Collaborative Governance Penanaman Nilai-Nilai Pancasila pada Pendidikan Formal di DKI Jakarta
DOI:
https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3141Keywords:
Collaborative Governance, Penanaman Nilai-nilai Pancasila, Pemangku KepentinganAbstract
Kolaborasi menjadi elemen penting dalam mencapai kesuksesan organisasi, ditengah keterbatasan sumber daya, dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance penanaman nilai-nilai Pancasila pada pendidikan formal, mengetahui faktor dominannya serta dan merekomendasikan model collaborative governance penanaman nilai-nilai Pancasila pada pendidikan formal yang ideal. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara, dan observasi, dan sumber data sekunder berasal dari telaah dokumen regulasi dan laporan terkait. Informan dipilih secara purposive, berasal dari pemangku kepentingan terkait dari unsur pemerintah, organisasi non pemerintah, media massa, swasra dan masyarakat. Data dianalisis dengan mengacu pada teori collaborative governance Bryson, Crosby dan Stone (2006) yang mencakup 5 indikator yang menentukan keberhasilan Collaborative Governance, yaitu: 1) Kondisi awal, 2) Proses kolaborasi yang terdiri dari 6 tahapan proses yaitu: kesepakatan awal, kepemimpinan, legitimasi, kepercayaan, mengelola konflik, dan perencanaan), 3) Struktur dan Tata Kelola, 4) Kontingensi dan Kendala dan 5) Hasil dan Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance penanaman nilai-nilai Pancasila pada pendidikan formal belum optimal. Hambatan dan kendala yang ditemukan terkait dengan peningkatan kapasitas, legitimasi kolaborasi dan otonomi daerah. Faktor dominan terdapat pada struktur dan tata kelola, yang didorong oleh kebijakan pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan model collaborative governance yang dimodifikasi dengan menambahkan elemen regulasi, pembinaan, evaluasi dan kelembagaan PIP di daerah, yaitu Model Collaborative Governance Pendidikan Pancasila. Peneliti menyarankan agar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dimasukan secara eksplisit dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, dan pembentukan kelembagaan PIP di daerah untuk mengefektifkan penanaman nilai-nilai Pancasila, serta pembentukan Tim Kolaborasi.
References
_________, 2017, Perkembangan Ilmu Pemerintahan (dari Klasik sampai ke Kontempore); Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, IPDN Press, Sumedang
___________ (2021); Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah; Alfabeta; bandung
A.M.W. Pranarka, 1985. Sejarah Pemikiran tentang Pancasila; Jakarta: CSIS
Adnan. F. 2003. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Padang: UNP Press
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18 (4), Dikutip dari http://jpart.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/ 18/4/543.
Bryson, J. M., B. C. Crosby and M. M. Stone (2006). “The design and implementation of Cross?Sector collaborations: Propositions from the literature.” Public administration review 66(s1): 44-55.
Bryson, J. M., B. C. Crosby, M. M. Stone and E. Saunoi-Sandgren (2012). Dynamics of cross-sector collaboration: Minnesota’s urban partnership agreement from start to finish.
Bryson, J., Crosby, B., & Stone, M. (2015). Design and Implementation of Cross-Sector Collaboration Framework for Understanding Cross-Sector Collaborations. Public Administration Review.
Danial R Deni Muhammad.2008. Mengenal Ideologi-ideologi di Dunia. Semarang. Alprin
Deseve, Edward. 2007, Creating publik Value using managed networks. In R. S. Morse, T. F. Buss. C. M. Kinghorn. Transforming publik leadership for the 21st century. Armonk, NY: M.E. Sharpe
Fendt, Thomas Christian, 2010, Introducting Electronic Supply Chain Collaboration in China: Evidence from Manufacturing Industries. Berlin Universitasverlah der Technischen Universitas Berlin.
Fernandez Simangunsong (2017) Metodologi Penelitian Pemerintahan, Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif, CV Alfabeta, Bandung, 2017
Halim Abdul, Pitoewas Berchah, Yanzi Hermz, Mentari Ana (2019); Urgensi Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila Dalam Menanamkan Nilai Moral Budaya Bangsa Pada Mahasiswa Memasuki Era Revolusi Industri 4.0; Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UniIa; 5 Agustus 2019
Hamdi Muchlis, (2002). Bunga Rampai Pemerintahan. Yarsif Watampone.Jakarta
Handoyo, Eko.Petuguran, Rahmat. Rohayuningsih, Heri. 2010. Pertarungan Ideologi Pancasila Ditengah Kepungan Ideologi-Ideologi Dominan. Semarang.Unnes Press.
