun, E. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan. In Journal of Chemical Information and Modeling.
Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK. Jurnal Jurisprudence. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293
Mohd Roslan, Mohd Nor, Wan Mohd Tarmizi, W. O. (2011). Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam. Jurnal At-Ta’dib. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Mubarak, F. (2015). PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA. Jurnal Ta’lim Muta’allim. https://doi.org/10.18592/tm.v4i8.513
Romlah. (2016). Manajemen Pendidikan Islam. Journal of Chemical Information and Modeling.
Suharsono, S. (2017). Pendidikan Multikultural. EDUSIANA: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam. https://doi.org/10.30957/edusiana.v4i1.3
Ulum, M. (2020). Kebijakan Standar Nasional Pendidikan. Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam. https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v11i1.3845

Fogarty, Robin, 1991. Ten Ways to Integrate Curriculum, Educational Leadership, the Association for Supervision and Curriculum Development.
Hessel Nogi S, 2003. Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus. Jakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia Original From The University of Michigan.
Lake, Kathy, 2000. Integrated Curriculum, School Improvement Research Series, NorthWest Regional Educational Laboratory, USA.
Midian Sirait, 1997. Paham Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Original From The University of Michigan. Miriam Budiardjo, 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Muchsin dan Fadilah, 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Averous Press.
Mushtafa, Javed, 2011. Proposing a Model for Integration of Social Issues in School Curriculum, International Journal of Academic Research, Vol 3 Number 1, International islamic University, Islamabad.
Nata, Abuddin. Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Perry, Matt, 2010. Designing Multidisciplinary Integrated Curriculum Units, The California Centre for College and career, Sacramento California.
R. Widodo Triputro, 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” dan APMD Press.
Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implemntasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Subarsono, 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syafie, 2009. Negara Minus Nurani: Esai-Esai Kritis Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
William N. Dunn, 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Hasbullaah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah dan Pertumbuhannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Bochari, Sidi Ibrahim, Pengaruh Timbal balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau, Jakarta: Gunung Tiga,1981.
Soebahar, Abdul Halim. Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UUSisidiknas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Nata, Abudin, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.

Downloads

Published

2021-03-09

How to Cite

Maimunah, M., & Imron Rosadi, K. (2021). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL, 2(1), 249–265. https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.446