Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) mulai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 sampai Volume 10 Nomor 1 Tahun 2030 Terakreditasi Sinta Peringkat 3 sesuai nomor Akreditasi: No. 295/C/C3/KPT/2026, 3 Februari 2026. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) merupakan jurnal penelitian Hukum, Humaniora dan Politik diterbitkan sejak tahun 2020 oleh dikelola dan diterbitkan oleh Dinasti Review Publisher di bawah naungan Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI) dan Universitas Winaya Mukti (UNWIM) Bandung. Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan pihak lain yang berminat di bidang Hukum, Humaniora dan Politik yang meliputi Pengelolaan Kurikulum, Pengelolaan Lulusan, Pengelolaan Proses Pembelajaran, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Pendidikan, Pengelolaan Pembiayaan, Pengelolaan Penilaian, Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dll. Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan oleh media lain. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi penelitinya dan bukan merupakan pendapat redaksi atau Dinasti Review Publisher. Jurnal yang terbit secara berkala 6 (Enam) kali dalam setahun. Penentuan artikel yang dimuat dalam JIHHP sudah melalui proses review oleh tim redaksi dengan mempertimbangkan hal berikut: Terpenuhinya persyaratan baku publikasi jurnal, metode riset yang digunakan, signifikansi, dan kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan Hukum, Humaniora dan Politik.
Hak cipta : Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut: Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis. Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) . Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
Kedudukan Hutan Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tinjauan Yuridis Empiris terhadap Hutan Adat Napan
Permasalahan yang banyak terjadi di Provinsi NTT adalah minimnya pengakuan negara terhadap hutan adat yang telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat salah satunya yakni hutan adat Napan (Pah Napan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hutan adat dalam sistem hukum agraria nasional serta pelaksanaan hutan adat Napan berdasarkan hukum tanah adat setempat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Desa Napan, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hukum agraria nasional, hutan adat berkedudukan sebagai bagian dari hak ulayat yang diakui dan dilindungi namun secara terbatas. Kedudukan tersebut ditemukan dalam berbagai peraturan dari Pasal 18B UUD 1945 hinggah Putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa pelaksanaan Hutan Adat Napan didasarkan pada hukum adat setempat, yang mempercayai adanya kesatuan kosmologis antara Tuhan (Uis Neno), leluhur (Uis Pah), manusia, dan lingkungan hidup. Pelaksanaan ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan manusia sekaligus menjamin pelestarian dan perlindungan lingkungan. Pemanfaatan hutan adat Napan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat adat Napan. Dalam pelaksanaannya terdapat dua zona, yaitu zona pemanfaatan dan zona inti. Pelaksanaan ini juga diatur melalui norma yang mencakup perkenaan, kewajiban, larangan, dan sanksi. Meskipun hutan adat Napan masih dikelola secara aktif oleh masyarakat adat, namun hutan adat Napan belum memperoleh penetapan resmi dari pemerintah daerah. Hal tersebut berpotensi melemahkan kedudukan hukum hutan adat.
Copyright (c) 2026 Benediktus Peter Lay, Maria Theresia Geme, Mary Grace Megumi Maran https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kerangka Hukum Penentuan Kelaikan Kerja di Indonesia: Implikasi terhadap Kesehatan dan Keselamatan Populasi Pekerja
Penentuan kelaikan kerja (fit to work) merupakan elemen krusial dalam kesehatan kerja yang memiliki implikasi signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja dapat melaksanakan tugasnya secara aman dan efektif tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Namun, implementasinya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yuridis, etis, dan praktis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum penentuan kelaikan kerja di Indonesia dari perspektif kesehatan masyarakat, dengan fokus pada fragmentasi regulasi, standar yang belum terpadu, dan perlindungan hak pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan yurisprudensi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan adanya tumpang tindih dan inkonsistensi antar peraturan, ketiadaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terpadu secara nasional, serta tantangan dalam perlindungan data kesehatan dan penyelesaian sengketa. Dari perspektif kesehatan masyarakat, kelemahan dalam sistem ini berpotensi meningkatkan risiko penyakit akibat kerja (PAK), kecelakaan kerja, dan diskriminasi kesehatan yang berdampak pada beban kesehatan publik. Diperlukan adanya harmonisasi regulasi, pengembangan NSPK yang berbasis bukti, serta penguatan mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum bagi pekerja untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan adil sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Copyright (c) 2026 Noer Triyanto Rusli https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektivitas Pelaksanaan Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah (Tora) Dalam Perspektif Hukum Agraria dan Keadilan Sosial
Reforma agraria merupakan amanat konstitusional yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial melalui penguasaan dan redistribusi tanah di Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi landasan hukum yang menegaskan peran negara dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah demi kesejahteraan rakyat. Namun, implementasi reforma agraria, khususnya program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), masih menghadapi kendala struktural dan administratif, seperti disharmoni regulasi, konflik kepemilikan lahan, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan conceptual approach, serta bahan hukum primer dan sekunder, untuk menganalisis norma hukum dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan TORA. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah cukup komprehensif, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keadilan agraria. Harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola kelembagaan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat penggarap menjadi faktor utama untuk meningkatkan keberhasilan reforma agraria.
Copyright (c) 2026 Furcony Putri Syakura https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penyalahgunaan Media Sosial dan Tantangan Demokrasi: Urgensi Penguatan Literasi Digital
Penyalahgunaan media sosial menjadi tantangan serius bagi kehidupan demokrasi di era digital. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta manipulasi opini publik melalui platform media sosial berpotensi mengganggu proses demokrasi, dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan literasi digital di era perkembangan teknologi informasi, mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya literasi digital masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Metodologi yang digunakan adalah tinjauan pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital yang cepat, jika tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital masyarakat, dapat menyebabkan penyebaran hoaks dan informasi yang keliru. Rendahnya kemampuan literasi digital disebabkan oleh kurangnya minat untuk membaca, lemahnya kemampuan berpikir kritis, dan kurangnya pendidikan serta dukungan dari lingkungan sekitar. Situasi ini berdampak negatif pada kualitas demokrasi karena publik mudah dipengaruhi oleh informasi yang salah. Selain itu, rendahnya literasi digital juga berakibat pada meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia di dunia digital, seperti ujaran kebencian dan penindasan secara daring. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan literasi digital melalui pendidikan, kebijakan, dan kampanye publik yang berlandaskan pada nilai etika serta hak asasi manusia. Implikasi temuan ini penting bagi masyarakat dalam menilai faktor apa yang dapat menyebabkan penyalahgunaan media sosial dalam konteks demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Hasil menegaskan bahwa penting untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan dan pendidikan. Hal ini agar masyarakat bisa menggunakan media sosial dengan cara yang kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu menyaring informasi, mencegah penyebaran berita palsu, serta menghormati etika saat berkomunikasi di dunia digital.
Copyright (c) 2026 Thania Imelda Sevriandri, Sry Penty Situmeang, Naya Aisyah Septiayanti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Tolok Ukur Pelanggaran Berat dalam Sengketa Kepegawaian Polri Melalui Studi Kasus Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT
Sengketa kepegawaian dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya terkait penetapan pelanggaran berat yang berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), mengungkap persoalan mendasar dalam praktik hukum administrasi negara. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT yang berkaitan dengan pemberhentian anggota Polri akibat dugaan pelanggaran kesusilaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis tolok ukur yuridis penetapan pelanggaran berat dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum administrasi negara serta hukum acara PTUN. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pelanggaran berat dalam perkara ini lebih dominan didasarkan pada pertimbangan moral-institusional dibandingkan parameter hukum terukur sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Kondisi ini menciptakan persoalan dalam aspek proporsionalitas, kepastian hukum, dan konsistensi penerapan norma. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan tolok ukur yang jelas berpotensi membuka ruang diskresi administratif yang berlebihan, sekaligus melemahkan fungsi kontrol yudisial PTUN.
