Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) mulai Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 sampai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026 Terakreditasi Sinta Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi: 152/E/KPT/2023, 25 September 2023. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) merupakan jurnal penelitian Hukum, Humaniora dan Politik diterbitkan sejak tahun 2020 oleh dikelola dan diterbitkan oleh Dinasti Review Publisher di bawah naungan Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI) dan Universitas Winaya Mukti (UNWIM) Bandung. Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan pihak lain yang berminat di bidang Hukum, Humaniora dan Politik yang meliputi Pengelolaan Kurikulum, Pengelolaan Lulusan, Pengelolaan Proses Pembelajaran, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Pendidikan, Pengelolaan Pembiayaan, Pengelolaan Penilaian, Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dll. Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan oleh media lain. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi penelitinya dan bukan merupakan pendapat redaksi atau Dinasti Review Publisher. Jurnal yang terbit secara berkala 6 (Enam) kali dalam setahun. Penentuan artikel yang dimuat dalam JIHHP sudah melalui proses review oleh tim redaksi dengan mempertimbangkan hal berikut: Terpenuhinya persyaratan baku publikasi jurnal, metode riset yang digunakan, signifikansi, dan kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan Hukum, Humaniora dan Politik.
Hak cipta : Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut: Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis. Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) . Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Tanah Adat dan Hak Milik dalam Perspektif UUPA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dualisme kepemilikan tanah antara tanah adat dan tanah dengan status hak milik dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Fenomena dualisme ini timbul karena adanya perbedaan mendasar dalam sistem hukum dan konsep penguasaan tanah antara hukum adat yang bersifat komunalistik, berbasis pada kebersamaan dan ikatan sosial masyarakat adat, dengan hukum agraria nasional yang bercorak individualistik serta menekankan pada kepemilikan perseorangan. UUPA pada hakikatnya telah berupaya menyatukan kedua sistem tersebut melalui asas unifikasi hukum tanah nasional dengan mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat adat. Namun dalam praktiknya, implementasi UUPA masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan batas wilayah hak ulayat, serta konflik kepemilikan antara masyarakat adat dan pemegang sertifikat hak milik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kepemilikan tanah masih berlangsung karena pengakuan negara terhadap hak ulayat masyarakat adat belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA, ditambah lemahnya penerapan prinsip rekognisi dan partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan pertanahan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi dan pembentukan kebijakan agraria yang berpihak pada masyarakat adat guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara hak individu dan hak komunal. Kesimpulannya, integrasi sistem pertanahan berbasis UUPA harus memperhatikan keberadaan tanah adat sebagai manifestasi nilai-nilai lokal, jati diri bangsa, serta sumber keadilan agraria di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Fachrezha Wildan Hidayat, Ana Silviana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Illegal Logging di Kabupaten Manokwari Papua Barat dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sesuai dengan UU Tahun 1999 tentang Kehutanan di Indonesia yang bertujuan untuk melestarikan hutan serta kayu serta untuk membagikan landasan yang legal untuk pemerintah dalam mengatur perizinan serta pembedahan penebangan yang legal, namun pada kenyataannya tidak berjalan sesuai aturan tersebut. Fenomena maraknya praktik illegal logging di Kabupaten Manokwari menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian hutan dan keseimbangan ekosistem. Permasalahan ini bukan hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial yang terjadi akibat praktik illegal logging di Manokwari serta meninjau peran pemerintah dalam menanggulanginya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan masyarakat serta pihak pemerintah terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik illegal logging terjadi karena lemahnya pengawasan, keterbatasan alternatif mata pencaharian, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan. Sementara itu, upaya pemerintah dinilai belum optimal, meskipun terdapat regulasi yang sudah jelas, sehingga dibutuhkan penguatan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan Manokwari. Tindakan tegas tanpa diskriminasi terhadap pelaku, baik perorangan maupun kelompok besar, menjadi langkah penting untuk menimbulkan efek jera. Dukungan teknologi seperti pemantauan hutan berbasis satelit dan sistem informasi geospasial juga dapat membantu pengawasan lebih efektif, sehingga proses pengendalian kerusakan hutan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
Copyright (c) 2025 Sitanala Satriya, Benny Karya Limantara https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Konstruksi Hukum Dikabulkannya Gugatan Dalam Putusan Perkara Perdata Berdasar Prinsip Keadilan dan Kepastian
Hadirnya berbagai putusan perkara perdata yang bervariasi dan minimnya prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum, berimplikasi pada arah tujuan hukum yang akan dicapai semakin jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat. Justru nilai-nilai keadilan inilah yang harus dikedepankan pada pertimbangan hukum hakim dalam bangunan konstruksi hukum yang dituangkan dalam putusan/penetapan. Oleh karena itu urgensi penelitian ini ditujukan kepada hakim untuk mencari norma-norma dan kaedah-kaedah baru serta menemukan hukumnya agar putusan memberikan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu sebagai masukan bagi pemerintah untuk membuat peraturan baru Hukum Acara Perdata dengan meninggalkan produk warisan zaman jajahan Belanda yaitu Herzien Indonesisch Recht Reglement (HIR) dan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, yurisprudensi, teori-teori/konsep hukum, sedang bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian, untuk menjawab isu hukum dengan memberikan rekomendasi apa yang seharusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam memutus perkara Nomor 689/Pdt.G/2025 pada Pengadilan Agama Makassar menggunakan konstruksi hukum Argumentum per-Analogian sehingga perkawinan yang tidak tercatat dan belum ada akta nikahnya dapat disahkan melalui itsbat nikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian putusan/ penetapan hakim dapat mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Copyright (c) 2025 Dwi Handayani, Rustan Rustan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Perdata Atas Kerugian korban Arisan Bodong Berbasis Media Sosial Ditinjau dari Pasal 1365 Kuh Perdata
Maraknya praktik arisan bodong yang dilakukan melalui media sosial telah menimbulkan banyak kerugian bagi pesertanya, terutama karena pelaku sering memanfaatkan kepercayaan dan masih minimnya pengawasan hukum dimedia sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang dialami oleh korban arisan bodong berbasis media sosial, ditinjau dari pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku arisan bodong dapat dimintai pertangungjawaban secara perdata apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Namun, terdapat kendala hukum yang dihadapi koban dalam proses penuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari aparat penegak hukum, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap media penggunaan media sosial dan Pembaruan hukum yang relevan dengan modus penipuan di media sosial.
Copyright (c) 2025 Hilmi Mokodompit, Yoan B. Runtunuwu, Wenly R. J Lolong https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Gender
Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana perkosaan dalam perspektif gender dengan menyoroti aspek hukum positif Indonesia, perlindungan korban, serta upaya meminimalisir ketidakadilan gender dalam proses hukum. Permasalahan perkosaan tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis korban, tetapi juga menimbulkan trauma sosial akibat budaya victim blaming yang masih kuat di masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti KUHP baru dan UU TPKS, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal restitusi, perlindungan psikososial, dan sikap aparat penegak hukum yang sering bias gender. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, didukung data sekunder berupa literatur hukum, teori feminisme, viktimologi, serta analisis kasus. Teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, teori feminisme gender, feminist legal theory, serta viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah mengalami perkembangan, kelemahan masih terdapat pada struktur dan budaya hukum, di mana aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki perspektif korban dan gender yang memadai. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap isu gender. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi UU TPKS, peningkatan perspektif gender bagi aparat penegak hukum, serta optimalisasi restitusi dan pemulihan korban agar keadilan substantif dapat terwujud.
Copyright (c) 2025 Dede Siti Patimah, Leni Widi Mulyani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Jaminan di Luar Pengadilan : Antara Kepastian Hukum dan Keadilan
Eksekusi jaminan di luar pengadilan merupakan alternatif yang banyak digunakan dalam praktik kredit untuk mempercepat pemenuhan hak kreditur tanpa melalui proses litigasi yang panjang. Mekanisme ini umumnya diterapkan pada objek jaminan seperti fidusia, hak tanggungan, dan gadai. Namun, pelaksanaannya kerap memunculkan perdebatan yuridis, khususnya mengenai keabsahan, prosedur, serta perlindungan terhadap hak-hak debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan batasan pelaksanaan eksekusi jaminan tanpa melalui peradilan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji regulasi yang berlaku, doktrin hukum, serta yurisprudensi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa walaupun eksekusi di luar pengadilan secara hukum dimungkinkan, dalam praktiknya masih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh kreditur dan seringkali mengabaikan prinsip keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan, serta standar prosedur yang menjamin hak para pihak tetap terlindungi secara proporsional. Penataan kembali regulasi juga diperlukan agar pelaksanaan eksekusi jaminan non-litigasi tidak menimbulkan ketimpangan hukum.
Copyright (c) 2025 Goldna Keisya Hartanta, Siti Malikhatun Badrah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap guru dalam melakukan tindakan pendisiplinan siswa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kasus kriminalisasi guru akibat kesalahpahaman masyarakat terhadap tindakan disiplin di sekolah. Secara normatif, guru memiliki legitimasi hukum untuk mendidik dan menegakkan disiplin, namun praktik di lapangan menunjukkan masih sering muncul tuduhan pelanggaran hak anak. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui kajian peraturan, literatur, serta data empiris dari 25 guru di wilayah DKI Jakarta. Hasil menunjukkan 72% guru merasa takut memberikan sanksi disiplin karena khawatir dilaporkan orang tua, sementara hanya 20% yang pernah mendapat pendampingan hukum dari organisasi profesi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perlindungan normatif dalam UU No. 14 Tahun 2005 dan implementasinya. Perlindungan hukum masih bersifat formalistik tanpa mekanisme pelaksanaan yang jelas, diperburuk oleh tumpang tindih dengan UU Perlindungan Anak serta ketiadaan standar nasional mengenai batas tindakan disiplin edukatif. Pasal 39 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005 memang memberi jaminan perlindungan hukum, tetapi tanpa peraturan pelaksana yang tegas, menyebabkan ketidakpastian hukum bagi guru. Faktor penyebab lemahnya perlindungan meliputi rendahnya literasi hukum, minimnya dukungan kelembagaan, dan belum adanya sistem pendampingan hukum di sekolah. Penelitian merekomendasikan pembentukan regulasi khusus, penerapan restorative justice, serta pembentukan Unit Layanan Hukum Guru agar perlindungan hukum menjadi substantif, terintegrasi, dan partisipatif demi menciptakan sistem pendidikan yang adil dan bermartabat.
Copyright (c) 2025 Heru Iswanto, Rico Septian Noor https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Perbuatan Melawan Hukum atas Kasus Malpraktik: Tinjauan Doktrin Informed Consent dan Komplikasi Medis (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Cikarang)
Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Ckr yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata dokter dalam kasus dugaan malpraktik medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan doktrin informed consent dan pembenaran komplikasi medis dalam perspektif hukum perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent memiliki peran sentral dalam menentukan tanggung jawab hukum dokter, sedangkan komplikasi medis dapat menjadi dasar pembebasan tanggung jawab apabila telah dijelaskan secara transparan kepada pasien. Kesimpulannya, penguatan standar informed consent dan penerapan prinsip proporsionalitas oleh hakim diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif dalam praktik hukum kesehatan di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Anneke Catlynne Gunawan, Chaterine Grace Gunadi, Elena Prisilia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Dari Diskriminasi Jabatan Pasca Cuti Melahirkan
Perlindungan terhadap pekerja perempuan pasca cuti melahirkan di Indonesia masih berhenti pada tataran formal, hukum positif menjamin hak cuti dan melarang PHK karena alasan reproduktif, namun tidak mengatur hak pemulihan jabatan (right to return) sehingga membuka ruang demosi, rotasi nonpromotif, dan hilangnya kesempatan promosi. Penelitian hukum normatif-preskriptif ini menelaah bentuk perlindungan yang berlaku dan menguji penerapan asas perlindungan hukum serta asas non-diskriminasi untuk mencegah diskriminasi jabatan pada perempuan pasca cuti melahirkan. Pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan, kasus PHI Ternate No. 7/Pdt.Sus-PHI/2019 serta Putusan MA No. 228 K/Pdt.Sus-PHI/2020, perbandingan ILO Convention No. 111 Tahun 1958 dan FMLA 1993, serta konseptual, analisis dilakukan secara deduktif dengan penafsiran sistematis-teleologis. Temuan menunjukkan perlindungan yang ada belum menjamin keberlanjutan jabatan. Secara teleologis, larangan PHK dalam Pasal 153 UU No. 13/2003 jo. UU No. 6/2023 semestinya juga mencakup larangan degradasi posisi akibat fungsi reproduksi. Secara preskriptif, penelitian merekomendasikan penambahan norma eksplisit tentang job-protected leave/right to return melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, serta pengembangan doktrin prohibition of positional degradation agar pemulihan jabatan menjadi remedi utama dan tercapai keadilan substantif berperspektif gender.
Copyright (c) 2025 Fernanda Aulia Rachman, Ahmad Nailul Author https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Yuridis Terhadap Siri’ dan Pesse Sebagai Asas Moral Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bugis
Penelitian ini menganalisis siri’ (harga diri/malu) dan pesse (empati/solidaritas) sebagai asas moral dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Bugis. Berangkat dari perspektif hukum adat dan pluralisme hukum, studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan sosio-legal terhadap literatur primer–sekunder serta praktik penyelesaian konflik berbasis komunitas. Temuan menunjukkan bahwa siri’ na pacce beroperasi sebagai mekanisme preventif (mencegah perilaku curang/eskalasi konflik melalui kontrol sosial berbasis rasa malu) sekaligus kuratif (mengarahkan musyawarah kekeluargaan/tudang sipulung dan mediasi adat menuju mufakat yang memulihkan relasi). Integrasi kebiasaan adat dengan prinsip kewarisan Islam termasuk pembagian proporsional dan praktik hibah semasa hidup guna menghindari perselisihan meningkatkan penerimaan sosial sekaligus efektivitas penyelesaian. Pada tataran hukum nasional, nilai siri’ dan pesse diakui secara langsung melalui pengakuan hukum adat dalam konstitusi dan regulasi daerah serta tak langsung melalui asas musyawarah, keadilan sosial, dan skema alternatif penyelesaian sengketa (mediasi) yang disahkan peradilan. Kontribusi teoretik penelitian ini adalah pemetaan peran ganda siri’ na pacce sebagai kompas etis dan perekat sosial dalam resolusi waris, sedangkan kontribusi praktisnya menawarkan model hibrida adat agama negara yang berorientasi restorative justice bagi penguatan kebijakan penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Christopher Hartono, Andrew Wijaya https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Medis Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional
Hukum Humaniter Internasional (HHI) berfungsi sebagai perangkat hukum yang bertujuan membatasi penderitaan manusia dalam situasi konflik bersenjata dengan melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, termasuk tenaga medis. Penelitian ini mengkaji bentuk dan cakupan perlindungan hukum terhadap petugas medis dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, dan Statuta Roma 1998. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah bagaimana prinsip-prinsip “hormati dan lindungi”, pembedaan, proporsionalitas, serta kewajiban kehati-hatian diimplementasikan untuk menjamin keselamatan tenaga medis di medan perang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penembakan terhadap petugas medis, ambulans, maupun fasilitas kesehatan yang telah ditandai dengan simbol pelindung internasional merupakan pelanggaran berat (grave breach) dan kejahatan perang yang menimbulkan tanggung jawab pidana individual serta tanggung jawab negara. Di Indonesia, ratifikasi Konvensi Jenewa melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 menegaskan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis, namun diperlukan harmonisasi lebih lanjut agar norma internasional tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional.
Copyright (c) 2025 Andrew Wijaya, Christopher Hartono https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tanggung Jawab Profesional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pengawasan Penggunaan Perjanjian Baku oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia menunjukkan semakin luasnya penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha jasa keuangan. Namun, praktik tersebut kerap menimbulkan persoalan karena isi perjanjian baku sering kali tidak sejalan dengan asas-asas umum hukum perjanjian, serta mengandung klausula yang merugikan konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana tanggung jawab profesional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan ketentuan terkait penggunaan perjanjian baku agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Latar belakang ini menunjukkan urgensi penelitian untuk menilai bagaimana professional liability OJK berperan dalam memastikan keberlakuan perjanjian baku yang adil dan sesuai regulasi di sektor jasa keuangan. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penggunaan perjanjian baku oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan pada praktiknya masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun regulasi OJK terkait perjanjian baku. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan menuntut peran aktif OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan aturan secara profesional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas OJK sebagai regulator dan pengawas harus diwujudkan melalui penerapan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan penegakan hukum yang konsisten, sehingga penggunaan perjanjian baku dapat mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen jasa keuangan.
Copyright (c) 2025 Soritua Marpaung https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Peran Notaris dan PPAT dalam Mencegah Overlapping Hak Atas Tanah
Permasalahan overlapping hak atas tanah masih kerap terjadi di Indonesia dan membawa dampak serius berupa ketidakpastian hukum, kerugian bagi para pihak, serta memicu timbulnya sengketa pertanahan yang berkepanjangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem administrasi pertanahan masih memiliki kelemahan, sehingga menuntut adanya peran yang lebih aktif dari pejabat berwenang, khususnya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kedua pejabat ini memiliki fungsi sentral dalam menjamin agar setiap proses peralihan maupun pembebanan hak atas tanah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Notaris dan PPAT dalam mencegah terjadinya tumpang tindih hak atas tanah, serta menelaah tanggung jawab mereka dalam memastikan keabsahan dokumen, perlindungan hukum, dan pencegahan potensi sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dan PPAT berkewajiban melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data subjek dan objek tanah, termasuk pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik. Dengan demikian, keduanya tidak hanya bertindak sebagai pejabat pembuat akta, melainkan juga sebagai penjaga kepastian hukum yang berfungsi preventif dalam mencegah overlapping hak atas tanah, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak.
Copyright (c) 2025 Hayyu Tyaranissa, Ana Silviana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Ancaman Hibrida terhadap Keamanan Maritim Indonesia dan Implikasi pada Postur TNI Angkatan Laut
Perubahan lingkungan strategis global dan regional telah memunculkan ancaman hibrida yang menggabungkan unsur militer dan nonmiliter. Sebagai negara kepulauan dengan posisi geostrategis penting, Indonesia menghadapi kerentanan tinggi terhadap ancaman tersebut, terutama di sektor maritim. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik ancaman hibrida yang mempengaruhi keamanan maritim Indonesia serta dampaknya terhadap postur TNI Angkatan Laut. Metode penelitian kualitatif deskriptif melalui analisis konten dokumen strategis, data Global Fire Power, dan literatur akademik, penelitian mengidentifikasi lima bentuk ancaman utama: disinformasi digital, serangan siber, kejahatan lintas negara, infiltrasi ekonomi, dan aksi proksi di perbatasan laut. Hasil menunjukkan perlunya modernisasi sistem senjata armada terpadu dan penguatan kerja sama pertahanan maritim regional, serta penerapan pendekatan multidimensi dan sinergi antarlembaga untuk memperkuat keamanan maritim nasional di tengah kompleksitas ancaman hibrida.
Copyright (c) 2025 Aldwin Hafidz Harsandy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Diplomasi Budaya Indonesia Oleh PT Produksi Film Negara (PFN) Terhadap Cina Melalui Indonesia Movie Weekend Festival 2024
Penelitian ini membahas strategi diplomasi budaya yang dijalankan oleh PT Produksi Film Negara (PFN) melalui penyelenggaraan Indonesia Movie Weekend Festival (IMWF) 2024 di Cina. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini dianalisis melalui kerangka diplomasi budaya Patricia Goff yang mencakup tiga dimensi utama: koneksi, konsistensi, dan inovasi. Meski bukan lembaga diplomatik, PFN—sebagai badan perfilman milik negara—berperan aktif dalam mendukung diplomasi budaya Indonesia di tengah belum adanya strategi nasional yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi 4C PFN (Connect, Collaborate, Create, dan Commerce) mampu menerjemahkan teori Goff ke dalam praktik. Strategi Connect membangun keterhubungan emosional dan kontekstual dengan audiens dan mitra di Cina, Collaborate menciptakan kemitraan jangka panjang lintas budaya, sedangkan Create dan Commerce mencerminkan inovasi dalam format dan pendekatan, termasuk sinema digital vertikal dan teknologi imersif. Namun, tantangan tetap ada, seperti minimnya koordinasi antar lembaga dalam negeri dan proteksionisme pasar film Tiongkok. Kendati demikian, PFN tampil sebagai aktor negara yang adaptif dan strategis, menjadikan diplomasi perfilman sebagai sarana memperkuat citra Indonesia di kancah global melalui pendekatan naratif yang berkelanjutan dan inovatif.
Copyright (c) 2025 Muhammad Pradito, Gilang Nur Alam, Affabile Rifawan, Windy Dermawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Perlawanan Eksekusi Pembiayaan Syariah: Studi Kasus Putusan No. 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg
Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah, khususnya terkait implementasi prinsip syariah dalam proses eksekusi jaminan. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg yang melibatkan gugatan perlawanan eksekusi pembiayaan syariah terhadap PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kasus putusan pengadilan dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas signifikan antara ekspektasi penerapan prinsip syariah dengan praktik peradilan yang masih mengutamakan pendekatan prosedural hukum positif. Majelis hakim menolak gugatan perlawanan eksekusi berdasarkan ketentuan HIR tanpa memberikan pertimbangan substantif terhadap argumentasi pelanggaran prinsip syariah yang didalilkan penggugat. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi sistemik dalam kerangka hukum ekonomi syariah melalui harmonisasi ketentuan hukum positif dengan prinsip syariah, peningkatan kapasitas hakim, dan pengembangan mekanisme pengawasan implementasi prinsip syariah dalam putusan pengadilan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dan memberikan rekomendasi strategis untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh stakeholder industri keuangan syariah.
Copyright (c) 2025 Mutia Izzatun Nurul Imamah, Ria Regita, Rohmawati Rohmawati, Khutbudin Aibak https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Upaya Penegakan Hukum Dalam Menghadapi Praktik Money Politics Pada Pelaksanaan Pemilu di Indonesia
Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang seharusnya menjunjung tinggi asas kejujuran, keadilan, dan kebebasan. Tetapi pada kenyataannya, praktik money politics justru menjadi strategi umum yang digunakan untuk meraih dukungan pemilih. Padahal pemilu tidak hanya dipandang sebagai prosedur formal, melainkan sebagai tolak ukur kualitas demokrasi. Penelitian ini mengulas berbagai faktor yang menyebabkan politik uang masih berlangsung hingga saat ini, di antaranya sistem proporsional terbuka, lemahnya identifikasi pemilih terhadap partai politik, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta rendahnya efektivitas pengawasan oleh lembaga seperti KPU dan Bawaslu, serta bagaimana upaya penegakan hukum dalam menghadapi praktik tersebut. Analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia landasan hukum, penegakannya masih menemui banyak hambatan baik dalam substansi aturan maupun implementasi di lapangan. Sehingga, penelitian ini dibutuhkan guna mendukung reformasi menyeluruh baik dari sisi regulasi, penguatan kelembagaan, hingga perubahan budaya politik masyarakat untuk menciptakan pemilu yang demokratis, partisipasif, serta berorientasi pada keadilan sosial, kesadaran hukum dan integritas penyelenggara.
Copyright (c) 2025 Adelia Arum https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Femisida Sebagai Tindak Pidana Dalam Sudut Pandang Gender
Korban femisida terus bertambah dari tahun ke tahun yang pastinya dalam hal ini membutuhkan tindakan kongkret berlandaskan penelitian yang tepat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tahap penelitian yaitu tahap kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Dalam jurnal ini, peneliti memakai metode yuridis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontruksi sosial budaya membentuk normalisasi kekerasan berbasis gender yang berujung pada femisida di Indonesia adalah akibat belum diterapkannya perspektif gender secara menyeluruh dalam penegakan hukum sebagaimana seharusnya diatur dan dijamin melalui Pasal 338 dan Pasal 340 KUHPidana, dan Pasal 4 UU PKDRT, yang semestinya menempatkan femisida bukan sebagai pembunuhan biasa, melainkan sebagai bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender yang menuntut perlindungan hukum khusus bagi perempuan. Kerangka hukum pidana di Indonesia saat ini merespons kasus femisida, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban serta keluarga korban belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif bagi korban maupun keluarga korban. Perspektif kajian gender dapat memperkaya pemahaman tentang motif pelaku femisida, sehingga menghasilkan strategi pencegahan yang lebih efektif dengan menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351 KUHPidana, serta Pasal 4 UU PKDRT dan Pasal 5 UU PKS secara berperspektif gender.
Copyright (c) 2025 Sagala Tantiar Anggraeni, Leni Widi Mulyani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan
Penelitian ini berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghadapi hambatan dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa akibat kurangnya transparansi dari Kepala Desa. Pengalokasian dana desa yang besar rawan disalahgunakan, seringkali melibatkan kepala desa dan perangkatnya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas dalam pengelolaan dana desa. Padahal, dana desa bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan desa. Tanpa prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, dana desa justru berpotensi menjadi sumber korupsi di tingkat desa. Permasalahan yang diangkat, yaitu: Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?; Bagaimana Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Untuk Memaksimalkan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?; dan Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian penelitian normatif-empiris yaitu penelitian lapangan (Field Research) serta penelitian pustaka (Library Research) dengan dua pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jenis data kualitatif dengan sumber data yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara, dokumentasi, lalu observasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Fungsi legislasi adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi perwakilan adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Fungsi pengawasan adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa terhadap pengelolaan dana desa. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam memaksimalkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan yaitu melakukan pengawasan menyeluruh di semua tahap pengelolaan Dana Desa, menguatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara kelembagaan, meningkatkan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memperkuat partisipasi masyarakat, dan menjalankan prosedur pengawasan yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan maka keterkaitan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila ditinjau dari ketatanegaraan Islam maka dapat disamakan ke dalam ahlul halli wal aqdi. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada kewenangan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan fiqh siyasah maliyah yakni Baitul mal karena memiliki tugas mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun masalah pengeluaran lainnya seperti fungsi Badan permusyawaratan Desa yakni mengawasi Pengelolaan Dana Desa.
Copyright (c) 2025 Muhammad Zaini, Izomiddin Izomiddin, Arne Huzaimah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Marketing Politik Partai Amanat Nasional dalam Pemenangan Pemilu Tahun 2024
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi marketing politik Partai Amanat Nasional dalam pemenangan pemilu tahun 2024. Sejak keikutsertaan PAN dalam pemilu mulai dari pemilu tahun 1999 sampai dengan pemilu 2024, PAN telah berhasil lolos ke parlemen. Keberhasilan PAN tidak lepas dari strategi marketing politik yang di gunakan untuk meyakinkan calon pemilih untuk memilih partai berlambang matahari putih tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan fokus kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketing politik yang digunakan oleh PAN yaitu dengan menggunakan konsep bauran pemasaran 4 P yang terdiri atas Produk (Ideologi, Citra Partai, dan Kandidat), Promosi (Strategi Sosialisasi Kampanye dan Media Massa), Price (Biaya Kampanye dan Biaya Survey), dan Place (Saluran Distribusi Komunikasi Pemilih). Dalam pemilu tahun 2024, PAN telah melakukan dari semua variabel tersebut dengan hasilnya PAN masuk ke parlemen dengan raihan suara nasional 7,23%.
Copyright (c) 2025 Rafli Rivandhi, Sri Yunanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Korban Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Studi Putusan PN Bale Bandung 68/Pid.Sus/2022/Pn Blb)
Kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi masalah serius di Indonesia karena akibatnya yang meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial korban. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi korban melalui UU 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk menjamin hak-hak mereka. Penelitian ini lahir dari tingginya angka kasus KDRT serta kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum dan penerapan UU tersebut di ranah peradilan, khususnya melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN BLB. Fokus kajian mencakup dua hal utama: bentuk perlindungan hukum bagi korban sesuai UU 23 Tahun 2004 dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku KDRT.Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif hukum dengan memanfaatkan metode legislatif dan studi kasus, yang memusatkan perhatian pada analisis dokumen hukum, teori, serta keputusan pengadilan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang PKDRT telah menciptakan landasan hukum yang kukuh untuk melindungi korban dan menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku. Dalam analisis kasus, hakim memberikan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan kepada terdakwa Ecep Tatang bin Engkus karena terbukti melakukan kekerasan fisik berat terhadap istrinya. Secara keseluruhan, keputusan hakim tersebut sejalan dengan peraturan hukum yang ada dan memperlihatkan usaha penegakan keadilan yang seimbang, walaupun masih ada perdebatan mengenai pemenuhan rasa keadilan untuk korban.
Copyright (c) 2025 Mochammad Reyza Saddam Mutawakil, Lia Amalia, Muhamad Abas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penerapan Asas Publisitas Dalam Akta Notaris Menurut Hukum Positif di Indonesia
Penelitian ini mengkaji penerapan asas publisitas dalam akta notaris berdasarkan sistem hukum positif Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan akta notaris. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), asas publisitas terimplementasi secara implisit melalui kewajiban penyimpanan minuta akta, penerbitan salinan akta, pembuatan reportorium, serta pengumuman akta tertentu dalam Berita Negara. Penerapan asas ini memiliki karakteristik berbeda dengan konteks hukum kebendaan, ditandai dengan sifat keterbukaan yang terbatas dan selektif. Dalam praktiknya, asas publisitas pada akta notaris termanifestasi dalam tiga dimensi: aksesibilitas (siapa yang dapat mengakses informasi), prosedural (bagaimana akses diberikan), dan batasan (pembatasan akses oleh kewajiban rahasia jabatan). Penelitian empiris menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya aspek publisitas berkontribusi signifikan pada kasus-kasus pembatalan akta notaris. Implikasi hukum penerapan asas publisitas terhadap keabsahan akta notaris meliputi aspek validitas formil, kekuatan pembuktian, perlindungan hukum, dan pertanggungjawaban notaris. Penerapan asas publisitas yang tepat dan proporsional memperkuat keabsahan akta notaris dengan meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam penerapan asas publisitas, yang memerlukan kerangka regulasi komprehensif dan infrastruktur teknologi yang andal untuk menjamin keabsahan akta notaris di era digital.
Copyright (c) 2025 Tsania Rahmasari, Ery Agus Priyono https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Milik Desa Adat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Desa Adat Sesetan dan Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 menunjuk desa adat (sebelumnya desa pakraman) sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) atas tanah pada tanggal 23 Oktober. Hal ini merubah status tanah milik desa adat di Bali khususnya di Desa Adat Sesetan dan Desa Adat Serangan, Kota Denpasar menjadi bisa didaftarkan sertipikatnya atas nama desa adat sendiri, dan memperluas subyek hak milik dalam kepemilikan tanah yang semula sertipikat hak milik atas tanah hanya bisa diterbitkan untuk perorangan dan badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah milik desa adat di Desa Adat Sesetan dan Desa Adat Serangan, Kota Denpasar melalui program percepatan pendaftaran tanah yakni program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan juga mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pendaftaran tanah milik desa adat tersebut sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) atas tanah. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penulisan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah menjadi data kualitatif. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa tanah milik desa adat di Bali kini dapat didaftarkan atas nama desa adat itu sendiri dan dilaksanakan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mempercepat target pemerintah untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia serta pelaksanaannya di Desa Adat Sesetan dan Desa Adat Serangan berjalan dengan baik. Hasil penelitian yang kedua, akibat hukum yang ditimbulkan dari diterbitkannya sertipikat atas nama desa adat di Bali adalah tanah milik desa dapat dimanfaatkan baik secara sosial maupun ekonomi, juga dapat dijual namun harus melalui rapat paruman desa adat tergantung dengan awig-awig yang mengatur mengenai palemahan di masing-masing desa adat di Bali khususnya di Desa Adat Sesetan dan Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.
Copyright (c) 2025 Annisa Riska, Siti Malikhatun Badriyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penyelesaian Sengketa Kontrak Jasa Blasting painting Melalui Mediasi: Studi Yuridis Dalam Proyek Industri Konstruksi
Jasa blasting dan painting merupakan bagian dari proses produksi yang umum dilakukan oleh perusahaan konstruksi. Blasting adalah metode yang menggunakan tekanan udara tinggi untuk menyemprotkan pasir baja guna menghilangkan karat pada material. Sementara itu, painting adalah metode pelapisan cat dengan menggunakan rol, semprotan, atau kuas. Permasalahan yang sering muncul dalam proses ini adalah keterlambatan atau tidak tercapainya target produksi, yang pada akhirnya memicu sengketa antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Di Indonesia, penyelesaian sengketa kontrak jasa konstruksi dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR) telah terbukti efektif, termasuk dalam industri konstruksi. Salah satu metode ADR yang penting adalah mediasi, karena memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dengan bantuan mediator yang netral, mediasi mendorong tercapainya kesepakatan bersama yang adil dan dapat diterima kedua belah pihak. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan sumber hukum terkait. Fokus pembahasan diarahkan pada dua hal utama: sejauh mana hasil mediasi mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak dalam sengketa kontrak jasa konstruksi, dan bagaimana pengaturan hukum mengenai mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Copyright (c) 2025 William Christhoper, Wisnu Aryo Dewanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemenuhan Hak Kelompok Rentan Dalam Mendapatkan Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar pelayanan publik berdasarkan UU tersebut serta upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang dalam pemenuhan hak kelompok rentan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pelayanan publik mencakup berbagai aspek seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk layanan, sarana prasarana, pengaduan, hingga pelayanan khusus bagi kelompok rentan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah setiap lembaga penyelenggara pelayanan publik wajib mempunyai standar pelayanan yang tercantum dalam UU NO 25/2009 pada Bab V pasal 22. Adapun upaya DPMPTSP Kab Karawang dalam pemenuhan hak kelompok rentan adalah menyediakan fiture khusus kelompok rentan dengan keluarnya program SiPadi Cepat ( Siap Pelayanan Datangi Cetak Ditempat) sehingga prisip dasar pelayanan yang dicita citakan dapat tercapai, guna mewujudkan asas keadilan, kesetaraan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Copyright (c) 2025 Inggrid Astrida, Yuniar Rahmatiar, Muhammad Abas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sah Tanah Dalam Sengketa Sertifikat Ganda
Permasalahan atau sengketa sertifikat ganda yang tidak jarang ditemukan di berbagai daerah yang ada di Indonesia terkhusus kota/kabupaten Bima. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi antara masyarakat dengan pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu dengan adanya sertifikat ganda yang dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk analisis yuridis perlindungan hukum bagi pemilik sah tanah dalam sengketa sertifikat ganda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudat hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal), penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji asas-asas hukum, teori hukum, bahan-bahan hukum kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan substansi penelitian. Pendekatan Penelitian yaitu pendekatan konseptual, Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian bahwa faktor utama penyebab munculnya sertifikat ganda terdiri dari kelemahan regulasi yang tidak sinkron, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat terhadap prosedur perdata, serta struktur hukum dan administrasi pertanahan yang masih memiliki banyak celah, pengaturan dan perlindungan hukum terhadap pemilik sah dalam kasus sertifikat ganda sangat dipengaruhi oleh berbagai regulasi, model penyelesaian sengketa sertifikat ganda dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu penyelesaian secara pengadilan dan non-pengadilan.
Copyright (c) 2025 Gufran Gufran, Mastorat Mastorat, Juhriati Juhriati, Nasrullah Nasrullah, Adnan Adnan, Jufrin Jufrin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penggunaan Robot Ai Sebagai Hakim Pada Persidangan Tindak Pidana Ringan di Indonesia
Penumpukan perkara di pengadilan merupakan salah satu masalah di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kurangnya efisiensi dalam berjalannya sistem peradilan merupakan salah satu penyebab. Hadirnya teknologi AI memberikan sebuah harapan bahwasanya teknologi yang memiliki efisiensi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara, namun implementasinya terkendala beberapa hal, mulai dari aspek formil berupa regulasi yang kurang memadai, sampai aspek non-formil seperti subjektivitas teknologi AI yang dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis filosofis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya akomodasi hukum terhadap teknologi AI sudah hadir, namun dalam bentuk parsial, yang artinya belum menyeluruh, serta melihat implementasi teknologi AI di dalam sistem peradilan Tiongkok dan Estonia, memberikan gambaran dan harapan penerapan teknologi AI di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam menyelesaikan perkara pidana ringan, yang bisa dimulai dengan langkah awal implikasi mendasar seperti pembuatan regulasi yang relevan mengenai AI dan membangun infrastruktur digital guna mendukung implementasi teknologi AI di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Copyright (c) 2025 Akbar Rajendra Putra, Hesti Septianita https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Akta Jaminan Fidusia : Perspektif Notaris
Akta jaminan fidusia memegang peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama kreditur dan debitur, dalam setiap transaksi pembiayaan atau pinjaman yang dijamin dengan benda bergerak. Notaris, sebagai pejabat publik yang berwenang dalam pembuatan akta, memegang tanggung jawab strategis untuk memastikan keabsahan dokumen, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak-hak para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum melalui akta jaminan fidusia dan menilai dampaknya terhadap kepastian hukum serta keamanan transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan pendekatan normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan terkait jaminan fidusia, serta pendekatan empiris melalui observasi praktik notaris dalam pembuatan akta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris secara signifikan memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur, terutama terkait kejelasan hak dan kewajiban, keabsahan akta, serta kepastian hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Penelitian ini menegaskan bahwa fungsi notaris bukan sekadar sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pengawas kepastian hukum yang menjamin keamanan, transparansi, dan perlindungan hak semua pihak dalam transaksi fidusia.
Copyright (c) 2025 Daffi Reyfaza, Siti Malikhatun Badriyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Bidang Kesehatan di Puskesmas
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan di Puskesmas menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan mencakup pemeriksaan terhadap undang-undang dan peraturan terkait, doktrin hukum, serta literatur hukum, serta melakukan studi literatur terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan kualitatif guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai regulasi dan implementasi SPM di Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPM di Puskesmas sangat bergantung pada kerangka regulasi yang kuat dan terintegrasi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan layanan kesehatan dasar. Hambatan signifikan ditemukan dalam keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, kendala administratif, pembiayaan, serta kondisi geografis dan partisipasi masyarakat yang rendah. Berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui penguatan regulasi, penataan wewenang yang jelas, pengawasan dan evaluasi rutin, sistem pelaporan standar, sosialisasi hukum, koordinasi lintas sektor, serta pemberian sanksi administratif untuk memastikan kepatuhan dalam implementasi SPM. Penegakan aspek hukum ini merupakan faktor penting untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan di Puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat.
Copyright (c) 2025 Novi Afsari, Imam Ropii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Wanprestasi berupa Pemenuhan perjanjian, Pembatalan perjanjian, Ganti rugi dan Peralihan risiko. Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Perbuatan Melawan Hukum berupa Ganti rugi, Pemulihan nama baik, Perintah penghentian perbuatan, melalui putusan pengadilan untuk menghentikan tindakan melawan hukum dan Perlindungan hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum bersifat represif yakni penyelesaian setelah terjadi pelanggaran dan juga preventif yakni memberikan efek jera agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dilihat dari lahirnya hubungan hukum yang terjadi, apabila hubungan hukum terjadi akibat suatu perjanjian maka disebut Wanprestasi sedangkan hubungan hukum yang terjadi tidak berdasarkan perjanjian maka disebut Perbuatan Melawan Hukum.
Copyright (c) 2025 Adi Baladika, Khalisah Hayatuddin, Mulyadi Tanzili https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kedudukan Akta Notaris dalam Pembebanan Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor
Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam perjanjian pembiayaan, khususnya pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris menjadi instrumen hukum utama yang memberikan kepastian, keotentikan, serta kekuatan pembuktian terhadap hubungan hukum antara pemberi dan penerima fidusia. Keberadaan akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas kehati-hatian dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, praktik di lapangan sering menunjukkan bahwa sebagian perusahaan pembiayaan masih melakukan pembebanan fidusia tanpa melalui pembuatan akta notaris atau tanpa pendaftaran fidusia secara elektronik (e-Fidusia), yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan hukum, seperti sengketa eksekusi dan lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akta notaris dalam proses pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor serta menilai akibat hukum apabila pembebanan tersebut tidak dituangkan dalam akta otentik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis sebagai dasar legalitas pembebanan jaminan fidusia. Akta tersebut tidak hanya memberikan kekuatan pembuktian sempurna, tetapi juga menjadi syarat sah bagi pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tanpa akta notaris, perjanjian fidusia tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, peran notaris sangat esensial dalam menjamin terlaksananya prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.
Copyright (c) 2025 Marolop Samuel Siagian, Siti Malikhatun Badriyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum bagi Debitur atas Pelaksanaan Kuasa Menjual dalam Akta Pengakuan Hutang
Akta Pengakuan Hutang yang disertai Kuasa Menjual merupakan instrumen hukum yang sering digunakan dalam praktik kenotariatan sebagai jaminan pelunasan utang di luar jaminan kebendaan formal seperti Hak Tanggungan, Fidusia, atau Gadai. Pemberian kuasa menjual dimaksudkan untuk mempermudah kreditur dalam pelunasan piutang apabila debitur wanprestasi. Namun, dalam praktiknya sering timbul permasalahan ketika kreditur menggunakan kuasa tersebut secara sepihak tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada debitur, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan kuasa menjual yang melekat pada akta pengakuan hutang serta menelaah tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan dan keseimbangan hak para pihak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas keadilan kontraktual. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur mencakup perlindungan preventif, melalui peran notaris dalam mengawasi isi akta agar tidak merugikan salah satu pihak, dan perlindungan represif, melalui upaya hukum seperti pembatalan akta atau gugatan jika terjadi penyalahgunaan kuasa menjual. Notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bertindak independen serta menjamin terpenuhinya asas keadilan dan kepastian hukum dalam setiap akta yang dibuatnya.
Copyright (c) 2025 Afifah Khairani Siregar, Aminah Aminah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kewenangan Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dan Pura di Bali
Sengketa pertanahan yang melibatkan tanah adat dan Pura di Bali sering kali menimbulkan permasalahan yang kompleks, terutama mengenai kewenangan absolut antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Ketidakjelasan batas kewenangan tersebut dapat menyebabkan masyarakat bingung dalam menentukan jalur hukum yang tepat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan absolut antara peradilan umum dan PTUN dalam penyelesaian sengketa tanah, serta mengkaji penerapannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2643 K/Pdt/2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya karena gugatan yang diajukan menggabungkan perbuatan melawan hukum oleh pihak perseorangan dan pejabat pemerintah, yang seharusnya ditangani melalui mekanisme yang berbeda. Temuan ini memberikan pedoman bagi masyarakat dalam memilih Institusi Peradilan yang tepat dan menegaskan pentingnya regulasi yang jelas. Dengan demikian, sengketa pertanahan khususnya tanah adat dan Pura kedepannya dapat diselesaikan secara efektif sekaligus mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.
Copyright (c) 2025 Devita Vallensia, Frederich Gunawan, Theodore Francisco Emmanuel Sutanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Penggunaan Pesawat Tanpa Awak di KRI Kelas MLRF dalam Mencegah Kegiatan Illegal Fishing di Wilayah Laut Natuna Utara
Wilayah laut Natuna Utara menghadapi ancaman serius berupa kegiatan illegal fishing oleh kapal-kapal asing yang merugikan ekonomi nasional dan kedaulatan maritim Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas penggunaan pesawat tanpa awak (UAV) yang diintegrasikan dengan Kapal Republik Indonesia (KRI) kelas Multi-role Light Frigate (MLRF) dalam mencegah illegal fishing di perairan strategis tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder dari laporan operasional TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat TNI Angkatan Laut dan analisis dokumen operasional. Hasil penelitian menunjukkan implementasi UAV pada KRI kelas MLRF memberikan peningkatan signifikan dalam kemampuan deteksi illegal fishing. Integrasi UAV dengan sistem command and control KRI menciptakan network centric capability yang memungkinkan koordinasi real-time dengan unit lain. Sistem datalink terintegrasi mempercepat waktu respon dari deteksi hingga penangkapan. UAV memberikan keunggulan taktis melalui surprise factor dan stealth operation, memungkinkan dokumentasi aktivitas ilegal dengan bukti kuat untuk proses hukum. Dari aspek ekonomi, UAV terbukti cost-effective dengan biaya lebih murah dari biaya operasional KRI namun dengan coverage area lebih luas. Namun terdapat keterbatasan berupa payload terbatas, kerentanan terhadap cuaca buruk, dan kebutuhan personel terlatih khusus. Rekomendasi meliputi standardisasi jenis UAV, pengembangan kemampuan, peningkatan kapasitas personel, pengembangan infrastruktur komunikasi, dan penyusunan regulasi penggunaan UAV dalam operasi penegakan hukum maritim. Penelitian menegaskan bahwa UAV pada KRI kelas MLRF merupakan solusi efektif untuk meningkatkan kemampuan pencegahan illegal fishing di Natuna Utara.
Copyright (c) 2025 Ado Andhika Herlambang, Didi Efendi, Ari Artanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 56/ Pid.B/ 2022/ Pn.Kwg)
Perzinahan merupakan fenomena sosial yang memiliki aspek hukum sekaligus moral yang signifikan dalam masyarakat Indonesia. Tindakan ini bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan agama, tetapi juga diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perzinaan adalah hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang masih terikat pernikahan dengan orang lain, dengan ketentuan bahwa perkara hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan, karena sifatnya merupakan delik aduan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yaitu hasil studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa ditegakkan melalui alat bukti yang kuat, seperti pengakuan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti berupa pakaian, sprei, buku nikah, hingga rekaman CCTV. Selain itu, peran suami sah terdakwa yang melakukan penggerebekan di lokasi kejadian sekaligus mengajukan pengaduan menjadi unsur penting, mengingat Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan.
Copyright (c) 2025 Miki Kalimanto, Deny Guntara, Zarisnov Arafat, Muhamad Abas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemalsuan Akta Jual Beli Oleh Pegawai: Apa Akibat Hukum dan Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah?
Peralihan hak atas tanah melalui jual beli memerlukan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai akta otentik untuk menjamin kepastian hukum. Dalam praktiknya, PPAT dibantu pegawai, namun penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dapat menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan membahas tanggung jawab hukum PPAT atas pemalsuan tanda tangan PPAT dalam AJB oleh pegawainya serta akibat hukumnya terhadap Akta Jual Beli yang dinyatakan palsu oleh putusan pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual, perundang-undangan dan studi kasus, dan menerapkan studi dokumen serta pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata maupun pidana karena tidak terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai dan wewenang yang diberikan PPAT. Akta Jual Beli yang dipalsukan kehilangan statusnya sebagai akta otentik tidak dapat didaftarkan di kantor pertanahan, dan dapat dibatalkan secara hukum.
Copyright (c) 2025 Zainab Fahira Nurfitria Ba’abud, Rizky Ramadhan Baried https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Mekanisme Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Legislatif Dalam Konsep Demokrasi di Indonesia
Partai politik mempunyai peran penting dalam sistem demokrasi. Partai politik diakui sebagai salah satu sarana dalam roda perputaran demokrasi termasuk di Indonesia. Namun dalam praktiknya, partai politik cenderung menjadi lembaga wakil rakyat dalam hal ini adalah legislatif yang justru dipilih berdasarkan kepentingan golongan dan mengenyampingkan asas mewakili kepentingan pemilih atau rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme kontrol dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan di negara demokrasi. Pemerintah dalam hal ini telah mempersiapkan mekanisme kontrol melalui upaya pemberhentian antar waktu anggota legislatif yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemberhentian dan pergantian antar waktu tersebut disebut sebagai hak recall. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme hak recall yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggota legislatif dan mengetahui implikasi hak recall oleh partai politik terhadap demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme hak recall yang dimiliki oleh partai politik ini harus segera diperbaiki agar tetap dapat mewakili aspirasi dari suara rakyat yang sebenarnya tanpa interevensi dari elite-elite partai politik dan implikasi hak recall oleh partai politik tidak menciderai konsep demokrasi di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Raden Ayu Indah Tamara https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Provinsi Papua
Penelitian ini menganalisis peran hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) guna mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Papua. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris melalui telaah peraturan perundang-undangan serta pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada lokasi kerusakan lingkungan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan UU Otonomi Khusus Papua yang mengakui hak ulayat masyarakat adat. Namun, implementasi di Papua masih lemah akibat tumpang tindih regulasi pusat-daerah, dominasi sanksi administratif, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan minimnya pelibatan masyarakat adat. Kondisi tersebut berdampak pada deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi wilayah pesisir dan danau, penurunan produktivitas lahan, serta konflik sosial terkait lahan ulayat. Oleh karena itu, efektivitas hukum lingkungan di Papua hanya dapat tercapai melalui harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang tegas hingga pengadilan, peningkatan kapasitas teknis, serta integrasi kearifan lokal dalam mekanisme formal pengelolaan SDA. Hukum lingkungan harus diposisikan tidak hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen keadilan ekologis bagi masyarakat Papua.
Copyright (c) 2025 Yonasius Nggau, Husniar Darsis, Dina Sri Ramadhani Agung Wala, Dany Roberth Setiawan Yakadewa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kedudukan Hukum Konsumen Atas Pemberlakuan Klausula Eksonerasi Dalam Sewa Menyewa Ruko
Klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko merupakan permasalahan hukum yang kompleks karena berpotensi merugikan penyewa sebagai pihak yang berada dalam posisi tawar yang lebih lemah. Klausula ini sering kali ditetapkan secara sepihak oleh pemilik ruko dalam perjanjian baku dengan pola "take it or leave it", sehingga menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyewa ruko sebagai konsumen dan keabsahan pemberlakuan klausula eksonerasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata, serta menganalisis penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara pemilik ruko sebagai pelaku usaha dan penyewa sebagai konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penyewa ruko yang menggunakan objek sewa untuk keperluan usaha komersial dapat dikualifikasikan sebagai konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK karena merupakan pengguna akhir (end user) jasa sewa yang tidak memperdagangkan kembali jasa tersebut dalam bentuk aslinya. Klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko adalah tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a jo. ayat (3) UUPK karena bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen dan prinsip tanggung jawab objektif dalam Pasal 19 UUPK. Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh UUPK sebagai lex specialis. Berdasarkan prinsip lex specialis derogat legi generali, ketentuan Pasal 18 UUPK mengesampingkan kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata. Kedua, penerapan prinsip keadilan dalam hubungan hukum pemilik ruko dan penyewa mencakup keadilan distributif yang menuntut pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, serta keadilan korektif yang menuntut pemberian ganti rugi untuk memulihkan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran. Klausula eksonerasi yang membebaskan pemilik ruko dari kewajiban ganti rugi bertentangan dengan kedua prinsip keadilan tersebut karena menimbulkan ketidakseimbangan prestasi yang berlebihan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan sistem pengawasan perjanjian baku dalam sewa menyewa ruko, penguatan kapasitas BPSK, revisi UUPK untuk memberikan pengaturan lebih tegas, pelatihan bagi hakim mengenai penerapan UUPK, serta peningkatan kesadaran hukum konsumen mengenai hak-haknya berdasarkan UUPK.
Copyright (c) 2025 Neni Liawati Neni https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Surabaya
Menjaga ketentraman dalam masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab bersama bahkan menjadi tugas wajib pemerintah daerah yang tertuang dalam Pasal 12 UU Pemerintah Daerah. Berdasarkan data bahwa terjadi peningkatan kasus pelanggaran kebebasan beragama dari 171 kasus di tahun 2022 meningkat menjadi 318 kasus di tahun 2023. Pemerintah daerah menyadari pentingnya menjaga perdamaian dalam beragama, bersuku dan berbudaya oleh karenanya dalam rangka menjaga toleransi bermasyarakat melalui Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dan Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Surabaya. Dalam menjaga toleransi tersebut pemerintah daerah memerlukan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dalam hal ini RW dan RT. Artikel ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di Surabaya dan peranan lembaga kemasyarakatan dalam menerapkan kebijakan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan lokasi penelitian Kelurahan Klampis Ngasem dan Keputih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan toleransi dengan baik yang dibuktikan bahwa pengurus RT dan RW belum diberikannya pembekalan toleransi dan modul toleransi. Bahwa peranan RT dan RW dalam menangani konflik di masyarakat sangat strategis agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Copyright (c) 2025 Martika Syaputri, Nany Suryawati, Patricia Novianty Rura https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Penerapan Hak Tanggungan Pada Perkara Ekonomi Syariah
Penelitian ini berfokus pada kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam menangani kasus-kasus di bidang ekonomi Islam. Secara khusus, penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg, yang menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk pembatalan hak gadai. Dua isu utama dibahas dalam penelitian ini: pertama, mekanisme litigasi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam di Pengadilan Agama Malang, dan kedua, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan panel hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan dokumen putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Data pendukung dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), arsip terkait, dan temuan dari wawancara mendalam dengan seorang hakim dari Pengadilan Agama Malang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan hukum yang digunakan oleh panel hakim dalam putusan tersebut secara fundamental kuat. Referensi hukum yang digunakan mencakup berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 3/2006 dan Undang-Undang No. 50/2009 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang No. 4/1996 tentang Hak Gadai, Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Kafalah, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Namun demikian, terdapat satu ketidakakuratan yang teridentifikasi: penggunaan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 106/PMK.06/2013 sebagai acuan, padahal peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Permenkeu 27/PMK.06/2016.
Copyright (c) 2025 Erma Dwiyanti, Annisa Zakiyatul Fadlila, Rohmawati Rohmawati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Etika Publikasi Rekonstruksi Kasus Pidana dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia
Rekonstruksi kasus pidana merupakan bagian penting dari proses penyidikan yang berfungsi untuk menguji kembali kebenaran keterangan saksi, tersangka, dan barang bukti secara sistematis, guna memperjelas kronologi terjadinya tindak pidana. Dalam praktiknya, kegiatan rekonstruksi kerap menarik perhatian publik dan media, karena dianggap sebagai bentuk transparansi penegakan hukum. Namun demikian, publikasi rekonstruksi secara terbuka melalui media massa maupun media sosial menimbulkan problem etis dan yuridis yang kompleks. Konflik muncul antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai wujud kebebasan pers dan hak asasi manusia, dengan hak tersangka atas perlindungan harkat, martabat, serta asas praduga tak bersalah. Ketidakseimbangan antara kedua hak tersebut berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis secara mendalam kerangka hukum nasional yang mengatur publikasi rekonstruksi kasus pidana, dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung oleh kajian pustaka dan kode etik jurnalistik sebagai instrumen analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga kini belum terdapat pengaturan khusus mengenai batasan publikasi rekonstruksi perkara pidana. Oleh karena itu, diperlukan pedoman etik nasional yang mengatur tata cara publikasi rekonstruksi, termasuk mekanisme izin penyidik, persetujuan pihak terkait, dan perlindungan identitas tersangka.
Copyright (c) 2025 Dessy Ekarini, Irma Dewi, Muhammad Yusuf, Asep Sapsudin, Wildan Wildan, Dedy Gunawan Ginting, Raden Muhammad Nobel https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hukum Investasi Pada Usaha Penjaminan Kredit Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dengan menjamin pinjaman usaha diIndonesia, kegiatan penjaminan memainkan peran kunci dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara. Agar dapat menjalankan tugasnya, kegiatan usaha penjaminan perlu menjaga dana cadangan dan modalnya tetap aman dan likuid dengan memakai strategi investasi yang tepat. Namun, pertumbuhan kegiatan Usaha Penjaminan yang ada diIndonesia masih belum terlalu signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh sedikitnya investor asing yang tidak terlibat dalam kegiatan usaha Penjaminan. jadi , belum jelas apakah aturan yang ada saat ini tepat atau tidak dalam hal keamanan investasi, terutama dalam usaha Penjaminan. Inti dari Studi ini adalah guna melihat aturan strategi investasi Indonesia dalam usaha Penjaminan, serta masalah dan peluang yang muncul ketika menjalankan usaha Penjaminan. Studi hukum yang standar dan dilakukan diperpustakaan dengan memakai sumber hukum utama dan sekunder adalah metode yang digunakan. Metode kualitatif digunakan guna analisis rinci dalam analisis data. Hasil Studi menunjukkan kebijakan strategi investasi usaha penjaminan kurang efektif dalam menarik investasi, terutama investasi dari luar negeri. Menjalankan usaha penjaminan itu sulit dan menguntungkan, terutama ketika Anda mempertimbangkan ekonomi global sedang tidak menentu. Namun, bisnis penjaminan yang mendapat bantuan dari pemerintah Indonesia merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian investasi, terutama dalam hal stabilitas hukum dan politik.
Copyright (c) 2025 Risky Putra Dewa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penanganan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Berdasarkan Prinsip ICCPR pada Unjuk Rasa Agustus 2025
Penelitian ini membahas penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa Agustus 2025 di Indonesia, dengan fokus pada penggunaan gas air mata (GAM) yang berlebihan dan tidak sesuai prosedur. Aksi demonstrasi yang awalnya damai berubah ricuh akibat tindakan represif aparat, termasuk dugaan penggunaan amunisi gas air mata kadaluarsa yang menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, menelaah peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, serta prinsip-prinsip dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan aparat tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Penggunaan diskresi kepolisian yang tidak terukur telah melanggar hak berkumpul dan berekspresi secara damai sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Article 21 ICCPR. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan kepolisian melalui pengawasan ketat terhadap penggunaan diskresi, audit logistik amunisi, serta harmonisasi regulasi nasional dengan standar hak asasi manusia internasional untuk memastikan penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan menghormati hak warga negara.
Copyright (c) 2025 Geby Khusi Manuella, Jennifer Christina Junycia, Yeremia Haganta Kaban https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Komparatif Pertimbangan Hakim atas Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan PA Maros No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, PA Klaten No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt, dan PA Semarang No.1101/Pdt.G/2022/PA.Smg)
Perceraian berdampak luas terhadap struktur keluarga, terutama dalam penentuan hak asuh anak (hadhanah). Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian melalui studi komparatif terhadap tiga putusan pengadilan agama, yaitu PA Maros No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, PA Klaten No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt, dan PA Semarang No. 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga putusan berlandaskan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip the best interest of the child. Namun, terdapat variasi dalam pola pertimbangan: PA Maros menekankan aspek emosional anak melalui Attachment Theory, PA Klaten menyoroti faktor sosial dan lingkungan dengan Ecological Systems Theory, sedangkan PA Semarang menafsirkan hukum secara progresif demi kemaslahatan anak meskipun ibu yang mengasuh telah murtad. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat dinamis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta perlu adanya pedoman nasional untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip tersebut.
Copyright (c) 2025 Nuridin Nuridin, Yusup Hidayat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Menakar Kepastian Hukum Merek:Analisis Kritis Terhadap Konsistensi Putusan Mahkamah Agung
Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan merek, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Namun, dalam praktik peradilan, terutama pada Mahkamah Agung, sering muncul permasalahan inkonsistensi putusan yang berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, persamaan keseluruhan, serta penilaian itikad baik dalam pendaftaran merek. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan berdampak pada stabilitas investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta merumuskan upaya untuk mewujudkan konsistensi yurisprudensi sebagai dasar terciptanya kepastian hukum di bidang merek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung dalam perkara merek. Hasil analisis menunjukkan perlunya konsistensi yurisprudensi dan penguatan asas itikad baik agar kepastian hukum dapat terwujud secara efektif.
Copyright (c) 2025 Ananda Nurhidayat, Ma’ruf Akib, Rima Anggriyani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Keberpihakan Partai terhadap Hak-Hak Ekonomi Perempuan Studi atas Kebijakan Ekonomi Partai Perindo
Penelitian ini menganalisis peran Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di bawah kepemimpinan Angela Tanoesoedibjo dalam mendorong pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui program PUSPADAYA dan Gerobak Perindo. Pendekatan yang digunakan adalah socio-legal research dengan menelaah aspek hukum, sosial, dan ekonomi dari kedua program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUSPADAYA berperan penting dalam pendampingan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sementara Gerobak Perindo berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian pelaku UMKM perempuan. Program ini mencerminkan implementasi Political Corporate Social Responsibility (Political CSR) yang berpijak pada prinsip legalitas usaha dan keadilan sosial. Dengan demikian, Perindo berhasil menghadirkan model politik kesejahteraan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat akar rumput secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Sri Agustina Nadeak , Fokky Fuad Wasitaatmadja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektivitas BP2MI Sebagai Lembaga Administratif Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Perspektif Hukum Administrasi Negara
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam praktik hukum administrasi negara. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 mengenai BP2MI, pelaksanaannya di lapangan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga administratif dalam melaksanakan fungsi perlindungan bagi pekerja migran. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan karya ilmiah terdahulu yang relevan. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penerapan regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja BP2MI masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga, lemahnya sistem pengawasan terhadap perusahaan penempatan, serta penerapan sanksi administratif yang belum konsisten. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan regulasi yang lebih tegas agar perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dapat terlaksana secara efektif.
Copyright (c) 2025 Angel Sabatini Yusuf, Aldi Buntaran, Devita Vallensia, Dwi Putra Nugraha https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penangguhan TikTok Live Selama Demonstrasi Agustus 2025 dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Bisnis di Indonesia
Penangguhan sementara fitur TikTok LIVE yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Indonesia selama demonstrasi massal pada akhir Agustus 2025 menimbulkan pertanyaan hukum dan praktis tentang tata kelola digital, tanggung jawab platform, dan kelangsungan bisnis di negara ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan TikTok LIVE di kalangan bisnis dan konsumen Indonesia, mengevaluasi sejauh mana penghentian sukarela ini mencerminkan kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional dan internasional, serta menilai dampaknya terhadap kelangsungan bisnis dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia melalui pendekatan hukum administrasi dan perdagangan yang terintegrasi. Fokus penelitian ini penting baik secara teoritis maupun praktis, karena mengeksplorasi hubungan yang terus berkembang antara otoritas negara, regulasi swasta, dan ketahanan ekonomi digital Indonesia yang berkembang pesat. Studi ini menerapkan metodologi penelitian kualitatif yang menggabungkan metode penelitian hukum primer dan sekunder. Ketika TikTok LIVE berhenti beroperasi, banyak pemilik bisnis menyuarakan kekhawatiran atas kerugian pendapatan dan pembatalan kontrak. Dengan demikian, ketergantungan bisnis Indonesia pada TikTok LIVE menyoroti perlunya TikTok untuk bertindak lebih bertanggung jawab sebagai suatu platform. Pemerintah juga harus menetapkan peraturan yang lebih jelas untuk kasus-kasus semacam itu guna memastikan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik.
Copyright (c) 2025 Celestial Darya Suryadi, Keira Veurell Wise, Valerie Elaine Tamzil https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Solidaritas Hukum Masyarakat Indonesia dan Budaya Patriarki Terhadap Marital Rape: Perspektif Sosiologi Hukum
Marital rape masih menjadi isu hukum dan sosial yang kompleks di Indonesia. Fenomena ini terjadi akibat kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi cara pandang masyarakat. Sebagian besar belum mengakui marital rape sebagai bentuk kekerasan seksual dan tindak pidana. Relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga membuat pemaksaan hubungan seksual oleh suami kerap dianggap sebagai hak, bukan kekerasan, sementara istri dianggap wajib patuh. Akibatnya, istri yang menolak atau melapor sering mendapat stigma, dianggap membangkang atau mempermalukan keluarga, menjadikan istri sebagai korban tidak berani bicara dan tidak berani untuk bertindak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan kerangka teori sosiologi hukum untuk menganalisis hubungan antara konstruksi sosial, norma budaya, dan respons hukum masyarakat terhadap marital rape. Tujuannya untuk memahami solidaritas hukum masyarakat dalam merespon kasus ini dan mendorong perubahan cara pandang yang lebih empatik terhadap korban. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi langkah strategis untuk menekan stigma terhadap korban dan mendorong perlindungan hukum yang lebih inklusif, sehingga marital rape diakui oleh seluruhnya sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang harus dicegah dan ditindak secara tegas.
Copyright (c) 2025 Vadhia Trullyanti Citra Darwis, Chatarina Dewi Wulansari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Paradoks Ketergantungan dan Upaya Pelokalan dalam Industri Bantuan Kemanusiaan dari Bencana Sulawesi Tengah
Paradoks Ketergantungan dan Upaya Pelokalan dalam Industri Bantuan Kemanusiaan dari Bencana Sulawesi Tengah mengkaji tantangan struktural yang menghambat pelokalan dalam penanggulangan bencana di Indonesia, dengan fokus pada bias gender dalam konteks ekonomi neoliberal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ketergantungan negara selatan terhadap negara utara dan implementasi pelokalan pascabencana, serta dampaknya terhadap perempuan di wilayah terdampak. Menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui analisis literatur, laporan media, dan data sekunder dari pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelokalan dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian lokal, penerapannya terbukti parsial dan bergantung pada kontribusi aktor non-pemerintah serta donor internasional. Hal ini menciptakan ketergantungan baru yang menghambat transformasi kerja kemanusiaan. Selain itu, bias gender terlihat dalam pengabaian kerja produktif perempuan di ruang domestik dan minimnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelokalan dalam kerangka ekonomi neoliberal memperpanjang ketimpangan struktural dan bias gender, sehingga diperlukan pendekatan ekonomi politik feminis yang lebih kritis untuk memastikan keadilan dalam kerja kemanusiaan.
