Integrasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan

Authors

  • Erika Florida Damiani Ngasi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia
  • Eki Darmawan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.2005

Keywords:

Policy Integration, Tourism, Economic Development

Abstract

Tanjungpinang City and Bintan Regency are regions in the Riau Islands which are also popular tourist destinations due to their abundant natural resources. However, there are several policy constraints in promoting these two tourist destinations in each respective region. Tourism development needs to consider the economy of a region to meet good Regional Revenue Budget. Therefore, policy integration becomes a solution to the overlapping policies between the two regions in achieving the common goals of promoting and marketing Creative Economy in the Riau Islands. The aim of this study is to analyze the extent to which the integration of regional government policies in the development of tourism in Tanjungpinang City and Bintan Regency has been achieved. This article uses a qualitative research approach where data findings from observations or primary data as well as secondary data such as interviews and scientific journal articles are interpreted from the researcher's perspective. The lack of connectivity between the two regions is attributed to the failure to achieve the goals of the medium-term regional development plan and the lack of connectivity between the regions in both infrastructure and marketing their tourism packages. The hope is to achieve synchronization between the tourism policies taken by the Tanjungpinang City and Bintan Regency Governments and close cooperation between local governments, the private sector, and local communities through collaboration between the Tanjungpinang City and Bintan Regency Governments.

References

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2022). Indikator Utama Provinsi Kepulauan Riau 2022. 1–92.

Peters, B. G. (2018). Governance, Innovation, and Policy Integration: The Challenge of Complexity. Policy Review, (125), 1-14.

Candel, J. J. L., & Biesbroek, R. (2016). Toward A Processual Understanding Of Policy Integration. Policy Sciences, 49(3), 211–231. https://doi.org/10.1007/S11077-016-9248-Y

Cejudo, G., & Michel, C. (2021). Instruments for Policy Integration: How Policy Mixes Work Together. SAGE Open, 11(1), 215824402110321. https://doi.org/10.1177/21582440211032161

Darmawan. (2020). Analisis Sinkronisasi Kelembagaan dan Kebijakan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Government, 2(2), 132-146.

Dwiputra, R. (2013). Preferensi Wisatawan Terhadap Sarana Wisata di Kawasan Wisata Alam Erupsi Merapi. Journal of Regional and City Planning, 24(1), 35. https://doi.org/10.5614/jpwk.2013.24.1.3

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, 21(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Kalebos, F. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wisatawan Yang Berkunjung Ke Daerah Wisata Kepulauan. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajem, 4, 489–502.

Riani, N. K. (2021). Pariwisata Adalah Pisau Bermata 2. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(5), 1469–1474.

Suryani, A. I. (2017). Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal. Jurnal Spasial, 3(1). https://doi.org/10.22202/js.v3i1.1595

Jupir, M. M. (2013). Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal (studi di Kabupaten Manggarai Barat). Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, 1(1), 28-38.

Kingdon, J. W. (2014). Agendas, alternatives, and public policies (2nd ed.). Longman.

Muhammad, H. S. (2020). Strategi Promosi Dan Pemasaran Online Yang Dilakukan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Lombok Timur Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Lombok Timur (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Matara m).

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Pasal 8 Pasal 87 ayat (1) Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2011-2031

Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Bintan. (2013). 1–4.

Perda Kota Tanjungpinang No. 08 Tahun 2021. (2022).

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Puradinata, E. (2023). Tinjauan Yuridis Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(2), 223-241.

Purnomo, R. A. (2016). Ekonomi kreatif pilar pembangunan Indonesia. Ziyad Visi Media.

RPJMD Kepulauan Riau Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Safitri, K. (2021). Sandiaga Uno: Ekonomi Kreatif Indonesia Masuk 3 Besar di Dunia. Kompas.com. Retrieved from https://money.kompas.com/read/2021/08/12/154311726/sandiaga-unoekonomi-kreatif-indonesia-masuk-3besar-di-dunia

Sumastawa, L. (2016). Pemasaran paket wisata dengan metode personal selling pt. bandara mega persada malang. Universitas Jember.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wibowo, S., Rusmana, O., Zuhelfa, Z., & Muslim, S. (2017). Pengembangan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata. Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan, 1(2), 93-99.

Downloads

Published

2024-05-17

How to Cite

Damiani Ngasi, E. F., & Darmawan, E. (2024). Integrasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL, 5(3), 533–547. https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.2005

Issue

Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (April - Mei 2024)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2024 Erika Florida Damiani Ngasi, Eki Darmawan

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS).