Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) mulai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 sampai Volume 10 Nomor 1 Tahun 2030 Terakreditasi Sinta Peringkat 3 sesuai nomor Akreditasi: No. 295/C/C3/KPT/2026, 3 Februari 2026. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) merupakan jurnal penelitian Hukum, Humaniora dan Politik diterbitkan sejak tahun 2020 oleh dikelola dan diterbitkan oleh Dinasti Review Publisher di bawah naungan Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI) dan Universitas Winaya Mukti (UNWIM) Bandung. Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan pihak lain yang berminat di bidang Hukum, Humaniora dan Politik yang meliputi Pengelolaan Kurikulum, Pengelolaan Lulusan, Pengelolaan Proses Pembelajaran, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Pendidikan, Pengelolaan Pembiayaan, Pengelolaan Penilaian, Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dll. Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan oleh media lain. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi penelitinya dan bukan merupakan pendapat redaksi atau Dinasti Review Publisher. Jurnal yang terbit secara berkala 6 (Enam) kali dalam setahun. Penentuan artikel yang dimuat dalam JIHHP sudah melalui proses review oleh tim redaksi dengan mempertimbangkan hal berikut: Terpenuhinya persyaratan baku publikasi jurnal, metode riset yang digunakan, signifikansi, dan kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan Hukum, Humaniora dan Politik.
Hak cipta : Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut: Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis. Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) . Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 51 Pid/.Sus/2024 PN Bpp)
Kecelakaan lalu lintas adalah insiden hukum yang sering terjadi karena pengemudi kurang berhati-hati dan dapat menyebabkan akibat yang serius, seperti kehilangan nyawa seseorang. Studi ini bertujuan untuk meneliti tanggung jawab pidana orang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang. Studi ini juga ingin memeriksa bagaimana hakim dalam Putusan No. 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp. memandang jenis kelalaian yang ditunjukkan oleh orang yang terlibat. Studi ini memakai metode yuridis normatif, dan melihat hukum pada kasus pengadilan. Studi ini berfokus pada bagaimana Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 mengenai LLAJ, dan bagaimana hakim mengevaluasi kelalaian terdakwa dalam kasus tersebut. Temuan studi menunjukkan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan tersebut karena semua bagian kejahatan terpenuhi, terutama bagian di mana kelalaian mereka menyebabkan kematian orang lain. Hakim melihat kasus tersebut dan memeriksa apakah ada kelalaian. Mereka meneliti fakta-fakta dari persidangan, seperti mengemudi terlalu cepat untuk jalan raya dan tidak cukup berhati-hati untuk melihat pejalan kaki. Ada hubungan langsung antara apa yang dilakukan terdakwa dan akibatnya, yaitu kematian korban. Jadi, terdakwa terbukti bersalah secara hukum dan dijatuhi hukuman berdasarkan hukum yang berlaku.
Copyright (c) 2026 Patar Marojahan Sinurat, Janpatar Simamora, Jusnizar Sinaga https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tradisi Minuman Konau, dan Kriminalitas: Studi Kasus Kriminologis atas Upacara Adat Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan
Penelitian ini mengkaji relasi antara tradisi minuman konau dan munculnya perilaku kriminal dalam upacara adat Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan melalui perspektif kriminologi budaya. Konau merupakan minuman tradisional yang memiliki makna simbolik dan spiritual kuat sebagai medium solidaritas sosial, legitimasi ritual, serta pengikat hubungan antara manusia, leluhur, dan alam dalam berbagai ritus adat seperti mata bembe, piumbasia, dan piharoa’a. Namun, konsumsi konau yang berlebihan dalam suasana euforia ritual menunjukkan adanya ambivalensi, karena berpotensi memicu perilaku agresif dan tindak kriminal seperti perkelahian dan penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis norma hukum pidana dan konsep kriminologi budaya dengan temuan lapangan berupa wawancara dan observasi terhadap praktik adat masyarakat Sampolawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalitas yang muncul tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran hukum positif, melainkan sebagai fenomena kultural yang lahir dari emosi kolektif, simbolisme ritual, dan legitimasi adat. Masyarakat adat cenderung merespons konflik melalui mekanisme hukum adat yang bersifat restoratif dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara hukum adat dan hukum positif dalam mengelola kriminalitas budaya tanpa mengabaikan pelestarian tradisi lokal.
Copyright (c) 2026 ali umar, Alasman Mpesau, Rahayu Kojongian, Ruslan Ruslan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Dirugikan Akibat Tumpang Tindih Sertipikat (Studi Putusan Nomor 25/Pdt. G/2023/Pn. Palu)
Tanah merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun hukum. Untuk menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah, negara menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam praktik persoalan sering terjadi adalah terjadinya tumpang Tindih sertipikat, sehingga menimbulkan sengketa dan merugikan pemilik tanah yang beritikad baik. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak pada terlanggarnya hak-hak pemilik tanah. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dalam Putusan Nomor 25/Pdt. G/2023/Pn Palu Perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim melalui putusan adalah memberikan perlindungan hukum kepada pihak tergugat dengan menolak gugatan penggugat. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim, bahwa penggugat tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai ketidakabsahan sertipikat yang disengketakan. Selain itu, penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas tanah yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan asas pembuktian dalam hukum acara perdata, hakim menyatakan gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan memutuskan untuk memenangkan pihak tergugat. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa tumpang Tindih sertipikat pada Putusan Nomor 25/Pdt. G/2023/PN Palu serta bentuk perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sengketa tumpang Tindih sertipikat pada dasarnya berkaitan dengan pembuktian hak atas tanah dan keabsahan proses penerbitan sertipikat. Dalam putusan tersebut, hakim menolak gugatan penggugat karena tidak mampu membuktikan adanya cacat hukum dalam penerbitan sertipikat yang disengketakan. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997, sertipikat merupakan alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang dapat membuktikan kepemilikan haknya secara sah menurut data fisik dan data yuridis yang terdaftar. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa pertanahan.
Copyright (c) 2026 Putri Rani Margaret Sipahutar, Herlina Manullang, Besty Habehan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Atas Pengedaran Uang Palsu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/Pn Mdn)
Tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan perbuatan yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap mata uang serta stabilitas perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengadilan menyatakan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan berjanji melakukan tindakan mengedarkan dan menggunakan Rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Putusan hakim tersebut didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan, didukung oleh alat bukti yang sah dan sah, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dalam proses pengadilan. Putusan tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Copyright (c) 2026 Rico Yonanda Situmeang, Janpatar Simamora, Samuel F.B Situmorang https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Hukum Bisnis Properti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Perpajakan
Sektor properti merupakan salah satu sektor berisiko tinggi dalam praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena karakteristiknya yang bernilai ekonomi besar dan mampu memberikan legitimasi formal atas aset hasil kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk modus operandi TPPU yang memanfaatkan transaksi properti serta pertanggungjawaban hukum pelaku bisnis properti yang menerima dana hasil tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta regulasi terkait sektor properti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi TPPU dalam sektor properti umumnya terjadi melalui tahap placement dan layering, yang berujung pada integration. Dana hasil tindak pidana, termasuk tindak pidana perpajakan, digunakan untuk membeli properti secara tunai, melalui nominee, perusahaan cangkang, atau transaksi berulang guna menyamarkan asal-usul dana. Secara normatif, pelaku bisnis properti yang mengetahui atau patut diduga menerima dana hasil kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU, termasuk pertanggungjawaban korporasi menurut Pasal 6. Dengan demikian, sektor properti berada dalam rezim kewaspadaan hukum yang menuntut standar kehati-hatian profesional yang tinggi.
Copyright (c) 2026 Rama Nova Hariyanto, Tahegga Primananda Alfath https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Batas Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan
Penelitian ini mengkaji kedudukan kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta batas kewenangan PPATK dalam mengakses data akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan oleh notaris bersifat mutlak dan berkelanjutan sepanjang hubungan jasa dengan pengguna jasa, meliputi tahap sebelum, pada saat, dan setelah pembuatan akta melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Kewajiban tersebut merupakan pengecualian yang sah terhadap rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kewenangan PPATK dalam meminta data akta notaris bersifat terbatas pada informasi yang relevan untuk analisis dugaan tindak pidana pencucian uang, sehingga tetap menjamin independensi dan perlindungan hukum bagi notaris. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pemahaman normatif dan mekanisme pelaporan yang efektif guna mendukung pencegahan kejahatan keuangan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Muhammad Irfan, Isdiyana Kusuma Ayu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Pertanggungjawaban Pidana atas Penerbitan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa (Studi Putusan Nomor 72/PID/2023/PT TPG dan 73/PID/2023/PTTPG)
Penelitian ini mengkaji kewenangan kepala desa dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) serta konsekuensi pidana apabila kewenangan tersebut disalahgunakan. Dalam praktik pertanahan di Indonesia, SKT kerap dipersepsikan sebagai bukti awal kepemilikan atau penguasaan tanah, meskipun hukum positif tidak menempatkannya sebagai tanda bukti hak atas tanah. Permasalahan ini menjadi relevan dalam sejumlah perkara pidana yang melibatkan aparatur desa, termasuk dalam Putusan Nomor 72/PID/2023/PT TPG dan 73/PID/2023/PT TPG. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pengaturan kewenangan kepala desa dalam menerbitkan SKT menurut hukum positif Indonesia; dan (2) bagaimana ratio decidendi dalam kedua putusan tersebut dianalisis dari perspektif hukum pidana positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa dalam menerbitkan SKT bersifat administratif dan terbatas pada pemberian keterangan faktual mengenai penguasaan tanah, bukan sebagai instrumen pembentukan atau pengesahan hak. SKT hanya berfungsi sebagai dokumen pendukung dalam administrasi pertanahan, sehingga keabsahannya bergantung pada ketepatan prosedur, validitas data, dan kepatuhan terhadap ketentuan teknis yang berlaku. Analisis ratio decidendi kedua putusan tersebut menegaskan bahwa pemalsuan SKT dipandang melampaui kesalahan administratif dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. SKT dinilai sebagai surat yang dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga pemalsuannya berdampak pidana ketika digunakan untuk memperkuat klaim atas tanah. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menjaga integritas sistem pertanahan dan memastikan kewenangan publik dijalankan sesuai prinsip legalitas.
Copyright (c) 2026 Ronald Julson Zagoto, Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peranan Kejaksaan Dalam Melaksanakan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Utara (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)
Tindak pidana korupsi dewasa ini menjadi permasalahan serius dan tidak pernah ada habisnya. oleh sebab itu penelitian ini bertujuan mengkaji peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam upaya pencegahan korupsi serta strategi yang diterapkan dalam menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang ditunjang oleh bahan-bahan hukum sekunder (buku, jurnal, undang-undang, kamus). Data primer nya dengan melakukan wawancara langsung kepada pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Bidang Pidana Khusus dan Bidang Intelijen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berperan melaksanakan pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan hukum, koordinasi dengan instansi terkait, pengumpulan informasi intelijen, dan deteksi dini terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Namun, terdapat hambatan yang dihadapi seperti ketidakseimbangan sumber daya manusia, pola korupsi yang terus berkembang, dengan itu kejaksaan melakukan upaya atau strategi atas hambatan tersebut guna memperlancar tugasnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Copyright (c) 2026 Heri Prayetno Napitupulu, Janpatar Simamora, Jusnizar Sinaga https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kewajiban Direksi PT Dalam Penerapan Prinsip Environmental, Social, dan Governance (Esg) Sebagai Instrumen Pembangunan Keberlanjutan (Studi Kasus Kim)
Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan isu penting dalam tata kelola perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, namun di Indonesia kewajiban Direksi Perseroan Terbatas dalam menerapkannya belum diatur secara eksplisit dalam satu norma hukum tunggal dan masih tersebar dalam berbagai regulasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, implementasi ESG di Kawasan Industri Medan, serta hambatan dan upaya penguatannya dengan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG masih dipandang sebagai soft obligation sehingga implementasinya menghadapi kendala berupa ketidakjelasan regulasi, keterbatasan pemahaman Direksi, orientasi bisnis jangka pendek, serta lemahnya pengawasan dan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan integrasi ESG dalam tanggung jawab hukum Direksi.
Copyright (c) 2026 Yuni Arta Turnip, Martono Anggusti, Roida Nababan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Kolaborasi melalui Teknologi Digital dalam Menjamin Kepastian Hukum
Penelitian ini menganalisis tentang strategi pengembangan destinasi wisata budaya sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan sekaligus memastikan keberlanjutan pelestarian wisata. Fokus penelitian terletak pada integrasi pertunjukan budaya, sebagai daya tarik wisata yang tidak hanya bersifat rekreatif tetapi juga edukatif dan konservatif. Pengembangan strategi ini memerlukan kolaborasi multipihak yang mampu menyatukan seluruh potensi dalam satu desain yang terarah. Model kolaborasi ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha lokal, agen perjalanan, dan komunitas budaya dalam satu platform bersama. Pengelolaan destinasi wisata budaya berbasis kolaborasi multipihak memerlukan dukungan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan Artificial Intelligence, untuk meningkatkan efisiensi promosi, pengelolaan data, dan kualitas layanan wisata. Namun, ketiadaan regulasi yang jelas menimbulkan persoalan kepastian hukum, perlindungan data, dan tanggung jawab hukum, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif guna menjamin pengelolaan wisata budaya yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji pengaturan hukum serta urgensi pembentukan regulasi terkait pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence dalam pengelolaan destinasi wisata budaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam strategi pengembangan pariwisata serta perumusan kebijakan hukum terkait pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence pada pengelolaan destinasi wisata budaya, sehingga mampu memperkuat kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta mendukung keberlanjutan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata.
Copyright (c) 2026 Fariha Anabila Islami, Ayub Torry Satriyo Kusumo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Harmonisasi Regulasi Bentor: Antara Legalitas, Realitas, dan Moralitas Hukum Gorontalo
Keberadaan becak motor (bentor) sebagai moda transportasi alternatif di Provinsi Gorontalo menimbulkan persoalan yuridis kompleks akibat ketidakharmonisan antara hukum nasional dan daerah. Penelitian ini menganalisis disharmoni regulasi bentor serta dilema penegakan hukum yang muncul antara tuntutan kepastian hukum, keselamatan publik, dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengakomodasi keberadaan kendaraan modifikasi seperti bentor, sementara Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 justru melegitimasi operasionalnya. Pertentangan normatif ini menempatkan bentor dalam ruang abu-abu hukum yang berimplikasi pada inkonsistensi penegakan hukum, tingginya risiko kecelakaan akibat ketiadaan standar teknis keselamatan, serta ketidakpastian hukum bagi pengemudi yang mayoritas berasal dari kelompok ekonomi lemah. Aparat penegak hukum menghadapi dilema antara menegakkan norma hukum nasional dan mempertimbangkan kemanfaatan sosial bagi ribuan pengemudi yang menggantungkan hidupnya pada bentor. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi melalui kebijakan hukum pidana yang komprehensif, tidak hanya bersifat represif tetapi juga mengakomodasi aspek pembinaan dan penyediaan alternatif mata pencaharian guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan bagi masyarakat Gorontalo.
Copyright (c) 2026 Nurmaya Kasim, Fenty U. Puluhulawa, Suwitno Yutye Imran https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kajian Teoritis Pajak Karbon dalam Upaya Dekarbonisasi untuk Kesehatan Lingkungan
Pemanasan global dan perubahan iklim meningkatkan emisi karbon dari sektor energi, industri, dan transportasi, yang berdampak pada penurunan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dekarbonisasi menjadi strategi utama untuk menekan emisi melalui transisi ke energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi besar energi surya, angin, air, dan panas bumi, termasuk untuk pengembangan hidrogen hijau, namun pemanfaatannya masih terkendala regulasi dan perencanaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum dekarbonisasi telah tersedia, disharmonisasi kebijakan fiskal, lingkungan, dan energi melemahkan keterkaitan antara pengendalian emisi dan perlindungan kesehatan lingkungan, serta menyebabkan pengembangan hidrogen hijau belum terarah. Oleh karena itu, dekarbonisasi perlu diintegrasikan dengan perlindungan kesehatan lingkungan melalui pemetaan energi wilayah, kepastian regulasi, serta dukungan pendanaan dan infrastruktur agar transisi energi berjalan adil dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Tegar Pratama Basuki Putra, Sapto Hermawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Disfungsi Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat Dampak Perkawinan di Bawah Umur
Perkawinan di bawah umur di Indonesia masih menjadi permasalahan hukum yang serius, ditandai dengan lonjakan 64.211 perkara dispensasi kawin pada tahun 2020 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kondisi ini mengindikasikan adanya disfungsi sistemik dalam perlindungan hukum terhadap hak anak yang bersumber dari ketidakselarasan regulasi dan lemahnya implementasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk disfungsi perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perkawinan di bawah umur serta merumuskan model perlindungan hukum yang integratif bagi anak korban perkawinan dini di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui analisis bahan hukum secara kualitatif-deduktif. Hasil penelitian mengidentifikasi disfungsi tiga lapis: disfungsi normatif vertikal antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; disfungsi normatif horizontal antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menciptakan legal grey zone bagi anak usia 18–19 tahun; serta disfungsi implementatif berupa inkonsistensi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini merumuskan Model Triple-P (Pencegahan–Penegakan–Pemulihan) sebagai kerangka perlindungan integratif yang menempatkan pilar pemulihan berbasis restorative justice sebagai komponen mandiri untuk mengisi kekosongan mekanisme pemulihan hak anak pascaperkawinan dalam sistem hukum Indonesia.
Copyright (c) 2026 Nisrina M. Adam, Nur Mohamad Kasim, Weny Almoravid Dungga https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise (Waralaba):Analisis Penyalahgunaan Resep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 (Studi Kasus: PT Chicken Holic Indonesia)
Perkembangan sistem waralaba (franchise) sebagai salah satu model kerja sama bisnis modern menempatkan rahasia dagang, khususnya resep dan sistem operasional, sebagai aset strategis memiliki nilai ekonomi tinggi. Hubungan hukum antara franchisor dan franchise didasarkan pada perjanjian franchise yang bersifat innominaat dan tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekaligus berada dalam rezim perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Permasalahan muncul ketika terjadi penyalahgunaan resep oleh franchise, yang tidak hanya menimbulkan wanprestasi kontraktual, tetapi juga berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap franchisor dan franchise dalam perjanjian franchise PT Chicken Holic Indonesia serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa atas penyalahgunaan resep berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur perdata, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, serta jalur pidana, yang masing-masing memiliki fungsi perlindungan hukum yang saling melengkapi
Copyright (c) 2026 Berliana Feronika Manurung, Martono Anggusti, Ria Juliana Siregar https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Akta Nomine Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan (studi putusan nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gianyar)
Penelitian ini menganalisis secara yuridis penggunaan akta nominee dalam kepemilikan tanah serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 259/Pdt.G/2020/PN.Gin. Penelitian ini Bertujuan “Untuk Menganalisis Pengaturan Penggunaan Akta Nomine Dalam Kepemilikan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin.” Akta nominee merupakan perjanjian pinjam nama yang mencantumkan WNI menjadi pemilik formal hak milik atas tanah, dan penguasaan dan pembiayaan berasal dari WNA sebagai bentuk penyiasatan terhadap pembatasan kepemilikan. Studi ini menerapkan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan yang ada menjabarkan praktik tersebut bertentangan dengan asas nasionalitas pada UUPA, khususnya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2), serta tidak memenuhi syarat causa yang halal menurut Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata. Majelis hakim menilai substansi dan tujuan perjanjian, bukan sekadar bentuk formalnya, sehingga menyatakan perjanjian nominee batal demi hukum dan tidak memperoleh perlindungan hukum.
Copyright (c) 2026 Doni Margipson Sitohang, Hisar Siregar, Roida Nababan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi (Studi Putusan Nomor 81/G/2023/Ptun.Sby)
Sertifikat merupakan bukti kuat atas hak atas tanah yang memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya. Namun, dalam praktiknya, sertifikat sering diterbitkan dengan mengandung cacat administratif, sehingga menimbulkan sengketa agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan implementasi proses pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan hukum dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Administrasi Negara Surabaya dalam memutuskan Perkara Nomor 81/G/2023/PTUN.SBY. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat memeriksa dengan cermat dan teliti kegiatan pendaftaran tanah untuk menghindari cacat administratif. Serta penerbitan Sertifikat Hak Milik tidak sah secara hukum karena mengandung cacat hukum akibat kelalaian dalam melibatkan semua ahli waris yang berhak dalam proses pendaftaran tanah sistematis yang lengkap.
Copyright (c) 2026 Simauli Margaretta Panjaitan, Janpatar Simamora, Jusnizar Sinaga https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Studi Putusan : Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/Pn Rap)
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang rentan terhadap masalah kriminalitas, baik sebagai pelaku maupun korban dalam kasus persetubuhan sesama anak, sering dipicu oleh kurangnya pengawasan keluarga dan tantangan perkembangan zaman yang rumit. Kajian yuridis normatif ini mengupas pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap melalui pendekatan perundang-undangan, analisis kasus mendalam, serta evaluasi konsep hukum, dengan mengolah data sekunder dari peraturan, putusan pengadilan, dan literatur pendukung secara kualitatif. Hasilnya mengungkap bahwa tuntutan jaksa selama 6 tahun penjara ditambah 6 bulan pelatihan kerja diringankan menjadi 3 tahun di LPKA plus 3 bulan pelatihan, berdasarkan bukti visum et repertum, pengakuan terdakwa, serta pertimbangan faktor sosial-psikologis yang selaras dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui pendekatan restorative.
Copyright (c) 2026 Nova Marselina Sitompul, Janpatar Simamora, Samuel F. B Situmorang https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemanfaatan Teknologi Dan Media Sosial Sebagai Alat Rekrutmen Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan PN Makassar No. 318/Pid.Sus 2025)
Perdagangan manusia merupakan isu global yang kian marak, dan media sosial telah menjadi alat baru bagi para pelaku untuk menipu dan mengeksploitasi korban. Penelitian ini menganalisis dua aspek utama: bagaimana media sosial menjadi sarana penipuan yang mengarah pada perdagangan manusia, dan model perlindungan dan rehabilitasi yang efektif bagi korban yang berhasil dibebaskan. Pertama, penelitian ini mengkaji berbagai modus penipuan melalui media sosial yang menjerumuskan korban ke dalam perdagangan manusia. Berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dimanfaatkan untuk menipu korban dengan imingiming pekerjaan yang menjanjikan, pernikahan, atau kehidupan yang lebih baik. Kedua, penelitian ini mengevaluasi model perlindungan dan rehabilitasi yang tersedia bagi korban perdagangan manusia. Pendekatan komprehensif yang meliputi bantuan hukum, psikologis, dan sosial ekonomi sangatlah penting untuk membantu korban pulih dan membangun kembali kehidupan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran media sosial dalam perdagangan manusia, serta mendorong pengembangan model perlindungan dan rehabilitasi yang lebih efektif bagi para korban.
Copyright (c) 2026 Rossi Esrana Marpaung, Hisar Siregar, Samuel Situmorang https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil Dari penduduk Desa yang memegang peranan Penting dalam Pembangunan Desa dan Proyek Infarstruktur sehingga masyarakat desa dapat memperoleh manfaat infrastruktur yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pengawasan Pembangunan infrastruktur di Desa sei musam, kec. Batang serangan dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam pengawasan dalam Pengawasan Pembangunan infrastruktur di Desa sei musam, Kec. Batang serangan. Dengan menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara sistematis dengan cara teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini
Copyright (c) 2026 Pebiola br Tarigan, Janpatar Simamora, Hisar Siregar https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Kota Medan
Sebagai generasi penerus bangsa, anak- anak berhak memperoleh pengamanan dari segala jenis bentuk eksploitasi. dalam aspek ekonomi maupun seksual. Meskipun telah diatur dalam berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2023, praktik eksploitasi anak masih ditemukan di Kota Medan. adapun penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam menanggulangi eksploitasi anak. Penelitian dilakukan menggunakan metode hukum empiris serta pendekatan normatif melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan koordinasi lintas instansi serta penanganan korban melalui asesmen dan pendampingan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kesulitan identifikasi korban, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kerja sama dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan bagi anak yang optimal di Kota Medan.
Copyright (c) 2026 Joice Binsari, Janpatar Simamora, Meli Hertati Gultom https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengembalian kerugian negara akibat Tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) menimbulkan kerugian masif terhadap keuangan negara dan pelanggaran hak sosial-ekonomi masyarakat. Peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi serta hambatan pelaksanaannya. Pengembalian kerugian dilaksanakan melalui lima tahapan: pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset melalui jalur pidana dan perdata (UU 31/1999 jo UU 20/2001). Hambatan utama meliputi lamanya proses hukum, pengalihan aset ke pihak ketiga, pembebanan hak tanggungan, biaya pemeliharaan yang membengkak, dan penurunan nilai aset yang berkorelasi negatif terhadap optimalitas pemulihan. Diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga, percepatan proses hukum, dan optimalisasi gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian aset negara.
Copyright (c) 2026 Ella Doris Sitepu, Janpatar Simamora, Ojak Nainggolan S.h,.M.H https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Climate Stress Test Sebagai Arah Kebijakan Ekonomi Hijau Melalui Sektor Perbankan
Perubahan iklim tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan celah terhadap risiko sistemik pada sektor perbankan. Sebagai highly regulated sector yang menjadi salah satu penggerak ekonomi hijau di Indonesia, perbankan membutuhkan instrumen regulasi yang mampu memitigasi risiko iklim terhadap kinerja bank sehingga tidak berujung dampak sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan. Menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam perbankan dengan merilis panduan teknis Climate Stress Test (CST) melalui Climate Risk Stress Test (CRST) 2023 dan penyempurnaannya dalam Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) 2024, yang mengadopsi standar internasional seperti prinsip BCBS dan skenario iklim NGFS. Berbagai penyesuaian dan penyempurnaan pedoman pengukuran dampak iklim terhadap kelangsungan bisnis bank menjadi fokus utama untuk memastikan ketahanan sektor keuangan menghadapi risiko iklim. Penelitian ini bertujuan menganalisis Climate Stress Test sebagai kerangka kebijakan ekonomi hijau melalui sektor perbankan di Indonesia. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menyoroti pedoman stress test dan ketersediaan data risiko iklim sebagai prasyarat penting penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Integrasi Climate Stress Test dalam tata kelola perbankan tidak hanya mendorong transisi menuju ekonomi hijau, tetapi juga memperkuat kapasitas bank dan regulator dalam menilai dampak iklim terhadap portofolio keuangan, khususnya pada sektor beremisi tinggi. Namun, efektivitas mitigasi risiko iklim masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses dan keandalan data. Hasilnya, peran signifikan sektor perbankan dalam mengatasi risiko iklim tidak hanya bergantung pada kesiapan internal bank, namun kerangka regulasi OJK yang progresif serta kolaborasi lintas lembaga dalam penyediaan data iklim nasional.
Copyright (c) 2026 Salza Putri Maryanti, Madinnatu Nava Mushtafa, Wahyu Yun Santoso https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektifitas Remisi Terhadap Tindak Pidana Narkotika
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengurangan hukuman (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkotika serta peranan sanksi pidana dalam pencegahan kejahatan narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara dengan BNN Provinsi Jawa Barat dan Sat Narkoba Polrestabes Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai remisi bagi narapidana narkotika diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang mensyaratkan kelakuan baik, partisipasi dalam pembinaan, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan pasca-bebas, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Temuan juga menunjukkan bahwa sanksi pidana belum sepenuhnya efektif menimbulkan efek jera, karena masih banyak pelaku residivis. Efektivitas sanksi akan tercapai apabila disertai rehabilitasi dan pembinaan berkelanjutan. Baik BNNP maupun Kepolisian menilai bahwa rehabilitasi lebih efektif dibandingkan pemidanaan murni dalam memulihkan pecandu serta mencegah pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, kebijakan remisi sebaiknya tetap dipertahankan, tetapi perlu diterapkan secara selektif, akuntabel, dan berbasis rehabilitasi, agar berfungsi tidak hanya sebagai pengurangan masa pidana, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana narkotika.
Copyright (c) 2026 Abdul Rahman Marasabessy, Hesti Septianita https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Kewajiban Kurator Sebagai Wakil Wajib Pajak dalam Proses Pemeriksaan Pajak
Penelitian ini menganalisis kewajiban kurator sebagai wakil wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak terhadap perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit. Secara normatif, kedudukan kurator tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi juga ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mewajibkan kurator mewakili wajib pajak badan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Permasalahan penelitian ini meliputi: (1) ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kurator sebagai wakil wajib pajak dalam pemeriksaan pajak; (2) kendala yang dihadapi kurator dalam proses tersebut; dan (3) solusi agar pemeriksaan pajak atas wajib pajak pailit dapat berjalan efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator berkewajiban memenuhi seluruh prosedur formal pemeriksaan pajak, termasuk memberikan data, dokumen, dan keterangan yang relevan. Namun, dalam praktik terdapat kendala berupa keterbatasan akses data perpajakan, minimnya pemahaman atas proses bisnis masa lampau, serta penguasaan dokumen oleh pengurus lama. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi transisional, (Jamaluddin, 2011) optimalisasi akses sistem administrasi perpajakan, serta pendampingan profesional guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan negara sebagai kreditur preferen.
Copyright (c) 2026 Rendy Ivaniar, Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Alat Bukti Minute of Meeting dalam Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Minute of Meeting (MoM) atau risalah rapat sebagai alat bukti dalam tindak pidana perpajakan yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum. Penegakan hukum pidana perpajakan berorientasi pada pemulihan kerugian pendapatan negara, pemberian efek jera, dan penguatan kepatuhan wajib pajak. Dalam praktiknya, korporasi kerap digunakan sebagai vehicle untuk melakukan manipulasi kewajiban pajak, termasuk melalui rekayasa transaksi dan penyalahgunaan struktur hukum, serta sebagai sarana penyembunyian hasil tindak pidana. Secara normatif, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi memperoleh landasan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban apabila memperoleh manfaat, membiarkan, atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MoM memiliki peran strategis sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, serta dapat berfungsi sebagai petunjuk untuk membuktikan adanya mens rea korporasi berdasarkan teori identifikasi (alter ego doctrine). MoM mampu mengungkap keterlibatan controlling mind dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Namun demikian, belum terdapat pengaturan komprehensif mengenai kewajiban pembuatan risalah rapat pada seluruh subjek Wajib Pajak Badan, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan optimalisasi pemulihan kerugian negara.
Copyright (c) 2026 muhammad syafii, Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat kondisi geografis, geologis, dan klimatologis yang kompleks, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom baru yang menghadapi ancaman banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal dan masih bersifat reaktif, ditandai dengan belum tersusunnya dokumen analisis risiko bencana yang komprehensif, belum adanya peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan secara resmi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Faktor pendukung meliputi adanya kerangka hukum daerah, komitmen pemerintah daerah, serta potensi kolaborasi multipihak. Disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya, dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.
Copyright (c) 2026 Sefryan Ardi Saputra, Yaya Mulyana, Agus Joko Purwanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengaruh job insecurity dan Stres Kerja Terhadap Turnover intention Pada Guru Honorer di SD Negeri Medan Marelan
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh job insecurity dan stres kerja terhadap turnover intention pada guru honorer di sekolah dasar negeri Medan Marelan. Penelitian dilatarbelakangi fenomena tingginya ketidakpastian kerja serta tekanan psikologis yang dialami guru honorer yang berpotensi meningkatkan keinginan meninggalkan pekerjaan. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan populasi 116 guru dan sampel 100 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan instrumen skala Likert yang mengukur job insecurity, stres kerja, dan turnover intention. Analisis regresi dengan SPSS versi 22 menunjukkan bahwa job insecurity dan stres kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap turnover intention (F = 38,008; p = 0,000). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,385 menunjukkan kedua variabel menjelaskan 38,5% varians, sedangkan 61,5% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Secara parsial, job insecurity (β = 0,334; p = 0,003) dan stres kerja (β = 0,337; p = 0,003) berpengaruh positif signifikan. Temuan ini menunjukkan semakin tinggi job insecurity dan stres kerja maka semakin kuat kecenderungan guru honorer untuk keluar, sehingga sekolah perlu meningkatkan kesejahteraan serta dukungan psikologis guru honorer. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya kebijakan institusi yang adil, kepastian status kerja, serta lingkungan kerja suportif guna menekan niat keluar dan menjaga stabilitas tenaga pendidik dalam jangka panjang secara berkelanjutan dan efektif berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Sri Hartini, Mukhaira Elakmal, Royani Hasugian, Rico Tarigan, Nazwa Siregar https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Orang Tua Kandung
Pembunuhan orang tua kandung oleh anak (paricide) merupakan fenomena kriminal yang sangat kompleks dan multidimensional yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif kriminologi dan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi paricide serta mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku anak di Indonesia dengan mengintegrasikan tiga teori utama kriminologi yaitu Strain Theory, Social Control Theory, dan Social Learning Theory. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap dua narasumber ahli psikologi serta analisis terhadap lima kasus paricide di Indonesia periode 2023-2025 yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, komparatif, interpretatif, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum paricide terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan faktor dominan yang mendorong terjadinya paricide meliputi faktor internal berupa gangguan psikologis, kepribadian antisosial, conduct disorder, depresi, dan riwayat trauma, serta faktor eksternal berupa kekerasan dalam rumah tangga berkepanjangan, disfungsi keluarga, kemiskinan, dan pengaruh lingkungan sosial negatif. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa paricide merupakan hasil interaksi kompleks antara akumulasi ketegangan psikologis jangka panjang, erosi ikatan sosial keluarga, dan pembelajaran perilaku kekerasan, bukan fenomena monokausatif. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman komprehensif terhadap etiologi paricide serta implikasi praktis bagi pengembangan model pencegahan yang holistik berbasis deteksi dini faktor risiko multidimensional dan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Copyright (c) 2026 Ketrin Gabriella Agnestasya Silalahi, Kartina Pakpahan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Modal Manusia dan Kepala Rumah Tangga Perempuan yang Bekerja dalam Penurunan Kemiskinan Provinsi di Indonesia
Kemiskinan merupakan salah satu masalah multidimensional penting di Indonesia, dengan dimensi gender yang menempatkan Kepala Rumah Tangga Perempuan sebagai salah satu kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisipasi kerja Kepala Rumah Tangga Perempuan dan modal manusia pada perempuan memengaruhi tingkat kemiskinan pada tingkat provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel seimbang yang mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2018-2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel, di mana berdasarkan hasil uji Chow dan Uji Hausman, Random Effect Model (REM) terpilih sebagai model estimasi terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi kerja Kepala Rumah Tangga Perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian dari segi modal manusia, hanya Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan yang terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RTLS) Perempuan tidak signifikan. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan justru menujukkan pengaruh positif dan signifikan, yang mengindikasikan adanya potensi masalah pada pasar kerja. Uji moderasi juga menunjukkan bahwa beban tanggungan atau proporsi anggota Kepala Rumah Tangga Perempuan tidak secara signifikan memengaruhi hubungan antara KRTP yang bekerja dan tingkat kemiskinan. Temuan ini mencerminkan bahwa pengentasan bagi KRTP lebih bergantung pada peningkatan kualitas kesehatan dan perbaikan struktur pasar kerja.
Copyright (c) 2026 Destya Ayu Laela Rhomadhona, Delvina Riani Sari, Annisa Nurfitri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implikasi Hukum Pidana dan Perdata atas Perkawinan Campuran yang Tidak Tercatat: Studi Kasus pada Kantor Imigrasi Kelas I Palembang
Perkawinan campuran yang tidak dicatatkan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena menyangkut aspek perdata, pidana, dan keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perdata dan pidana atas perkawinan campuran yang tidak tercatat serta menelaah penerapannya dalam praktik keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktercatatan perkawinan mengakibatkan tidak adanya kekuatan pembuktian formal atas status suami-istri, yang berdampak pada kedudukan anak, harta bersama, hak waris, serta kedudukan sebagai sponsor izin tinggal bagi warga negara asing. Dari sisi pidana, ketidaktercatatan tidak serta-merta menimbulkan sanksi, namun dapat berimplikasi hukum apabila disertai pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan institusi perkawinan dalam proses administratif keimigrasian. Praktik di Kantor Imigrasi menunjukkan bahwa akta perkawinan menjadi instrumen utama dalam verifikasi izin tinggal berbasis perkawinan. Penelitian ini menawarkan analisis integratif antara hukum perdata, pidana, dan keimigrasian serta merekomendasikan harmonisasi regulasi dan integrasi sistem verifikasi antar instansi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan keluarga campuran.
Copyright (c) 2026 Ismail Pettanase, Dea Justicia Ardha, Febrina Hertika Rani, Syamsul Syamsul, Dwiky Patra Ramadhan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yudiris Terhadap Penguasaan Tanah Negara Oleh Masyarakat Adat (Studi Putusan 55/Pdt.G/2022/PN Pmn)
Tanah memiliki kedudukan penting bagi masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menguasai dan memanfaatkannya berdasarkan hukum adat. Permasalahan muncul ketika tanah yang secara faktual dikuasai masyarakat adat dikategorikan sebagai tanah negara menurut hukum positif dan menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia serta mengkaji penerapan hukum positif dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor Pn. 55/Pdt.G/2022/PN Pmn di Pengadilan Negeri Pariaman Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sepanjang hak tersebut masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam putusan tersebut, hakim tidak semata-mata berpegang pada bukti formal , tetapi juga mempertimbangkan fakta penguasaan tanah secara turun-temurun dan keberadaan hak ulayat, sehingga mencerminkan penerapan hukum positif yang berorientasi pada keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria.
Copyright (c) 2026 Rudianto Sihaloho, Hisar Siregar, Sovia Simamora https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Euforia Kolektif dan Kriminalitas Situasional: Studi Kriminologi Budaya Dalam Acara Joget di Kecamatan Sampolowa Kabupaten Buton Selatan
Kriminalitas dalam ruang tradisi adat Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan merupakan fenomena berulang yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika budaya lokal. Tradisi joget yang seharusnya menjadi arena euforia kolektif dan pertukaran simbolik justru kerap berubah menjadi ruang lahirnya tindak kekerasan situasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola kriminalitas dalam acara joget serta mengkaji respons masyarakat melalui mekanisme penyelesaian berbasis adat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris-normatif yang mengintegrasikan analisis bahan hukum primer dan sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, hukum adat, jurnal, dan literatur kriminologi dengan data lapangan berupa wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kriminal yang terjadi merupakan produk interaksi antara euforia kolektif, konsumsi alkohol, anonimitas sosial, dan melemahnya kontrol sosial informal. Data Polsek Sampolawa mencatat 51 kasus kriminal periode 2021-2026, dengan pola fluktuatif yang berkorelasi dengan intensitas penyelenggaraan acara joget. Masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui musyawarah adat sebagai wujud keadilan restoratif lokal yang menekankan pemulihan harmoni sosial. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif yang memadukan hukum positif dengan kearifan budaya lokal dalam penanganan kriminalitas berbasis konteks.
Copyright (c) 2026 Jofir Jofir, Alasman Mpesau, Abdul Jabar Rahim, Ruslan Ruslan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dalam Perpektif Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Negara
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara normatif memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat bagi pejabat administrasi negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan (eksekusi) putusan PTUN masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait fenomena non-compliance oleh pejabat tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan eksekutorial putusan PTUN dalam perspektif efektivitas penegakan hukum administrasi negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum administrasi, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah praktik pelaksanaan putusan PTUN dan problematika yang muncul di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme eksekusi telah diatur dalam peraturan peradilan tata usaha negara, namun belum didukung instrumen pemaksaan yang efektif. Ketiadaan sanksi yang tegas dan lemahnya mekanisme pengawasan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pejabat administrasi terhadap putusan pengadilan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya efektivitas penegakan hukum administrasi negara serta berpotensi melemahkan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme eksekusi yang lebih tegas guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.