Copyright (c) 2026 Daniel Avelino Jonna, Reyner Wilbert https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Asas Kecermatan dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Akibat Perselingkuhan: Studi Putusan PTUN Nomor 178/G/2025/PTUN.JKT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan asas kecermatan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil akibat perselingkuhan, serta mengkaji implikasinya terhadap keabsahan keputusan tata usaha negara dalam Putusan PTUN Nomor 178/G/2025/PTUN.JKT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, proses penjatuhan hukuman disiplin telah memenuhi tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari pemanggilan hingga penetapan keputusan, sehingga tidak terdapat cacat administratif. Namun, dari aspek substantif, ditemukan adanya ketidaksempurnaan dalam penerapan asas kecermatan, khususnya dalam hal kurangnya verifikasi terhadap alat bukti dan tidak dilibatnya pihak pelapor secara memadai dalam proses pemeriksaan. Hal ini berimplikasi pada potensi ketidaksesuaian antara fakta pelanggaran dengan jenis hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian, meskipun keputusan secara formal sah, kelemahan dalam kecermatan material dapat mempengaruhi kualitas dan keabsahan substantif dari keputusan tata usaha negara tersebut.
Copyright (c) 2026 Zoya Windyaningrum, Valerie Elaine Tamzil, Frederika Eugene Moningka, Jehuda Betrandus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Batasan Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam Keadaan Darurat
Penelitian ini membahas batasan penggunaan diskresi oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam keadaan darurat dalam kerangka hukum administrasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan pejabat pemerintahan untuk bertindak cepat dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan, tetapi tetap berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif penggunaan diskresi serta merumuskan batasan hukumnya agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi bukan merupakan kewenangan absolut, melainkan instrumen hukum yang dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penggunaan diskresi harus memenuhi prinsip keharusan, kesebandingan, akuntabilitas, serta dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Maka, diskresi berfungsi untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan dalam kondisi darurat, namun tetap harus berada dalam koridor hukum guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi kepentingan umum serta hak warga negara.
Copyright (c) 2026 Celestial Darya Suryadi, Septia Elora Tesalonika, Brandon Angelo Leman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kontrol yudisial terhadap keputusan pejabat tinggi negara untuk mencegah kesewenang-wenangan. Objek riset ini adalah Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT mengenai pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum. Tujuan Penelitian adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim, efektivitas peradilan, serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim melakukan pengujian terbatas dan menemukan cacat yuridis dalam prosedur pemecatan serta pelanggaran prinsip fiktif positif terkait pengabaian keberatan administrasi. Melalui putusan ini, Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan kapasitasnya yang efektif secara normatif-substantif dan institusional dalam menjalankan fungsi preventif melalui penetapan penundaan dan fungsi restoratif melalui kewajiban rehabilitasi nama baik penggugat, meskipun efektivitas empiris dalam lingkup sengketa ini tetap bergantung pada tantangan kepatuhan administrasi. Putusan tersebut mencerminkan perlindungan hukum substantif dengan memulihkan hak subjektif individu atas tindakan pemerintah yang tidak cermat. Kesimpulannya, penelitian terhadap putusan ini menegaskan peran PTUN sebagai lembaga korektif legalitas administrasi, meskipun efektivitasnya secara luas tetap bergantung pada kepatuhan pejabat pemerintah.
Copyright (c) 2026 Alisya Lidya Rahma, Veren Widjaja, Tio Riyanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Child Grooming: Analisis Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam
Perkembangan teknologi digital memunculkan bentuk kejahatan seksual baru terhadap anak, salah satunya Child Grooming yang dilakukan secara daring melalui pendekatan manipulatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana Child Grooming dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta sumber ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, Child Grooming telah diakui sebagai tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun belum diatur secara spesifik. Dalam hukum Islam, Child Grooming termasuk jarīmah ta‘zīr karena tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun dilarang berdasarkan prinsip sadd al-dharā’iʿ dan maqāṣid al-sharī‘ah. Secara komparatif, kedua sistem hukum menekankan pentingnya pencegahan terhadap tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual anak. Oleh karena itu, integrasi keduanya diperlukan guna memperkuat perlindungan anak secara preventif dan represif di era digital.
Copyright (c) 2026 Afilia Ainus Syifana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektivitas Strategi Patroli Satuan Lalu Lintas Dalam Upaya Preventif Terhadap Aksi Balap Liar di Polres Jember
Penelitian ini membahas efektivitas strategi patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jember dalam upaya preventif menanggulangi aksi balap liar. Fenomena balap liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya serta mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan strategi patroli yang efektif sebagai langkah pencegahan oleh aparat kepolisian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas strategi patroli Satlantas Polres Jember dalam mencegah aksi balap liar serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum, Teori Sosiologi Kepolisian, Teori Pencegahan Kriminal, Konsep Partisipasi Masyarakat, dan Konsep Efektivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkompeten, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jember, seperti patroli rutin, patroli dialogis, patroli pada jam dan lokasi rawan, serta koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya dan masyarakat, cukup efektif dalam menekan angka aksi balap liar. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan personel, sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, khususnya kalangan remaja. Kesimpulannya, strategi patroli Satuan Lalu Lintas Polres Jember dalam upaya preventif terhadap aksi balap liar telah berjalan cukup efektif, namun perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sumber daya, peningkatan peran serta masyarakat, serta penguatan pendekatan preventif dan edukatif guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Hanif Perdana Putra, Novi Indah Earlyanti, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Elvianus Laoli https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Ketidakmampuan PTUN Menguji Keputusan Administratif Berbasis Algoritma Dalam Penyaluran Hak Sosial-Ekonomi Masyarakat
Perkembangan teknologi informasi yang semakin luas bisa menjadi pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti penggunaan sistem digital dan algoritma dalam berbagai kebijakan publik seperti pengelolaan data masyarakat. Penggunaan sistem tersebut menimbulkan persoalan hukum karena keputusan yang dihasilkan tidak selalu berbentuk keputusan administrasi yang dikeluarkan secara langsung oleh pejabat pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep Keputusan Tata Usaha Negara serta kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji keputusan yang dihasilkan melalui sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan konsep keputusan tata usaha negara terhadap keputusan otomatis serta dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam kebijakan publik telah menghasilkan bentuk keputusan yang berbeda dengan keputusan administrasi konvensional karena keputusan tersebut sering muncul sebagai hasil pengolahan data otomatis tanpa penetapan tertulis dari pejabat pemerintahan. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan bagi PTUN dalam menguji keputusan tersebut karena tidak selalu jelas bentuk keputusan administratif yang dapat dijadikan objek sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi dalam administrasi pemerintahan memerlukan penyesuaian dalam pemahaman konsep keputusan tata usaha negara agar perlindungan hukum bagi masyarakat tetap dapat terjamin.
Copyright (c) 2026 Jennifer The, Celine Loren, Owen Edgar Kuncoro, Dwi Putra Nugraha https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Asas Keterbukaan Dalam Putusan PTUN: Antara Transparansi Administratif dan Batas Informasi Yang Dikecualikan
Transparansi merupakan pilar utama dalam mewujudkan good governance yang tercermin dalam asas keterbukaan sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun, dalam praktiknya, batas penerapan asas keterbukaan masih diperdebatkan sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keterbukaan dalam hukum administrasi serta mengkaji konstruksi dan konsistensi penalaran hakim dalam putusan PTUN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual melalui analisis peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Analisis difokuskan pada tiga putusan PTUN, yaitu Putusan Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG, Putusan Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT, dan Putusan Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keterbukaan diterapkan secara beragam, yaitu melalui pendekatan substantif, formal, dan restriktif. Hal ini mengindikasikan belum adanya standar yang ajek dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan asas keterbukaan sebagai standar substantif guna mendorong konsistensi penalaran hakim serta memperkuat akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Copyright (c) 2026 Ruben Chiesa Untang, Verlyn Adelaide Tzuriel Shillo, Livia Leta Dharamawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Keputusan Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Kerangka Hukum Administrasi Pemerintahan di Indonesia: Rekonstruksi Teori Integratif dan Kepastian Hukum Kontemporer
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keputusan diskresi pejabat pemerintahan dalam sistem hukum administrasi negara di Indonesia, khususnya terkait upaya mengatasi stagnasi pemerintahan dan mewujudkan kepastian hukum di tengah regulasi yang tidak pasti. Fokus penelitian ini adalah pada sinkronisasi antara sifat hukum yang rigid dan fleksibel melalui kacamata teori hukum integratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan menganalisis Putusan PTUN Makassar Nomor 81/G/2020/PTUN.Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi merupakan instrumen vital untuk menembus kebuntuan administratif, namun pelaksanaannya harus tunduk pada parameter Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan itikad baik. Integrasi antara norma yang kaku dan tindakan yang fleksibel diperlukan untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan tanpa melanggar prinsip negara hukum.