Copyright (c) 2025 Stella Anjani Setiadi, Hariati Sinaga https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pasca PP No. 6 Tahun 2025: Kajian Yuridis Empiris di Provinsi Jawa Timur
Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Indonesia belum sepenuhnya menjamin perlindungan substantif bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Regulasi awal melalui PP No. 37 Tahun 2021 masih menekankan kepatuhan administratif, sehingga akses manfaat sering terhambat oleh syarat masa iur dan pembuktian formal pemutusan hubungan kerja. Perubahan melalui PP No. 6 Tahun 2025 hadir sebagai koreksi normatif untuk memperluas cakupan peserta, memperlonggar masa iur, memperpanjang tenggat klaim, serta menjamin pembayaran manfaat bagi pekerja meskipun perusahaan menunggak atau pailit. Penelitian hukum yuridis-empiris ini menilai efektivitas perubahan tersebut melalui pendekatan normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui data serta wawancara dengan Disnakertrans dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan akses klaim, percepatan verifikasi, dan penurunan rasio penolakan, meskipun masih terdapat perbedaan tafsir antarwilayah dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Secara preskriptif, reformulasi hukum ini menandai pergeseran dari kepatuhan formal menuju perlindungan substantif yang menegakkan asas kemanfaatan, kepastian, dan perlindungan hukum, sekaligus memperkuat posisi JKP sebagai instrumen nyata jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Marshanda Salsabila Sudarso Putri, Arinto Nugroho https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Refleksi Praktik Notaris: Penegakan Kode Etik terhadap Manipulasi Hak Atas Harta Klien
Penelitian ini mengkaji tantangan penerapan dan penegakan Kode Etik Notaris dalam mencegah manipulasi hak atas harta klien di Indonesia. Menggunakan metode penelitian non-doktrinal (socio-legal research) melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis kasus, penelitian mengungkap kesenjangan sistemik antara law in books dan law in action yang dipicu faktor struktural (lemahnya koordinasi antar lembaga), kultural (rendahnya kepatuhan etika), dan individual (minimnya kesadaran moral). Temuan menunjukkan 73% pelanggaran etik berasal dari tekanan eksternal dan sistem verifikasi yang tidak memadai. Penelitian merekomendasikan penguatan refleksivitas etika melalui pendidikan berkelanjutan, mekanisme pengawasan independen, dan integrasi teknologi verifikasi digital untuk memitigasi risiko manipulasi serta memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas notaris.
Copyright (c) 2025 Ilma Ayu Puspitaningrum, Aminah Aminah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perbandingan Struktural dan Doktrinal Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Filipina: Kajian Komparatif Hukum Perdata Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Article 2176 Philippine Civil Code
This study comparesnon-contractual civil liability, namely tort (PMH) as recognized in Indonesia based on Article 1365 of the Civil Code and Quasi-Delictin the Philippines based on Article 2176 of the Civil Code of the Philippines, whichoriginated from different legal systems, namely the Civil Law System and the HybridLaw System applied in the Philippines. The objectives of this study are toidentify differences in concepts, analyze the handling ofintentional torts, and evaluate theimpact of jurisprudence on compensation. The method applied in this study is a normative juridical method using aconceptual and comparative systemic approach, analyzing primary data (legislation) and secondary data (in the form of doctrines and decisions). The results of the studyshow that Indonesian PMH is extensive, covering violations ofsocial propriety, while Philippine Quasi-Delict is restrictive,requiring “absence of contract”. Indonesia deals with intentional actssubstantively, coveringboth fault and negligence, while the Philippines uses procedural instruments where the element of intent is still recognizedas stipulated in Article 2177. That Stare decisisin the Philippines creates superior legal certainty, in contrast to Indonesia, whichrelies on judicial discretion (ex aequo et bono), which has the potential tocause variability in judgments Kajian ini mengkomparasi antara pertanggungjawaban perdata non-kontraktual yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dikenal di Indonesia dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan Quasi-Delict Philipine dengan dasar hukum Pasal 2176 Civil Code of The Philipine yang berasal dari sistem hukum berbeda yaitu Civil Law System dengan Hybrid Law System yang diterapkan di Filipina. Tujuan dari kajian ini ialah mengidentifikasi diferensiasi dalam konsep, menganalisis penanganan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (intentional torts) serta mengevaluasi dampak dari yurisprudensi terhadap ganti rugi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunaan pendekatan konseptual dan komparatif sistemik, menganalisis data primer (peraturan perundang-undangan) dan data sekunder (berupa doktrin dan putusan). Hasil penelitian menunjukkan: bahwa PMH Indonesia bersifat ekstensif, mencakup pelanggaran kepatutan sosial, sementara Quasi-Delict Filipina bersifat restriktif, mensyaratkan "ketiadaan kontrak". Bahwa Indonesia menangani perbuatan disengaja secara substantif dimana mencakup baik kesalahan maupun kealpaan, sedangkan Filipina menggunakan instrumen prosedural dimana unsur kesengajaan masih diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 2177. Bahwa Stare decisis di Filipina menciptakan kepastian hukum superior, berbeda dengan Indonesia yang mengandalkan diskresi hakim (ex aequo et bono), yang berpotensi menimbulkan variabilitas putusan.
Copyright (c) 2025 Jordan Baros Indraputra Silalahi, Thomas Rifera Indraputra Silalahi, Jemimah Puteri Rajagukguk, Veronica Enjelina Manalu, Elizabeth Prima Ratrisari, Velliana Tanaya https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Legal Framework ESG sebagai Penguatan Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam hukum perusahaan Indonesia. Dalam konteks global, ESG menjadi standar penting bagi keberlanjutan bisnis, sementara di Indonesia penerapannya masih menghadapi tantangan karena belum adanya regulasi yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ESG sejalan dengan lima pilar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Namun, lemahnya integrasi antaraturan menyebabkan praktik ESG-washing dan rendahnya akuntabilitas perusahaan. Sebagai solusi, diperlukan revisi terhadap UU PT serta penguatan regulasi OJK agar penerapan ESG menjadi kewajiban hukum yang mengikat, dengan memasukkan indikator terukur dan kewajiban sustainability report. Penguatan kerangka hukum ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan perusahaan, sekaligus memperkuat penerapan prinsip GCG dalam sistem hukum perusahaan Indonesia.
Analisis Yuridis Atas Hak Cuti Haid dalam Perspektif Undang- Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Hak cuti haid bagi pekerja perempuan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sekaligus merepresentasikan aspek Kesehatan reproduksi. Meskipun demikian, penerapannya masih banyak menghadapi kendala, termasuk dalam hal normatif yang disediakan oleh hukum. Penelitian ini bertujuan sebagai pengingat hak cuti haid yang erat kaitannya dengan konsep kesehatan reproduksi yang diatur jelas dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Ditinjau dari perspektif perlindungan hukum, implementasi cuti haid masih belum berjalan efektif secara keseluruhan akibat dari ketidakpastian hukum serta minimnya mekanisme pengawasan. Karenanya, diperlukan Solusi hukum berupa penguatan regulasi, optimalisasi fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan peningkatan kesadaran hukum dikalangan pengusaha maupun pekerja. Dengan langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap hak cuti haid pekerja perempuan di masa mendatang dapat lebih terjamin secara preventif maupun represif.
Copyright (c) 2025 Septia Putri Pertami, Adi Muliawansyah Malie https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan media sosial sebagai ruang interaksi baru yang terbuka dan dinamis. Kemudahan akses dan kebebasan berekspresi di media sosial sering kali menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya adalah pencemaran nama baik yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tindakan pencemaran nama baik di media sosial dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, serta bagaimana penerapan tanggung jawab perdata dalam bentuk ganti rugi dapat diberlakukan terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur melawan hukum, adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian korban. Penerapan tanggung jawab perdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, serta menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap kehormatan individu di ruang digital.
Copyright (c) 2026 Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga, Catrina Yuka, Shabrina Aurellia Nafisah Desuardi, Mirelle Elicia Perera https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Rekonstruksi Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Dokumen Digital pada Era Transformasi Teknologi Hukum
Penelitian ini menganalisis urgensi rekonstruksi kewenangan notaris dalam legalisasi dokumen digital di Indonesia akibat akselerasi transformasi digital. Perkembangan teknologi telah menggeser paradigma dokumentasi ke arah digital, sementara kerangka hukum notaris masih berorientasi pada dokumen fisik. Melalui pendekatan yuridis-normatif, kajian ini mengidentifikasi kesenjangan regulasi antara UUJN yang mensyaratkan kehadiran fisik dengan UU ITE yang telah mengakui keabsahan dokumen elektronik. Hasil penelitian menunjukkan perlunya rekonsepsi “autentisitas dan “tempat akta dibuat” dalam konteks digital, serta pengembangan infrastruktur teknologi seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi, Public Key Infrastructure (PKI), dan penyimpanan berbasis blockchain. Penelitian merekomendasikan revisi UUJN menggunakan pendekatan principle-based regulation yang mengadopsi prinsip ekuivalensi fungsional, netralitas teknologi, dan otonomi para pihak, serta implementasi model hybrid sebagai transisi menuju digitalisasi penuh praktik kenotariatan di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Mochamad Rifqi Bariq, Budi Santoso https://creativecommons.org/licenses/by/4.0