Akselerasi Desentralisasi Fiskal Melalui Birokrasi Lincah: Studi Implementasi Delayering pada DJPK

Authors

  • Hasan Basri Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia
  • Ratri Istania Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia
  • Bambang Giyanto Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jimt.v7i5.8476

Keywords:

Delayering, Kinerja Organisasi, Jabatan Fungsional, Kelincahan Birokrasi, Administrasi Publik

Abstract

Penyederhanaan birokrasi melalui kebijakan delayering bertujuan untuk mentransformasi struktur organisasi agar lebih responsif, lincah (agile), dan berorientasi pada kompetensi keahlian. Penelitian ini mengevaluasi implementasi penataan jabatan fungsional melalui kebijakan delayering terhadap kinerja kelembagaan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka analisis data interaktif Miles & Huberman, data digali dari para informan kunci dan dianalisis menggunakan enam variabel implementasi model Van Meter & Van Horn. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa pemangkasan tingkatan hierarki manajerial menjadi kelompok kerja berbasis fungsional berhasil memangkas waktu siklus persetujuan dokumen dan menekan distorsi arus informasi antarunit. Meskipun efisiensi proses administrasi tercapai secara signifikan, masa transisi kultural ini memunculkan tantangan adaptasi dan beban psikologis bagi para pegawai terkait otonomi dan kebingungan pembagian peran kerja spesifik. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi dalam jangka panjang sangat bergantung pada penguatan peta jalur karier jabatan fungsional yang transparan, pendampingan kepemimpinan yang konsisten, serta penerapan indikator kinerja berbasis waktu penyelesaian.

References

Anggara, S. (2014). Kebijakan publik. CV Pustaka Setia.

Anas, M. (2024). Reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. Jurnal Administrasi Publik, 10(1), 1–15.

Dahlia. (2020). Komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi, 7(2), 45–56.

Igbokwe Ibeto, C. J., & Osakede, K. O. (2023). Public sector reform and policy implementation in developing countries. Public Policy Review, 15(2), 88–102.

Jaelani. (2021). Teori organisasi dan administrasi publik. Jurnal Administrasi Negara, 5(1), 10–22.

Kementerian PANRB. (2024). Laporan reformasi birokrasi nasional tahun 2023.

Khurohman, A., & Desiana, N. (2024). Efektivitas komunikasi organisasi dalam implementasi kebijakan publik. Jurnal Manajemen Publik, 12(1), 55–67.

Kusuma, A. (2020). Budaya organisasi dan kinerja pegawai. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 8(1), 23–34.

Lei, X., et al. (2023). Bureaucratic reform and organizational performance. Public Administration Quarterly, 47(1), 77–95.

Sariah, A., et al. (2019). Employee motivation and organizational change. International Journal of Human Resource Studies, 9(3), 112–125.

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. (2023). Struktur organisasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah. (2023). Laporan kebijakan fiskal nasional.

Sirait, R. (2023). Kompetensi sumber daya manusia dalam reformasi birokrasi. Jurnal SDM Indonesia, 6(2), 30–42.

Subarja, A., et al. (2022). Penguatan kapasitas ASN dalam reformasi birokrasi. Jurnal Kebijakan Publik, 13(2), 101–115.

Susiawati, E. (2021). Implementasi kebijakan publik dalam organisasi pemerintah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(1), 66–78.

Wynen, J., et al. (2014). Organizational change and public sector performance. Public Management Review, 16(6), 1–20.

Published

2026-05-16

How to Cite

Hasan Basri, Ratri Istania, & Bambang Giyanto. (2026). Akselerasi Desentralisasi Fiskal Melalui Birokrasi Lincah: Studi Implementasi Delayering pada DJPK . Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 7(5), 1229–1243. https://doi.org/10.38035/jimt.v7i5.8476