Copyright (c) 2026 ratu cendikia, Bulan Bazla Syasya Sabri, Alya Zaida https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Nodal governance Dalam Kerjasama Internasional Kepolisian Indonesia - Malaysia Dalam Menghadapi Transnational Organized Crime
Kejahatan transnasional terorganisir (TOC) merupakan ancaman serius bagi keamanan regional Indonesia–Malaysia. Kerjasama kepolisian konvensional sering terkendala perbedaan hukum, birokrasi, dan politik. Tujuan: Artikel ini menganalisis penerapan model Nodal governance sebagai strategi penguatan kerjasama kepolisian bilateral dalam penanganan TOC. Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, wawancara mendalam dengan informan kunci (Polri, PDRM, Divhubinter), dan analisis dokumen resmi. Hasil: Nodal governance terbukti efektif dalam mengintegrasikan multi-aktor (kepolisian, imigrasi, bea cukai, masyarakat sipil) untuk koordinasi intelijen, ekstradisi, dan operasi
Copyright (c) 2026 Chaidir Zahari, Hikmahanto Juwana, Muradi Muradi, Riani Rachmawati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum atas Sengketa Administrasi Pengelolaan Rumah Susun dalam PTUN
Sengketa mengenai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) menunjukkan bahwa pengelolaan rumah susun tidak hanya menimbulkan persoalan keperdataan internal, tetapi juga dapat melahirkan sengketa administrasi pemerintahan, khususnya ketika berkaitan dengan tindakan, keputusan, pencatatan, pengesahan, maupun sikap diam pejabat pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi forum penting untuk menilai apakah tindakan administrasi yang berkaitan dengan PPPSRS telah memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada para pemilik, penghuni, dan organisasi PPPSRS itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PTUN memposisikan PPPSRS dalam sengketa administrasi rumah susun serta menilai sejauh mana PTUN memberikan perlindungan dan naungan hukum terhadap PPPSRS melalui tiga putusan, yakni Putusan Nomor 12/P/FP/2019/PTUN-JKT, Putusan Nomor 176/G/2024/PTUN.JKT, dan Putusan Nomor 15/G/2025/PTUN.JKT.
Copyright (c) 2026 Joshua Sutedja, Matthew Frederick, Omar Hoek, Lezhna Nurjihan, Dwi Nugraha https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Dari Lokal ke Global: Strategi Advokasi Transnasional SPI-LVC dalam Konflik Agraria Nagari Kapa (2024)
Eskalasi konflik agraria di Nagari Kapa, Pasaman Barat, memuncak pada tahun 2024 dengan tindakan represif aparat dan kriminalisasi petani di lahan yang telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Kebuntuan penyelesaian melalui saluran domestik (blocked channels) mendorong aktor lokal mencari aliansi eksternal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi advokasi transnasional yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) dan La Via Campesina (LVC) dalam merespons hegemoni Wilmar Group, menggunakan kerangka Transnational Advocacy Networks (TANs). Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data triangulasi melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci SPI dan tokoh adat, serta analisis dokumen kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa aliansi SPI-LVC berhasil mengaktivasi mekanisme Boomerang Pattern. SPI berperan vital sebagai "jembatan informasi" yang memproduksi data tandingan yang kredibel, sementara LVC bertindak sebagai "amplifier" global. Strategi ini dioperasionalisasikan melalui politik informasi, pembingkaian simbolik menggunakan instrumen UNDROP, mobilisasi daya ungkit (leverage) terhadap status RSPO Wilmar, dan politik akuntabilitas.
Copyright (c) 2026 Muhammad Ilham, Muhamad Isfandiar Hatam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Diskresi Satpol PP dalam Penertiban: Batasan, Parameter dan Pengawasan
Penelitian ini membahas diskresi Satpol PP dalam tindakan penertiban serta batas dalam kerangka hukum administrasi negara. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan titik diskresi yang muncul pada tahapan penertiban dan merumuskan parameter operasional agar diskresi tetap sah, proporsional dan akuntabel. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, didukung telaah dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan diskresi Satpol PP paling menonjol pada tiga fase. Pada pra-penertiban, diskresi terjadi dalam penentuan prioritas objek, waktu operasi dan bentuk peringatan. Pada pelaksanaan, diskresi terlihat pada eskalasi intensitas tindakan, pengendalian konflik, serta perlakuan atas barang yang ditertibkan. Pada pasca-penertiban, diskresi muncul pada kelengkapan dokumentasi, pengembalian barang dan respons keberatan masyarakat. Temuan menegaskan kualitas diskresi sangat bergantung pada aspek keberadaan parameter urgensi–risiko–proporsionalitas sebagai pedoman tindakan; dan dokumen minimum sebagai jejak akuntabilitas, meliputi dasar kewenangan, bukti peringatan, berita acara, daftar barang dan dokumentasi. Penelitian ini menekankan diskresi tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan tunduk pada asas legalitas dan AUPB, serta diperkuat dengan pengawasan berlapis dan mekanisme koreksi yang mudah diakses warga. Implikasi penelitian adalah rancangan SOP ringkas dan matriks parameter diskresi untuk menstabilkan keputusan lapangan dan meningkatkan legitimasi penertiban.
Copyright (c) 2026 Syamsir Syamsir, Indra Sakti, Dwi Afni Maileni, Agus Riyanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Hukum terhadap Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelaporan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Batam
Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah di Kota Batam serta konsekuensi hukumnya bagi akuntabilitas penegakan dan perlindungan hak warga. Desain penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan strategi normatif-terapan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, didukung telaah literatur serta analisis dokumen kebijakan dan praktik kelembagaan. Analisis dilakukan dengan membangun rantai proses pelaporan–penindakan dan mengevaluasinya menggunakan matriks lima dimensi: legalitas dan AUPB, tata kelola data pribadi, keamanan aplikasi, pembuktian serta jejak administratif dan mekanisme pengawasan serta keberatan. Hasil menunjukkan pelaporan digital berpotensi meningkatkan responsivitas dan transparansi proses, namun efektivitas hukumnya sangat ditentukan oleh standar verifikasi minimum, minimisasi data, kontrol akses dan retensi, audit keamanan berkala, serta dokumentasi tindakan yang konsisten. Titik rawan teridentifikasi pada fase verifikasi, penyimpanan bukti data, serta eskalasi tindakan. Penelitian merekomendasikan kerangka due process digital untuk penegakan peraturan daerah melalui SOP verifikasi dan eskalasi, privacy-by-design dan security-by-design, audit trail yang dapat diaudit, indikator kinerja yang memasukkan fairness dan inklusivitas serta kanal koreksi yang mudah diakses. Kontribusi penelitian terletak pada parameter operasional yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi penindakan berbasis laporan digital di kota maju dalam konteks negara berkembang.
Copyright (c) 2026 Saddam Saddam, Isfandir Hutasoit, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Edwar Kelvin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Transparansi Informasi Penanganan Perkara Pidana oleh Denpom I/6 Batam: Antara Kepentingan Publik dan Rahasia Penyidikan
Penelitian ini menganalisis batas transparansi informasi dalam penanganan perkara pidana oleh Denpom I/6 Batam serta implikasinya bagi perlindungan due process of law. Desain penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penguatan socio-legal melalui analisis regulasi keterbukaan informasi dan pengecualian penegakan hukum, studi dokumen layanan informasi, serta wawancara semi-terstruktur dengan 12 informan. Data empiris dilengkapi telaah komunikasi publik untuk menilai konsistensi isi, waktu, dan tingkat detail informasi. Hasil menunjukkan praktik transparansi beroperasi dalam spektrum yang bervariatif. Dari 10 permintaan informasi analisis, 4 dipenuhi penuh, 4 dipenuhi sebagian dan 2 ditolak. Informasi yang paling sering dibatasi meliputi identitas saksi/korban/pelapor, strategi penyidikan, dokumen pemeriksaan serta bukti digital; pembatasan didorong oleh risiko menghambat penyidikan, keselamatan pihak rentan, praduga tak bersalah dan keamanan institusi. Sementara itu, kebutuhan klarifikasi cepat untuk meredam disinformasi mendorong pelembagaan fakta minimum yang terverifikasi sebagai respons awal, diikuti pembaruan saat risiko menurun. Temuan menegaskan problem utama bukan rendahnya komitmen keterbukaan, melainkan belum seragamnya uji konsekuensi dan format argumentasi pembatasan yang terdokumentasi, sehingga respons mudah dipersepsikan inkonsisten. Studi ini mengusulkan model transparansi bertanggung jawab tiga lapis—minimum verifiable facts, controlled disclosure dan protected information yang dioperasionalkan melalui matriks klasifikasi informasi, template jawaban standar, dan SOP komunikasi hukum. Model ini memperkuat akuntabilitas, memperbaiki manajemen ekspektasi publik dan menjaga integritas penyidikan. Kontribusi penelitian terletak pada pemetaan parameter operasional transparansi bagi lembaga penegak hukum peradilan militer; riset lanjut menguji dampaknya terhadap kepercayaan publik.
