Pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Bolaang Mongondow Raya
DOI:
https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i6.2961Keywords:
Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa, Indeks Pembangunan ManusiaAbstract
Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun, termasuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, namun Indek Pembangunan Manusia khususnya di wilayah Bolaang Mongondow Raya masih berada di bawah rata-rata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Bolaang Mongondow Raya, yang terdiri dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu. Data diperoleh dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik yang dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Desa berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa tidak berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow Raya.
References
A. S. (1990). Development as Freedom. Oxford University Press.
Ardiansyah, A. S. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Mirai Management, 7(2), 85-103.
Awaludin, M. G. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal. Jurnalku, 3(4), 445–469.
Awaludin, M. G. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal. urnalku, 3(4), 445–469.
Brodjonegoro, B. (2017). Kebijakan Fiskal dalam Pembangunan Daerah. Journal of Indonesian Economic Studies.
Fahrurrozi, M. M. (2023). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Regional Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat). Jurnal Ketahanan Nasional, 29(1), 70-89.
Haq, M. u. (1995). Reflections on Human Development. Oxford University Press.
Hardianto. (2022). DETERMINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN DESA: ANALISIS DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA (LITERATURE REVIEW MANAJEMEN KEUANGAN). JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL, 3(1), 266–275.
Hardianto, H. I. (2024). Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi:(Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat). Al-Buhuts, 20(1), 209-228.
Indonesia, M. K. (2024). Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Mardiasmo. (2009). Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Prasojo, E. (2019). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Desa. Jakarta: Gramedia.
Programme, U. N. (1990). Human Development Report.
Sari, D. T. (2023). Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah: Suatu Kajian Berdasarkan Faktor Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Lokasi dan Indeks Pembangunan Manusia. urnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia), 8(1), 37-50.
Sembiring, T. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018). Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5(1), 77-91.
Suhendra. (2010). Keuangan Publik di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Trianto, L. &. (2023). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5(1), 21-33.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. (2024). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Wahyudi, E. (2017). Desentralisasi dan Pembangunan Desa. Jurnal Administrasi Publik.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Hardianto, Jan Jack Jolly Rasubala, Tommi Helmiwan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS).