Copyright (c) 2026 Bethania Petra Raia, Dwi Putra Nugraha https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Urgensi Partisipasi yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan
Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam demokrasi konstitusional yang menjamin kedaulatan rakyat dalam proses legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan pengaturan partisipasi yang bermakna dalam pembentukan undang-undang di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan perundang-undangan serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam praktik pembentukan undang-undang saat ini. Formalisasi norma meaningful participation dalam sistem hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, realitas implementasi serta kendala yang dihadapi dalam mewujudkan partisipasi yang substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Implementasi meaningful participation di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Meskipun secara prosedural ruang partisipasi telah dibuka melalui konsultasi publik dan rapat dengar pendapat, pelaksanaannya seringkali terjebak pada formalitas administratif. Kendala utama meliputi terbatasnya akses publik terhadap dokumen draf RUU secara tepat waktu, dominasi kepentingan politik pragmatis, serta minimnya mekanisme akuntabilitas bagi pembentuk undang-undang dalam memberikan penjelasan atas penolakan aspirasi masyarakat.
Copyright (c) 2026 Lasmin Batee, Janpatar Simamora, Budiman Sinaga https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum
Artikel ini mengkaji kedudukan dan parameter operasional pemaafan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Reformasi hukum pidana memperkenalkan pemaafan hakim sebagai kategori putusan dalam sistem pemidanaan yang memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana meskipun kesalahan terdakwa terbukti, sehingga menimbulkan ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi sistemik pemaafan hakim dalam struktur pemidanaan nasional serta merumuskan batas diskresi yang terstruktur dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan kategori putusan tersendiri yang membedakan antara penetapan kesalahan dan penjatuhan pidana. Namun, ketiadaan parameter operasional yang rinci berpotensi menimbulkan disparitas dan subjektivitas. Penelitian ini menawarkan model diskresi terstruktur berbasis tiga tahap pengujian normatif untuk menjamin proporsionalitas, akuntabilitas, dan konsistensi. Disimpulkan bahwa pemaafan hakim bukan belas kasihan personal dan bukan impunitas, melainkan bentuk koreksi proporsionalitas pemidanaan yang terstruktur dalam sistem hukum pidana nasional.
Copyright (c) 2026 Novalinda Nadya Putri, Muhammad Enaldo Hasbaj https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Algoritma Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat: Tinjauan Konstitusional atas Pengaruh Platform Digital dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh algoritma platform digital terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, serta mengkaji urgensi pengaturannya dalam konteks pemilihan umum. Perkembangan teknologi informasi dan dominasi platform digital dalam ruang publik telah mengubah pola komunikasi politik dan pembentukan opini publik. Algoritma yang bekerja berdasarkan personalisasi, engagement, dan preferensi pengguna berpotensi membentuk filter bubble, disinformasi, serta manipulasi persepsi politik yang dapat memengaruhi pilihan elektoral warga negara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan konstitusional mengenai sejauh mana intervensi algoritmik tersebut selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis difokuskan pada relasi antara hak atas kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta potensi distorsi kehendak rakyat akibat mekanisme kurasi konten berbasis algoritma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma platform digital, meskipun bersifat privat dan berbasis teknologi, memiliki implikasi publik yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan integritas pemilu. Tanpa pengaturan yang memadai, algoritma berpotensi menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan data dan kapital digital. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan algoritma guna melindungi prinsip kedaulatan rakyat serta memastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H., Yudi Kurniawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pembuktian Asas Unus Testis Nullus Tesis Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Penelitian ini mengkaji problematika penerapan asas unus testis nullus testis dalam pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Karakteristik KDRT yang terjadi di ruang privat menyebabkan korban kerap menjadi satu-satunya saksi, sehingga menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan perlindungan korban berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas tersebut dalam sistem pembuktian pidana Indonesia serta dampaknya terhadap akses keadilan bagi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian Indonesia menganut negatief wettelijke bewijstheorie, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sah dan keyakinan hakim. Dalam perkara KDRT, keterangan satu saksi korban tetap memiliki kekuatan pembuktian apabila didukung alat bukti lain yang sah, sehingga penerapan asas unus testis nullus testis tidak dapat dilakukan secara kaku dan formalistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan interpretatif yang progresif agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi korban KDRT.
Copyright (c) 2026 Komang Ayu Handayani, Ni Luh Made Mehendrawati, I Nyoman Gede Sugiartha https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Dinamika Greed and Grievance: Analisis Pengaruh Kelompok Bersenjata Terhadap Keamanan Nasional Republik Demokratik Kongo (2021-2025)
Penelitian ini menganalisis pengaruh dinamika kelompok bersenjata terhadap stabilitas keamanan nasional Republik Demokratik Kongo (RDK) pada periode 2021-2025 dengan menggunakan kerangka teori Greed and Grievance dari Paul Collier dan Anke Hoeffler, serta konsep Keamanan Komprehensif dari Barry Buzan. Republik Demokratik Kongo merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam namun terjebak dalam "kutukan sumber daya" dan konflik berkepanjangan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, studi ini memfokuskan analisis pada tiga kelompok bersenjata utama: March 23 Movement (M23), Allied Democratic Forces (ADF), dan Cooperative for the Development of the Congo (CODECO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di RDK dipicu oleh perpaduan antara keserakahan ekonomi (Greed) melalui penguasaan tambang mineral ilegal seperti emas dan koltan, serta dendam sosial-politik (Grievance) yang berakar pada luka sejarah dan diskriminasi etnis. Eskalasi kekerasan pada periode ini telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang hebat, lumpuhnya kedaulatan negara di wilayah timur, serta mengancam keamanan nasional RDK dalam dimensi militer, politik, ekonomi, dan sosial
Copyright (c) 2026 Wa Ode Irma Yanti, Etik Siswatiningrum, Agfajrina Cindra Pamungkas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kriminalisasi atau Perlindungan Negara? Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Hukum Pasal 199 Ayat (1) KUHP Nasional
Keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer di luar negeri merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian dalam dinamika keamanan global. Indonesia merespons perkembangan tersebut melalui pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, khususnya Pasal 199 ayat (1), yang melarang warga negara Indonesia menjadi tentara asing atau mengikuti latihan militer di luar negeri tanpa izin pemerintah dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi norma hukum dalam ketentuan tersebut serta mengkaji rasionalitas kriminalisasi terhadap partisipasi militer warga negara di luar negeri dalam perspektif hukum pidana dan keamanan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP Nasional merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi kedaulatan negara serta mencegah keterlibatan warga negara dalam konflik bersenjata internasional yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Namun demikian, formulasi norma mengenai “latihan militer di luar negeri” masih memerlukan kejelasan interpretasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, implementasi ketentuan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum.