Copyright (c) 2026 Riza Fahlevy, Isfandir Hutasoit, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Edwar Kelvin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Disfungsi Tata Kelola dalam Mekanisme Exit Program Bantuan Sosial
Program bantuan sosial merupakan instrumen utama dalam sistem perlindungan sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga menuntut pengelolaan kepesertaan yang efektif, termasuk mekanisme exit. Dalam praktiknya mekanisme exit seringkali tidak berjalan optimal, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat graduasi dan tingginya persistensi penerima manfaat dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan disfungsi tata kelola dalam mekanisme exit program bantuan sosial dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pendamping sosial di Provinsi Jawa Tengah serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen kebijakan terkait. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan thematic analysis melalui proses reduksi, pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi secara iteratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mekanisme exit dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu lemahnya penegakan kebijakan, intervensi politik lokal, dependensi penerima manfaat, dan disfungsi pengelolaan data. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme exit tidak dapat dipahami semata sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai sebuah persoalan tata kelola yang melibatkan interaksi antara regulasi, aktor, dan sistem.
Copyright (c) 2026 Ari Mukti, Endang Larasati Setianingsih, Ida Hayu Dwimawanti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kepatuhan Kebijakan Tarif Trump terhadap Aturan WTO serta Dampaknya bagi Indonesia
Kebijakan tarif proteksionis pemerintahan Donald Trump pada periode pertama (2017–2021) dan kedua (2025–sekarang) telah menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan Amerika Serikat terhadap ketentuan WTO. Meskipun dampak ekonomi kebijakan ini telah banyak dikaji, analisis hukum yang secara spesifik menguji keabsahan kebijakan tarif Trump dalam kerangka GATT terutama pada periode kedua dan implikasinya bagi Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis kesesuaian kebijakan tarif Trump terhadap prinsip Most Favored Nation (MFN) berdasarkan Pasal I GATT, keterikatan tarif berdasarkan Pasal II GATT, dan pengecualian keamanan nasional berdasarkan Pasal XXI GATT. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah teks GATT secara sistematis dan pendekatan kasus untuk mengkaji putusan WTO yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa justifikasi keamanan nasional AS tidak memenuhi syarat objektif Pasal XXI GATT, karena kebijakan ini lebih bertujuan melindungi industri domestik daripada merespons ancaman keamanan yang nyata. Hal ini memicu Tindakan balasan dari Uni Eropa dan Tiongkok yang mengganggu rantai pasok global, serta berdampak pada penurunan ekspor tekstil dan komoditas Indonesia ke AS. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas batas penerapan Pasal XXI GATT sekaligus mendorong urgensi reformasi WTO agar klausul keamanan nasional tidak disalahgunakan sebagai instrumen proteksionisme.
Copyright (c) 2026 Nur Azmi Azis https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 272/G/2024 PTUN Jakarta dalam Persepektif Keseimbangan Bermartabat terhadap Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Tata Usaha Negara
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai legalitas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengkaji penerapan prinsip keseimbangan bermartabat dalam Putusan Nomor 272/G/2024/PTUN Jakarta. Sengketa ini diajukan oleh Ir. H. Fuad Zakaria, Adhi Dwiari, dan Ary Irawan Gendrayana terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan objek sengketa berupa pengesahan susunan kepengurusan dan perubahan anggaran dasar Partai Bulan Bintang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan absolut dan pemenuhan prosedur dibandingkan dengan penilaian substansi objek sengketa. Hakim berpendapat bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa internal partai politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai dan upaya administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gugatan dinilai prematur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Penerapan prinsip keseimbangan bermartabat tercermin dari sikap hakim yang menjaga keseimbangan antara kewenangan negara, otonomi organisasi, dan perlindungan hak individu. Putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi negara tidak hanya berorientasi pada legalitas formal tetapi juga pada keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan ketertiban hukum.
Copyright (c) 2026 Shannon Gabriela Irene Halim, Lovresia Melati Siagian, Gabriella Jazzy Jason Junior, Nasywa Nasyifa Dyfa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pendekatan keadilan restoratif. Kedua, untuk memaparkan kendala yang muncul dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data yang Penulis gunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data tersebut merupakan hasil dari studi literatur dan penelitian lapangan yang dilakukan di Kepolisian Resor Sleman, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Data yang diperoleh kemudian Penulis olah secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, didapatkan hasil bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di lembaga kejaksaan terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 telah mengatur secara khusus mengenai penyelesaian perkara dengan mekanisme rehabilitasi melalui proses hukum pada tahapan penuntutan. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang dilakukan atas dasar dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), penyelesaian perkara berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 berdiri sendiri diluar ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP dengan bentuk penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkotika melalui penetapan. Penerapan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 memiliki beberapa unsur pendukung agar pelaksanaannya menjadi optimal, diantaranya tempat rehabilitasi yang mengakomodasi rehabilitasi medis dan sosial, adanya penjamin tersangka akan melaksanakan rehabilitasi hingga selesai, dan biaya rehabilitasi yang harus dibayarkan.
Copyright (c) 2026 Anggun Annisa, Niken Subekti Budi Utami, Herlita Eryke https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional terhadap Satelit Starlink sebagai Objek Dual Use dalam Konflik Rusia Ukraina
Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk mengatur cara dan alat berperang serta memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil dan objek sipil. Dalam konflik bersenjata modern, seperti konflik Rusia-Ukraina, penggunaan teknologi canggih seperti satelit Starlink menimbulkan tantangan baru dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional. Satelit Starlink, yang awalnya dirancang untuk keperluan sipil, kini digunakan untuk mendukung operasi militer Ukraina, memunculkan pertanyaan apakah satelit ini dapat dikategorikan sebagai dual-use object berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini akan membahas apakah starlink yang merupakan satelit Ukraina bisa dikategorikan dual use object dalam prespektif Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis dokumen berdasarkan sumber hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji norma-norma hukum dalam regulasi yang relevan serta pendekatan konseptual untuk menganalisis teori serta prinsip hukum yang mendasari permasalahan yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Satelit Starlink, awalnya untuk keperluan sipil namun dalam perkembangannya dipakai juga untuk kepentingan militer terkait dengan objek yang demikian cenderung berstatus sebagai objek militer
Copyright (c) 2026 Sekar dwiyanti, Lina hastuti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penyelesaian Sengketa Bisnis di Bidang Perpajakan Melalui Mekanisme Banding di Pengadilan Pajak (Studi Putusan Nomor Put-009171.16/2024/Pp/M.Xiva Tahun 2025)
Sengketa pajak merupakan salah satu bentuk sengketa bisnis yang memiliki dampak langsung terhadap kepastian hukum dan keberlangsungan usaha pelaku bisnis. Perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dan otoritas pajak terhadap ketentuan perpajakan kerap menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak adalah pengajuan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa bisnis di bidang perpajakan melalui mekanisme banding di Pengadilan Pajak dengan studi pada Putusan Nomor PUT-009171.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025. Permasalahan yang dikaji dalam makalah ini meliputi karakteristik sengketa pajak sebagai sengketa bisnis, pokok sengketa hukum yang timbul dalam permohonan banding, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan putusan Pengadilan Pajak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak berperan penting sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis khusus di bidang perpajakan. Melalui penerapan prinsip substance over form dan penilaian pembuktian secara objektif, Pengadilan Pajak mampu menafsirkan norma perpajakan secara berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Putusan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pajak tidak hanya berorientasi pada kepentingan penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hukum bagi dunia usaha sebagai bagian dari sistem hukum bisnis.
