Komunikasi Pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Masjid Jami Al Quddus

Authors

  • Bunga Adventine Samosir Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
  • Neneng Yani Yuningsih Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
  • Agus Taryana Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jemsi.v5i6.2566

Keywords:

Komunikasi, Pemerintahan, Polemik, Masjid Jami Al Quddus, Relokasi SDN Pondok Cina 1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh komunikasi pemerintahan DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok dalam polemik pembangunan Masjid Jami Al Quddus dan relokasi SDN Pondok Cina 1. Pembangunan Masjid Jami Al Quddus menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat karena akan dibangun di lahan SDN Pondok Cina 1 yang menyebabkan sekolah tersebut akan digusur. Beberapa masyarakat tidak menyetujui pembangunan masjid ini dan menyampaikan tuntutannya kepada DPRD Kota Depok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok berperan penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ini dalam bentuk surat rekomendasi kepada Wali Kota Depok dan jajarannya. Isi surat rekomendasi tersebut berupa tiga tuntutan dari masyarakat. Pengaruh komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok dan jajarannya akan dianalisis dengan menggunakan teori Ulbert Silalahi yang melihat pengaruh komunikasi pemerintahan dilihat dari sikap (attitude), pemahaman (understanding), serta perilaku (behavior). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data diperoleh dengan studi literatur, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok berpengaruh kepada Walikota Depok baik dari sikap (attitude), pemahaman (understanding), dan perilaku (behavior). Dari sikap (attitude), Walikota Depok berjanji akan membalas surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok. Dari pemahaman (understanding), Walikota Depok, jajarannya, dan masyarakat dapat mengerti dan menjelaskan isi surat rekomendasi tersebut walaupun lembaga Bappeda Kota Depok tidak dapat menjelaskan isi surat rekomendasi tersebut. Dari perilaku (behavior), Walikota Depok dan jajarannya melakukan apa yang sesuai dengan tuntutan dari DPRD Kota Depok salah satunya dengan memperbaiki jalan akses menuju SDN Pondok Cina 1 Depok, penundaan pembangunan Masjid Jami Al Quddus, sampai pada akhirnya pembangunan Masjid Al Quddus dibatalkan.

References

Abdullah, Dudung. 2016. “Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.” Jurnal Hukum Positum 1(1): 83–84. doi:10.35706/positum.v1i1.501.

Antara News, “Walikota Depok Jelaskan Pembangunan Masjid Al- Quddusdi Lahan Relokasi”. Diakses pada 27 Januari 2024 dari https://www.antaranews.com/berita/3248161/wali- kota-depok-jelaskan-pembangunan-masjid-al-qudus-di-lahan-relokasi

Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta. Djaenuri, Aries. Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah.

Dina, Humairo. 2023. “Komunikasi Organisasi Bagian Komisi IV Sekretariat DPRD Kota Palembang dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang.” Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial 01(3): 23–40.

Dionty, Mona Evira, dan Martha Tri Lestari. 2022. “Analisis Proses Komunikasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pt. Kereta Api Indonesia Persero Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik.” e-Proceeding of Management 9(2): 945.

Djaenuri, Aries. Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah.

Dr. Vladimir, Vega Falcon. 1967. “Komunikasi Pemasaran pada Produk Agrowisata.” Gastronomía ecuatoriana y turismo local. 1(69): 5–24.

Effendy, Onong Uchjana. 2000. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Halim, M. Chaerul dan Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “DPRD Depok Tagih Jawaban Pemkot soal Rekomendasi Polemik Relokasi SDN Pondok Cina”. Diakses pada 25 Januari 2024 dari https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/22/20535681/dprd- depok-tagih-jawaban-pemkot-soal-rekomendasi-polemik-relokasi-sdn

Handoyo, Hestu Cipto. 1962. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Yogyakarta Atmajaya.

Hanif, Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jak: Grasindo.

Hasan, M.Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

IDN Times, “Walkot Janji Balas Surat Cinta DPRD Terkait Kisruh SDN Pondok Cina”. Diakses 27 Januari 2024 dari https://www.idntimes.com/news/indonesia/dicky- 12/walkot-janji-balas-surat-cinta-dprd-terkait-kisruh-sdn-pondok-cina

Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Kansil, C.S.T. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Kehik, Bernardus Seran, dan Elpius Kalembang. 2022. “Komunikasi Efektif Pemerintah Daerah dengan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.” Jurnal Poros Politik 4(1): 65–75.

KumparanNEWS, “Di Sekitar Jalan Margonda Ada 19 Masjid, Jaraknya Terpisah Tiap 830 Meter”. Diakses pada 25 Januari 2024 dari https://kumparan.com/kumparannews/di- sekitar-jalan-margonda-ada-19-masjid-jaraknya-terpisah-tiap-830-meter- 1zQrbLhsMR3/full

Kustiawan, Winda. 2019. “Perkembangan Teori Komunikasi Kontemporer.” Komunika Islamika 6: 15.

Labolo, Muhadam. 2017. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mambu, Berny R. 2012. “Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah dala Sistem Pemerintahan Daerah.” Universitas Sam Ratulangi XX/No. 3/A(3): 92–103.

Moleong, Lexi.J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munaf, Yusri, dan Luis Enrique García Reyes. 2016. Hukum Administrasi Negara Sektoral. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Napitupulu, Paiman. 2012. Pelayanan Publik & Customer Satisfaction. Bandung: Alumni.

Nazir, Moh. 1986. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology. Jakarta: Rineka Cipta.

Poskota, “Walikota Depok Ngotot Tetap Akan Bangun Masjid Jami Al Quddus di Lahan SDN Pondok Cina 1, Diakses pada 27 Januari 2024 dari https://poskota.co.id/2022/12/12/wali-kota-depok- ngotot-tetap-akan-bangun-masjid-al-quddus-di-lahan-sdn-pondok-cina-1?view=all

Prabowo, Vicky Andrian Dwi, dan Ali Yusri. 2017. “( Pemda ) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (Rapbd-P) Tahun 2015.” Jom Fisip 4(1): 1–12.

Saifuddin, Azwar. 1995. Sikap Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Satori, Djama’an. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Septiana, Dea. 2022. “Komunuikasi Politik Antara Bupati Dan Dprd Dalam Penyusunan Rapbd Di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.” Repository IPDN

Silalahi, Ulbert. 2004. “Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik.” Jurnal Administrasi Publik 3(1): 36–54.

Suriasumantri, Jujun S. 2009. Filsafat Ilmu. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.

Downloads

Published

2024-08-19

How to Cite

Adventine Samosir, B., Yani Yuningsih, N., & Taryana, A. (2024). Komunikasi Pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Masjid Jami Al Quddus. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 5(6), 776–784. https://doi.org/10.38035/jemsi.v5i6.2566