Haryono, N. 2012. Jejaring untuk membangun kolaborasi sector public, jurnal jejaring administrasi publik, Th IV. No.1.
Ismail.2019. Konflik dan Kolaborasi: Peran Negara Dalam Integrasi Bangsa. Malang. Media Nusa Creative
Iver, Mc (1980); Jaring-jaring Pemerintahan; diterjemahkan oleh Hasyim L; Aksara Baru; Jakarta.
Kaelan dan Zubaidi Achmad (2012); Pendidikan Kewarganegaraan; Paradigma; Yogyakarta
Kaelan; (2013). Negara Kebangsaan Pancasila (Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya; Paradigma; Yogyakarta
Koentjaraningrat. 1981. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
Kristeva, Nur Sayyid Santoso.2010. Sejarah Ideologi Dunia: Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme, dan Marxisme, Konservatisme. Yogyakarta. Inphisos.
Masturoh, I., Anggita N. 2018. Metodologi Penelitian Kesehatan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Cetakan Pertama: 51-52
Muhammad, A. (2018) Konsep Dasar dan Defenisi Collaborative Repository.Umy.ac.id,46-54
N. Haryono, (2012); Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publlik. Jurnal Jejaring Administrasi Publik.
NdrahaTaliziduhu. (2015). Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru. RinekaCipta.
Ngadisah (2015) Peranan Etika Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance Dalam Perspektif UU No,32 Tahun 2004, Ghalia Indonesia, Bogor.
Noor Muhammad, Suaedi Falih, (2022) Mardiyanta Antun, Collaborative Governance, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik, CV. Bildung Nusantara, Yogyakarta
Nurdin Ismail; (2020) Manajemen Konflik dan Kolaborasi: CV. Cendekia Press; Jakarta.
Poelje Van (1959); Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan; Diterjemahkan oleh Say RM.N.V. Soeroengan, Jakarta
Rasyid Muhammad Ryaas, (1996); Makna Pemerrintahan, Mutiara Sumber Widya, Cetakan ke enam, 2007, Jakarta
Saleh Choirul; (2013) Konsep, Pengertian dan Tujuan Kolaborasi: Edisi 1; Modul 1 DAPU 7
Samekto, FX. Adji. 2008. Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan. Yogyakarta: Genta Press.
Samsuri; 2010; Pembentukan Karakter Warga Negara Demokratis dalam Politik Pendidikan Indonesia Periode Orde Baru Hingga Era Reformasi; FISE Universitas Negeri Yogyakarta
Sedarmayanti, 2018; Komunikasi Pemerintahan; Rafika Aditama, Bandung, Cetakan 1 Tahun 2018
Simangunsong Fernandez (2015); Metodologi Ilmu Pemerintahan IPDN Press Jatinangor, Cetakan pertama Tahun 2015
Sugiyono, 2015); Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta; Bandung.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif.: Alfabeta. Bandung
Sulistyo-Basuki 2006. Metode Penelitian. Wedatama Widya Sastra. Jakarta
Sumarsono, dkk (2007); Pendidikan Kewarganegaraan; Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
Sumaryadi (2010); Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksidan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia; Bogor. Ghalia Indonesia.
Supardi, 2013 Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan (1918-2013). Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD).
Sutrisno, 2021; Politik Hukum di Indonesia; Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila; Bagi Hakim, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Jakarta; 2021
Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media, Jakarta
Uchrowi, Zaim. (2013). Karakter Pancasila: Membangun Pribadi dan Bangsa Bermartabat. Balai Pustaka.
Wanna, J. (2008). Collaborative government: Meanings, dimensions, drivers and outcomes. Collaborative governance: A new era of public policy in Australia. Canberra: ANU E Press The Australian National University Canberra.
Wasistiono Sadu, 2003, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Bandung
Wildavsky, A. (1973). If planning is everything, maybe it’s nothing. Policy Sciences, 4(2),
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Muhani, Hadi Prabowo, Wirman Syafri, Yudi Rusfiana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS).