Copyright (c) 2026 Mohammad Fadel Akbar, Moh Saleh https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Preventif Polda Jawa Barat dalam Menanggulangi Kejahatan Phishing pada Pemanfaatan Fitur Buy Now Pay Later (BNPL): Pendekatan Terintegrasi dan Peningkatan Efektivitas
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tren kejahatan phishing pada layanan Buy Now Pay Later (BNPL) di Jawa Barat sebagai provinsi dengan pengguna Paylater tertinggi sepanjang 2025 hingga awal 2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis model strategi preventif Polda Jawa Barat serta merumuskan model strategi preventif terintegrasi antara penegak hukum, masyarakat, dan penyedia layanan BNPL. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, berlandaskan teori pencegahan kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif yang diterapkan Polda Jawa Barat masih bersifat umum, mencakup pencegahan primer melalui edukasi literasi digital, pencegahan sekunder melalui kolaborasi lintas sektor untuk deteksi dini, serta pencegahan tersier melalui patroli siber aktif oleh Ditres Siber Polda Jabar. Efektivitas strategi tersebut dinilai masih rendah hingga sedang di tengah tren peningkatan kasus yang terus berlanjut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model strategi preventif terintegrasi yang menggabungkan penegakan hukum proaktif, literasi digital yang masif dan berkelanjutan, serta kolaborasi strategis dengan penyedia layanan fintech dan regulator terkait seperti OJK dan BSSN, guna memperkuat deteksi dini, menekan kerugian korban, dan membangun ketahanan keamanan digital masyarakat Jawa Barat.
Copyright (c) 2026 Ariq Fadhali Nasution, Riska Sri Handayani, Muhamad Erza Aminanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Hukuman Disipliner Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Sektor Publik
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai instrumen hukum administratif dalam menata perilaku aparatur dan mendorong kinerja organisasi sektor publik. Penelitian menggunakan desain mixed methods dalam kerangka socio-legal research dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, telaah dokumen administratif serta observasi praktik penegakan disiplin pada instansi pemerintah yang dipilih secara purposif. Analisis integrasi untuk menilai kesesuaian normatif pengaturan disiplin dan efektivitas implementasinya dalam praktik kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan PP No. 94 Tahun 2021 memberikan dasar normatif yang lebih jelas, terukur dan sistematis dalam pengaturan kewajiban, larangan, klasifikasi sanksi serta kewenangan pejabat yang berwenang menghukum. Regulasi efektif dalam memperkuat kepatuhan administratif, terutama terkait kehadiran, jam kerja dan ketertiban prosedural. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik belum berlangsung secara otomatis dan masih dipengaruhi oleh konsistensi penegakan, kualitas kepemimpinan, kapasitas pengawasan internal, persepsi keadilan prosedural serta integrasi antara sistem disiplin dan manajemen kinerja. Penelitian ini menyimpulkan PP No. 94 Tahun 2021 penting sebagai fondasi penegakan disiplin aparatur, tetapi dampak terhadap performa organisasi lebih optimal apabila didukung penerapan yang adil, konsisten dan berkelanjutan dalam lingkungan birokrasi.
Copyright (c) 2026 Muhamad Raja'i, Indra Sakti, Edwar Kelvin, Rizki Tri Anugrah Bhakti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum
Anak sebagai subjek hukum memiliki kedudukan khusus karena masih dalam tahapan perkembangan mental dan fisik, alhasil rentan terdampak negatif pada tahapan peradilan pidana. Studi ini punya tujuan guna menganalisis perlindungan hukum dalam pemenuhan hak pendidikan untuk Anak yang Berkonflik dengan hukum serta mengkaji peran Pembimbing Kemasyarakatan secara yuridis normatif. Metode yang dimanfaatkan yakni studi hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual, mengacu pada UUD 1945, UU Nomor 11 Tahun 2012, dan Konvensi Hak Anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif hak pendidikan anak sudah terjamin dan sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial. Namun, dalam praktik masih ada kendala Anak berkonflik dengan hukum untuk memperoleh hak pendidikan. Pada kondisi ini, Pembimbing Kemasyarakatan berperan melalui penyusunan litmas, pendampingan dan koordinasi guna menjaga keberlanjutan pendidikan anak. Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak memiliki kekuatan mengikat menjadi kendala dalam upaya pemenuhan hak pendidikan Anak yang Berkonflik dengan hukum. Oleh sebab itu perlu adanya penguatan koordinasi melalui MOU, regulasi teknis agar rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kekuatan mengikat secara prosedural untuk dapat diikuti oleh institusi pendidikan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan hukum saat proses persidangan dan belum memiliki putusan hakim dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan pendidikan agar memahami prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak.
Copyright (c) 2026 Marsha Anggraeni, Rahadi Wasi Bintoro https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perbedaan Eksistensi dan Fungsi DPR-Ri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pemerintahan SBY dan Pemerintahan Jokowi Pasca Amandemen UUD 1945
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Perbedaan Eksistensi dan Fungsi DPR-RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pemerintahan SBY dan Pemerintahan Jokowi Pasca Amandemen UUD 1945 dengan menggunakan metode penelitian empiris hasil penelitian menemukan perbedaan yang sangat signifikan dalam eksistensi dan fungsi DPR-RI antara era SBY dan era Jokowi. Pada era SBY (2004–2014), DPR menunjukkan independensi yang lebih kuat dengan konstelasi politik yang relatif seimbang antara koalisi pemerintah dan oposisi. DPR aktif menggunakan hak-hak konstitusionalnya seperti hak angket Bank Century, interpelasi kenaikan BBM, dan berbagai kasus pengawasan lainnya. Proses legislasi berlangsung lebih deliberatif dengan partisipasi publik yang lebih terbuka, meskipun relatif lambat. Sebaliknya, era Jokowi (2014–2024) ditandai oleh dominasi koalisi gemuk yang menguasai hingga 74% kursi DPR, praktis menghilangkan fungsi oposisi. DPR jarang menggunakan hak interpelasi atau angket terhadap kebijakan pemerintah yang kontroversial. Meskipun produktivitas legislasi meningkat secara kuantitatif (rata-rata 18–22 UU per tahun dibanding 8–12 UU pada era SBY), kualitas legislasi menurun dengan minimnya partisipasi publik, tingginya judicial review di MK, dan proses yang tertutup seperti terlihat dalam kasus UU Cipta Kerja.
Copyright (c) 2026 Abd. Rasyid, Aminuddin Kasim, Muhammad Tavip https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT tentang Perlindungan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pencabutan Izin oleh Pemerintah
Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara yang menuntut setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Namun dalam praktiknya, tindakan pencabutan izin usaha oleh pemerintah seringkali dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang diwajibkan, sehingga berpotensi merugikan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT serta mengkaji sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan kepastian hukum bagi pelaku usaha terhadap tindakan pencabutan izin oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan izin usaha pertambangan dalam perkara tersebut mengandung cacat prosedural karena tidak melalui tahapan sanksi administratif yang diwajibkan, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Majelis hakim menerapkan pendekatan substantif yang berorientasi pada akses terhadap keadilan sehingga putusan ini memperkuat kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari tindakan administratif yang sewenang-wenang.
Copyright (c) 2026 Fadhel Koto Bida Mulyono, Jennifer Christina Junycia, Yeremia Haganta Kaban https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum terhadap Inferred data dalam Automated Decision-Making: Studi Perbandingan GDPR dan UU PDP
Perkembangan kecerdasan buatan dan sistem automated decision-making (ADM) mendorong penggunaan inferred data yang memungkinkan pembentukan profil individu tanpa keterlibatan langsung subjek data. Praktik ini menimbulkan risiko terhadap hak individu, termasuk diskriminasi algoritmik dan kurangnya transparansi. Namun, belum ada kajian yang secara spesifik membandingkan perlindungan inferred data dalam kedua rezim ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis klasifikasi inferred data dalam kerangka GDPR serta menilai pengaturan perlindungannya dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDPR mengklasifikasikan inferred data sebagai data pribadi melalui definisi luas serta mengaturnya dalam rezim profilingdan ADM yang disertai perlindungan hak subjek data yang komprehensif. Sebaliknya, UU PDP belum mengatur inferred data secara eksplisit dan masih bergantung pada pendekatan umum, sehingga menimbulkan kesenjangan normatif dalam perlindungan terhadap risiko yang timbul dari ADM. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengaturan inferred data dalam UU PDP guna menjamin kepastian dan efektivitas perlindungan hukum.
Copyright (c) 2026 Adela Oktaviani Putri, Sekar dwiyanti, Nur Azmi Azis https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Qou Vadis Pembentukan Bank Tanah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020
Keberadaan Bank Tanah yang menjadi bagian didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga menjadikan lembaga tersebut relatif sulit untuk dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan Undang-Undang a qou inkonstitusional bersyarat sebagaimana Putusan MK Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 dalam permohonan uji formil. Selain itu, didalam amar putusan tersebut, Pemerintah dilarang untuk mengeluarkan peraturan pelaksana atau peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Akan tetapi, pemerintah justru dalam hal ini Presiden sebagai pemegang cabang kekuasaan pemerintahan (eksekutif), justru mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah. Di samping itu, timbul kekhawatiran dengandibentuknya Bank Tanah pemerintah dianggap akan menghidupkan kembali sistem domain verklaring, yaitu suatu sistem yang berasal dari zaman kolonial Belanda yang menetapkan bahwa tanah menjadi milik negara, apabila seseorang atau siapa pun yang tidak bisa membuktikan kepemilikannya. Oleh karena itu, amat dimungkinkan banyak tanah-tanah yang dimiliki masyarakat adat khususnya atau pihak lain pada umumnya yang berpotensi diakuisisi oleh negara yang nantinya akan menimbulkan sengketa tanah, karena sampai saat ini relatif banyak tanah dari masyarakat adat yang tidak memiliki surat-surat tanah.
Copyright (c) 2026 Widi Astuti, Sri Wahyu Handayani, Rahadiwasi Bintoro https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kewenangan Hakim Menetapkan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin tahun semakin bertambah jumlahnya dan semakin tinggi pula nilai kerugian keuangan negara. Selain itu dalam beberapa kasus sering kali melibatkan nama-nama pejabat tinggi, namun fenomena yang terjadi ialah nama-nama tersebut tidak dihadirkan di persidangan baik sebagai saksi atau bahkan berpotensi sebagai terdakwa. Ketiadaan pihak tersebut akan menghambat tercapainya keadilan materiil dalam perkara pidana. Oleh karenanya dibutuhkan suatu instrumen hukum baru yakni kewenangan hakim menetapkan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam mengkaji kewenangan tersebut penulis menggunakan pendekatan kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk menilai apakah kewenangan tersebut dapat memperkuat kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih berkeadilan dan berdaya guna.
Copyright (c) 2026 Sihar Walter Palmarum, Herlita Eryke https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Nyerod (Beda Kasta) Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menjelaskan dan menggambarkan proses perkawinan nyerod (beda kasta) menurut hukum kekerabatan adat Bali di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dan (2) akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dari perkawinan nyerod (beda kasta) menurut hukum kekerabatan adat Bali di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu berupa penelitian diarahkan kepada studi terhadap hukum sebagai law in action (hukum sebagai fakta), karena hukum berinteraksi dengan pranata-pranata sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menentukan lokasi penelitian dan informan melalui wawancara yang mendalam, lalu dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yakni (1) Proses perkawinan nyerod (beda kasta) menurut hukum kekerabatan adat Bali di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu proses perkawinan pada umumnya didahului dengan melakukan peminangan. Yang melakukan peminangan adalah pihak dari laki – laki yang datang ke rumah pihak perempuan. Sedangkan dalam perkawinan nyentana nyerod ini, yang melakukan peminangan adalah dari pihak perempuan yang datang kerumah pihak laki – laki. Namun, dalam perkawinan nyentana beda wangsa pihak keluarga wanita tidak boleh meminang kepihak keluarga laki – laki, walaupun terjadi kesepakatan diantara keluarga kedua calon mempelai dan (2) akibat hukum perceraian kedudukan perempuan triwangsa setelah terjadinya perceraian dari perkawinan beda kasta dengan tidak hilangnya gelar tersebut, maka perempuan ini bisa kembali ke rumah asalnya jika bercerai nanti dan akan kembali memiliki swadharma dan swadikara seperti sebelum menikah.
Copyright (c) 2026 Salimah Hutia Pertiwi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Degradasi Independensi Mahkamah Konstitusi: Analisis Yuridis Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia untuk calon presiden dan wakil presiden, masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pelanggaran terhadap prinsip independensi peradilan konstitusi yang muncul akibat konflik kepentingan dan pengaruhnya terhadap legitimasi keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan undang-undang serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi konflik kepentingan yang berkaitan dengan keterlibatan hakim dalam perkara yang memiliki hubungan kekerabatan, sehingga dapat memengaruhi independensi peradilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Selain itu, keputusan ini juga berimplikasi pada penguatan praktik dinasti politik yang berpotensi mengganggu prinsip meritokrasi dalam demokrasi. Maka dari itu, perlu ada penguatan regulasi, khususnya dalam pembatasan konflik kepentingan dan mekanisme etik hakim, untuk menjaga integritas lembaga peradilan konstitusi.
Copyright (c) 2026 Nurul Nabila Syahila, Anindya Nafisa Azzahra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penguatan Integrated Criminal Justice System Pada Kuhap Baru: Analisis Komparatif Pemidanaan dan Pembuktian Diferensiasi Fungsional
Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia dalam kerangka Integrated Criminal Justice System. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan ICJS dalam KUHAP Baru merespons fragmentasi institusional yang timbul akibat penerapan prinsip diferensiasi fungsional, khususnya dalam aspek pemidanaan dan pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan hubungan antara legal structure, legal substance, dan legal culture. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru tetap mempertahankan diferensiasi fungsional antar institusi penegak hukum, namun memperkuat integrasi sistemik melalui pengaturan eksplisit sistem peradilan pidana terpadu, mekanisme koordinasi penyidikan, distribusi kewenangan penahanan, penguatan kontrol yudisial melalui praperadilan, serta pengawasan pelaksanaan putusan. Dalam konteks pembuktian, ICJS tidak mengubah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, tetapi memperkuat integritas prosedural yang menopang pembentukan keyakinan hakim. Sementara itu, dalam aspek pemidanaan, penguatan ICJS menempatkan putusan pidana sebagai hasil dari proses yang terkoordinasi dan berada dalam pengawasan sistemik hingga tahap eksekusi. Dengan demikian, ICJS dalam KUHAP Baru merupakan respons normatif terhadap potensi fragmentasi institusional, melalui penataan integrasi prosedural tanpa menghapus prinsip diferensiasi fungsional.
Copyright (c) 2026 Yoseph Andrian Panjaitan, Mochamad Lucky Ibnu Chaliki, Sara Verina Simanjuntak, Rivaldo Rifky Pratama https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Restorative Justice dalam Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Perspektif Hukum Pidana Islam
Realitas tekanan ekonomi, kemiskinan, dan melemahnya ikatan sosial dapat mendorong terjadinya tindak pidana pencurian sebagai respons atas keterbatasan pemenuhan kebutuhan hidup, sementara pemidanaan yang berorientasi retributif belum menyentuh akar persoalan, bahkan berdampak pada tekanan sosial-ekonomi pasca pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb serta mengkajinya dari perspektif hukum pidana Islam dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini memenuhi prasyarat keadilan restoratif, baik dari nilai kerugian maupun status bukan residivis. Namun, penolakan korban menyebabkan keadilan restoratif tidak diterapkan sehingga hakim menjatuhi pidana penjara sembilan bulan dengan perdamaian sebagai keadaan meringankan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perkara ini termasuk jarimah ta’zir karena nilai kerugian berada di bawah nisab sehingga penjatuhan sanksi berada dalam ruang ijtihad ulil amri. Temuan ini menunjukkan bahwa, pidana bersyarat dapat dijadikan alternatif pemidanaan sebagaimana Pasal 19 ayat (4) yang membuka ruang diskresi bagi hakim meskipun tidak tercapai kesepakatan perdamaian, sekaligus selaras dengan konsep ta’zir yang memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menentukan jenis sanksi berdasarkan kemaslahatan. Penjatuhan pidana bersyarat tidak menghapus pertanggungjawaban pidana sekaligus menjadi wujud diskresi hakim dalam dinamika relasi para pihak pada tahap adjudikasi untuk menghadirkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Copyright (c) 2026 Moehamad Abdul Aziz, Didi Sumardi, Yayan Muhammad Royani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi dalam Proses Kepailitan dan Pembubarannya
Koperasi sebagai badan hukum yang berasaskan kekeluargaan memiliki peran penting dalam perekonomian rakyat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit koperasi yang mengalami kesulitan keuangan hingga dinyatakan pailit dan dibubarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam proses kepailitan dan pembubarannya, serta meninjau dasar hukum yang mengatur mekanisme tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus koperasi memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan, baik secara perdata maupun pidana, terutama apabila terbukti melakukan kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang merugikan koperasi dan anggotanya. Dalam proses kepailitan, pengurus wajib bekerja sama dengan kurator serta mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan pengelolaan aset koperasi. Sementara dalam pembubaran, pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan likuidasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penegakan tanggung jawab pengurus koperasi menjadi krusial untuk melindungi kepentingan kreditur, anggota, dan pihak terkait lainnya.
Copyright (c) 2026 Rika Novalina, Farahdiba Syawlia Siregar https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Digitalisasi Prosedur Mahkamah Konstitusi: Analisis Kepastian Hukum dan Due Process of Law
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara progresif mengadopsi digitalisasi dalam norma-norma prosedural melalui sistem e-filing, persidangan virtual, dan pengajuan bukti elektronik. Namun, transformasi ini telah melampaui kerangka normatifnya, terutama dalam penanganan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Penelitian ini mengisi gap yang belum terjawab: belum ada kajian yang secara sistematis menganalisis apakah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang ada telah memenuhi standar kepastian hukum konstitusional dan due process of law. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, artikel ini mengidentifikasi tiga defisiensi normatif: pertama, PMK tidak memiliki delegasi legislatif eksplisit sehingga menciptakan kekosongan normatif; kedua, disparitas akses digital secara struktural mengkompromikan equality of arms dalam SKLN; ketiga, standar bukti elektronik masih ambigu. Sebagai kontribusi ilmiah, artikel ini merumuskan model rekonstruksi normatif tiga pilar: (1) kodifikasi legislatif dalam UU MK, (2) standarisasi teknis-hukum komprehensif, dan (3) mekanisme jaminan ekuitas akses digital yang aktif. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum konstitusional digital dan memberikan peta jalan reformasi legislatif bagi modernisasi MK.
Copyright (c) 2026 Nasywaa Yunita Kusuma Nuur’ainii, Arif Alvarindo, Ivany Lengkong, Lenatia Lenatia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Pemasangan Pagar Laut Tangerang Berdasarkan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Hukum Pidana Islam
Pemasangan pagar laut di wilayah pesisir berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap ruang laut sebagai sumber kehidupan dan ruang publik. Tindakan tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan wilayah pesisir serta bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemasangan pagar laut dengan hukum positif dan hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasangan pagar laut yang dilakukan tanpa perizinan yang sah dan tidak sesuai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bentuk pelanggaran hukum administrasi yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena menimbulkan kemudaratan dan bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum. Jadi, pemagaran laut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta berpotensi merugikan kepentingan masyarakat pesisir.
Copyright (c) 2026 Naila Nariya syifa, Agus Nurhadi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Penerima Gadai Obligasi Daerah Jika Pemerintah Daerah Gagal Bayar
Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk memperoleh dana alternatif. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman daerah mengatur tujuan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur atau investasi daerah. Oleh karena itu, obligasi daerah sebagai surat berharga senyatanya memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijaminkan pada suatu perikatan. Saat ini, pengaturan obligasi daerah sebagai objek gadai belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas obligasi daerah sebagai objek gadai. Lebih lanjut, Obligasi daerah juga dikategorikan revenue bond sehingga pelunasan obligasi hanya dijamin dengan pendapatan daerah dan dinilai sebagai investasi yang cukup aman. Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri risiko gagal bayar oleh pemerintah daerah mungkin terjadi suatu hari nanti. Permasalahan lainnya timbul ketika Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur barang milik daerah tidak bisa dijadikan jaminan atau digadaikan untuk memperoleh utang daerah. Dengan demikian, ketentuan tersebut berimplikasi terhadap upaya hukum bagi penerima gadai jika pemerintah daerah gagal bayar saat eksekusi gadai dilakukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan obligasi daerah memenuhi legalitas sebagai objek gadai karena digolongkan benda bergerak tidak berwujud, sedangkan upaya hukum bagi penerima gadai dapat dilakukan secara preventif seperti obligasi daerah dijadikan agunan tambahan dan mensyaratkan penerbit mengasuransikan obligasi daerah terlebih dahulu. Kemudian, upaya represif penerima gadai dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada pemberi gadai atau pemerintah daerah selaku penerbit.
Copyright (c) 2026 Aditya Nur Rizki Putra, Andhiya Moza Faris, Frans Candra Ziliwu, Irenius Kidaman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengaturan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Nasional: Analisis Perbandingan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang terlibat dalam dinas militer asing sebagai tentara bayaran dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia, serta merumuskan kembali kebijakan mengenai kehilangan dan pemulihan kewarganegaraan Indonesia agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan berbasis studi perbandingan, yang mengandalkan berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta bahan hukum relevan lainnya sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan kehilangan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Kewarganegaraan tidak dapat dimaknai sebagai mekanisme yang berlaku secara otomatis. Dalam kerangka negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, setiap tindakan pencabutan atau kehilangan kewarganegaraan harus dilaksanakan melalui prosedur administratif yang jelas, transparan, dan menjamin terpenuhinya prinsip due process of law. Dalam konteks kasus Satria Arta Kumbara, penerapan kehilangan kewarganegaraan secara otomatis berpotensi menimbulkan kondisi tanpa kewarganegaraan (statelessness), khususnya apabila individu yang bersangkutan tidak memiliki kewarganegaraan lain. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam Universal Declaration of Human Rights, yang menegaskan larangan pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang serta menjamin hak setiap individu untuk memiliki kewarganegaraan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan seseorang dalam dinas militer asing tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam kasus semacam ini tidak seharusnya semata-mata dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap loyalitas kepada negara, melainkan juga perlu mempertimbangkan konteks sosial yang memengaruhi pilihan individu tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini merumuskan urgensi reformulasi kebijakan terkait kehilangan dan pemulihan kewarganegaraan Indonesia agar lebih sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Reformulasi tersebut mencakup empat aspek utama. Pertama, pergeseran pendekatan dari mekanisme kehilangan kewarganegaraan yang bersifat otomatis menuju sistem evaluasi administratif yang transparan, akuntabel, dan dapat diuji secara hukum. Kedua, penegasan klasifikasi bentuk keterlibatan dalam dinas militer asing yang dapat dijadikan dasar kehilangan kewarganegaraan, termasuk keterlibatan sebagai tentara bayaran atau dalam organisasi bersenjata non-negara yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketiga, perlunya pemisahan yang tegas antara sanksi administratif dan kriminalisasi terhadap individu yang terlibat sebagai tentara bayaran. Keempat, penyediaan mekanisme pemulihan kewarganegaraan melalui prosedur opsi atau naturalisasi khusus bagi mantan warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan adanya reformulasi tersebut, kebijakan kewarganegaraan Indonesia diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan nasional, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam penentuan status kewarganegaraan seseorang.
Copyright (c) 2026 Risma Apriyanti, Taufiqurrohman Syahuri, Irsyaf Marsal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Maladministrasi Dalam Pelayanan MPP Digital Nasional: Studi Kasus Hambatan Penerbitan SIPA Apoteker
Penelitian ini mengkaji maladministrasi dalam pelayanan MPP Digital Nasional melalui kasus keterlambatan penerbitan SIPA Apoteker bagi Nn. NWPS di Apotek Bisda Farma, Konawe Selatan. Permohonan yang berhenti pada status “TTE SK” tanpa penjelasan menunjukkan lemahnya kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, profesionalitas, dan kualitas pelayanan publik. Dengan metode normatif-empiris, penelitian ini memadukan wawancara, tangkapan layar aplikasi, serta kajian hukum administrasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa pemohon berhak memperoleh klarifikasi, keberatan administratif, pengaduan Ombudsman, serta upaya PTUN melalui fiktif positif atau gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi harus menghadirkan jawaban, tanggung jawab, dan pemulihan nyata bagi pemohon.
Copyright (c) 2026 Sitta Fikria Rahwanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Perspektif Kebenaran Formil dan Prinsip Kehati-Hatian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021)
Penelitian ini mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta otentik yang didasarkan pada dokumen tidak sah, dengan berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021. Persoalan mendasar yang dikaji adalah ketegangan antara doktrin kebenaran formil yang membatasi tanggung jawab notaris hanya pada aspek formal akta, dengan realitas praktik peradilan yang berpotensi memperluas pertanggungjawaban notaris hingga ranah pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tanggung jawab notaris terhadap keabsahan dokumen dalam akta autentik peralihan hak atas tanah dibatasi oleh doktrin kebenaran formil, namun prinsip kehati-hatian menuntut notaris untuk melakukan verifikasi kelayakan formal dokumen; (2) dalam putusan tersebut, hakim mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana notaris berdasarkan unsur kesengajaan dan keterlibatan aktif dalam penggunaan dokumen yang tidak sah; (3) penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut belum sepenuhnya selaras dengan batasan kewenangan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan batas tanggung jawab notaris yang lebih jelas guna menciptakan kepastian hukum yang proporsional.
Copyright (c) 2026 Yuvirani Sabrianti, Mella Ismelina Farma Rahayu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Aset Digital (Crypto) dalam Kepailitan Perusahaan di Indonesia
Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan aset digital (crypto) sebagai bentuk kekayaan baru yang menimbulkan tantangan yuridis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks kepailitan. Meskipun praktik perdagangan aset kripto telah diakui dalam rezim hukum nasional, konstruksi hukumnya dalam perspektif hukum perdata dan implikasinya terhadap mekanisme kepailitan masih belum diatur secara komprehensif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal kualifikasi aset serta tata cara penanganannya ketika debitor dinyatakan pailit. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kualifikasi hukum aset digital (crypto) menurut sistem hukum di Indonesia, dan (2) bagaimana tata cara penanganan kepailitan terhadap perusahaan yang memiliki aset digital (crypto). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto dalam sistem hukum Indonesia memiliki kualifikasi sebagai benda tidak berwujud dalam hukum perdata karena memenuhi unsur nilai ekonomis, serta sebagai komoditas digital dalam rezim hukum publik melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, aset kripto sah menjadi bagian dari boedel pailit. Adapun penanganannya dalam kepailitan secara normatif telah tercakup dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 melalui tahapan identifikasi, penguasaan, penilaian, dan likuidasi. Namun, implementasinya menghadapi kendala teknis akibat karakteristik blockchain, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan adaptasi hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital.
Copyright (c) 2026 Nako Tata Hullu, Miftakhul Huda https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Merekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Anak dengan Disabilitas sebagai Korban Tindakan Bullying: Pendekatan Berbasis Viktimologi
Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji serta menganalisis secara mendalam urgensi perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perundungan, sekaligus mengeksplorasi model perlindungan hukum yang relevan dalam perspektif viktimologi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara sistematis dan hierarkis. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan analitis, serta pendekatan konseptual guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban perundungan telah memiliki dasar normatif melalui berbagai regulasi yang berlaku. Berdasarkan perspektif viktimologi, kelompok anak penyandang disabilitas yang mengalami perundungan dapat diklasifikasikan dalam tipologi biologically weak victim, yaitu kelompok individu yang secara biologis memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko viktimisasi.
Copyright (c) 2026 Ade Daharis, Syaflin Halim, Deri Rizal, Lusiana Desvia, Isnadul Hamdi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Pengambilan Putusan Berbasis Sistem Manajemen Perkara Digital
Transformasi digital melalui e-Court MK dan SIDIKON telah meningkatkan efisiensi peradilan konstitusi, namun intervensi sistem dalam alur deliberasi berisiko menggeser independensi hakim dari otonomi intelektual menuju kepatuhan prosedural. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak manajemen perkara digital terhadap realitas independensi deliberatif hakim konstitusi. Menggunakan pendekatan normatif-kebijakan, studi ini melakukan analisis doktrinal terhadap regulasi internal, putusan MK, dan literatur hukum, yang dioperasikan melalui integrasi kerangka judicial independence dan algorithmic accountability. Temuan mengungkap ketegangan struktural antara efisiensi algoritmis dan kebebasan deliberatif. Kebaruan penelitian terletak pada redefinisi independensi hakim di era digital sebagai kapasitas kritis untuk menguji validitas data, menolak bias algoritmis, dan melampaui logika sistem yang terotomatisasi, bukan sekadar ketiadaan intervensi eksternal. Secara praktis, penelitian merekomendasikan pemisahan tegas ruang administratif digital dari deliberasi konstitusional, penyusunan kode etik pemanfaatan data, dan pembentukan mekanisme audit algoritmis independen guna menjamin akuntabilitas sistem tanpa mengorbankan otonomi intelektual hakim.
Copyright (c) 2026 Sidi Ahyar Wiraguna, Adzaky Luthfi Radiant, Adiman Adiman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Ratio Legis Liquid Vape yang Mengandung Narkotika Dalam Pidana Narkotika
Perkembangan teknologi konsumsi zat melalui liquid vape telah memunculkan problematika hukum baru dalam rezim pengendalian narkotika di Indonesia, khususnya karena bentuknya tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) ratio legis perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait liquid vape yang mengandung narkotika; serta (2) kemungkinan pemidanaan terhadap liquid vape yang mengandung narkotika namun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ratio legis kedua rezim hukum tersebut terletak pada orientasi kebijakannya, di mana hukum narkotika berfungsi sebagai penal policy yang menitikberatkan pada kriminalisasi ketat berbasis substansi zat, sedangkan hukum kesehatan berfungsi sebagai public health policy yang berorientasi pada pengendalian dan pencegahan melalui instrumen administratif. Dalam konteks ini, liquid vape tidak diposisikan sebagai objek hukum utama, melainkan sebagai media, sehingga yang menentukan adalah kandungan zat di dalamnya. Lebih lanjut, berdasarkan asas legalitas, pemidanaan hanya dimungkinkan apabila zat yang terkandung telah masuk dalam sistem positive list penggolongan narkotika. Apabila belum diatur, maka tidak dapat dipidana karena bertentangan dengan prinsip nullum crimen sine lege. Kondisi ini menimbulkan normative gap yang menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang adaptif guna menjamin kepastian hukum sekaligus efektivitas perlindungan masyarakat.
Copyright (c) 2026 Rantika Dinda Sastriyanti, Miftakhul Huda https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia Perspektif Kepastian Hukum
Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia Perspektif Kepastian Hukum. Dalam Objek Riset; Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memberikan pendapat hukum atas usul DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Pasal 7B UUD NRI 1945. Dengan tujuan menganalisis konstruksi normatif sifat final dan mengikat putusan MK dalam proses impeachment serta implikasinya terhadap kepastian hukum jika terjadi ketidakselarasan dengan keputusan politik MPR. Menggunakan Metode: Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan historis. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum dan konstitusionalisme. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa meski putusan MK secara umum bersifat final dan mengikat, dalam konteks pemberhentian Presiden, putusan tersebut hanya bersifat pendapat hukum (advisory opinion). Hal ini menimbulkan ambiguitas konstitusional dan kekosongan norma terkait kewajiban MPR untuk mematuhinya. Perbandingan internasional menunjukkan perlunya mekanisme judicial review yang mengikat mutlak demi stabilitas demokrasi. Disimpulkan bahwa diperlukan reformasi legislatif untuk menegaskan sifat mengikat mutlak pendapat MK terhadap MPR guna menjamin kepastian hukum dalam sistem presidensial Indonesia.
Copyright (c) 2026 Azhari Azhari, Erham Erham, Hajairin Hajairin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0