Copyright (c) 2026 Ronald S. Lumbuun https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana
Korban tindak pidana dalam sistem hukum nasional belum mendapat perhatian yang serius. Masih minimnya upaya untuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana yang diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan merupakan salah satu indikatornya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban telah mengatur secara khusus tentang pemberian kepada korban untuk mengajukan ganti rugi atau restitusi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan untuk memenuhi hak korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan Bahan Hukum menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan analisa kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak korban tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan pidana dimulai sejak tahapan penyidikan, penuntutan proses persidangan sampai pada tahapan pelaksanaan putusan. Kejaksaan yang mempunyai fungsi sebagai Penuntut Umum dan sebagai Jaksa eksekutor dalam upaya memenuhi restitusi korban tindak pidana belum dapat dilaksanakan dengan efektif untuk memulihkan penderitaan korban seperti semula sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korban. karena terbentur dengan ketentuan perudang-undangan yang belum memadai.
Copyright (c) 2026 Meliyan Marantika, Elsa. R. M. Toule , Reimon Supusepa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Transformasi Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Implikasi Terhadap Kebijakan Penal di Indonesia
Transformasi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Implikasi terhadap Kebijakan Penal di Indonesia. Penelitian ini mengkaji transformasi sistem pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta implikasinya terhadap kebijakan penal di Indonesia. Pembaruan hukum pidana nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan yang lebih modern dan berimbang dengan menekankan keadilan, pemulihan, serta proporsionalitas pemidanaan. Objek penelitian ini adalah pengaturan sistem pemidanaan dalam KUHP baru, khususnya terkait struktur sanksi, jenis pidana, serta orientasi kebijakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sistem pemidanaan dan menilai implikasinya terhadap perkembangan kebijakan penal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan perubahan penting dalam sistem pemidanaan melalui penataan kembali jenis pidana pokok dan pidana tambahan, pengakuan terhadap sanksi alternatif, serta penguatan pendekatan keadilan restoratif dan proporsionalitas pemidanaan. Transformasi tersebut menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, efektif, dan adaptif dalam mendukung kebijakan penal nasional.
Copyright (c) 2026 Rona Apriana Fajarwati, Adhalia Septia Saputri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Mengukur Efektivitas Penindakan Kenakalan Remaja Sekolah Oleh Pemerintah Kota Batam
Kenakalan remaja sekolah di Kota Batam meliputi membolos, berkeliaran pada jam pelajaran dan pelanggaran tata tertib menjadi persoalan yang berdampak pada ketertiban belajar dan ketenteraman ruang publik. Pemerintah Kota Batam merespons melalui penindakan, pengawasan pelajar pada jam sekolah, namun efektivitas kebijakan perlu dinilai tidak hanya dari intensitas operasi, melainkan mekanisme yang menjelaskan perubahan perilaku. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh efektivitas penindakan pemerintah (X) terhadap luaran perilaku siswa (Z) dengan menempatkan legitimasi/keadilan prosedural (Y) sebagai mediator. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan survei pada 100 siswa SMA/SMK di Batam dan dianalisis menggunakan SEM-PLS (SmartPLS). Indikator memenuhi kelayakan model pengukuran outer loading ≥0.70, reliabilitas konstruk α 0.722-0.765; CR 0.703-0.784 dan validitas konvergen AVE 0.625-0.642. Hasil model struktural menunjukkan pengaruh langsung yang kuat dan signifikan X-Y (β=0.828; t=45.543; p<0.001) serta Y-Z (β=0.735; t=10.730; p<0.001) dan efek tidak langsung X-Y-Z signifikan (β=0.609; t=10.593; p<0.001) menegaskan peran mediasi legitimasi/keadilan prosedural. Temuan mengindikasikan bahwa penindakan yang konsisten, sesuai SOP, disertai penjelasan dan tindak lanjut yang jelas lebih efektif ketika membangun persepsi keadilan, sehingga mendukung kepatuhan siswa terhadap ketertiban sekolah atau penurunan kecenderungan kenakalan. Secara praktis, kebijakan Batam perlu menekankan kualitas prosedur, komunikasi yang menghormati dan mekanisme tindak lanjut berbasis pembinaan.
Copyright (c) 2026 Nenny Dwiyana, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Indra Sakti, Seftia Azrianti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Akuntabilitas Hukum dan Batas Legalitas Tindakan Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah
Penelitian ini menganalisis akuntabilitas hukum serta batas legalitas tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dalam kerangka negara hukum dan prinsip good governance. Penegakan Perda menempatkan Satpol PP pada posisi strategis sekaligus rentan: di satu sisi dituntut efektif menjaga ketertiban umum, di sisi lain wajib tunduk pada asas legalitas, prosedur yang adil (due process), perlindungan hak asasi manusia serta prinsip proporsionalitas. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan conceptual approach, disertai analisis terhadap praktik penertiban yang lazim terjadi sebagai konteks problematik. Temuan menunjukkan bahwa batas legalitas tindakan Satpol PP ditentukan oleh dasar kewenangan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah; kepatuhan pada SOP dan mekanisme peringatan/penertiban bertahap; larangan tindakan koersif yang tidak terukur; serta kewajiban pencatatan, dokumentasi dan pemberian akses keberatan dan pengaduan. Pelampauan batas legalitas umumnya terjadi melalui penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, penyitaan dan pembongkaran tanpa prosedur serta penertiban yang mengabaikan jaminan hak warga. Akuntabilitas hukum atas tindakan tersebut dapat ditempuh melalui pengawasan internal dan disiplin aparatur, mekanisme administrasi pemerintahan, pengaduan kepada Ombudsman, hingga gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara apabila terdapat keputusan dan tindakan pemerintahan yang merugikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan SOP berbasis due process, standar penggunaan kekuatan, pelatihan hak asasi manusia serta audit kepatuhan dan pelaporan publik untuk memastikan penegakan Perda yang efektif sekaligus legitim dan akuntabel.
Copyright (c) 2026 Getta Ario, Isfandir Hutasoit, Dwi Afni Maileni, Agus Riyanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Evaluasi Kinerja Bidang Ketertiban Umum Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah: Studi Kasus di Batam, Kepualauan Riau
Penelitian ini mengevaluasi kinerja bidang ketertiban umum satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dalam penegakan Peraturan Daerah pada ruang-ruang publik perkotaan yang rentan pelanggaran. Penelitian menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor kunci lintas level, observasi pada kegiatan penertiban di titik rawan serta telaah dokumen operasional berupa SOP, surat peringatan, laporan operasi dan berita acara. Analisis dilakukan secara tematik untuk memetakan kinerja dalam dimensi outcome, proses, kapasitas dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan penertiban efektif memulihkan fungsi ruang publik dalam jangka pendek, namun keberlanjutan kepatuhan sering melemah karena kemunculan kembali pelanggaran dan perpindahan lokasi setelah intensitas pengawasan menurun. Pada dimensi proses, penerapan prinsip keadilan prosedural melalui tahapan peringatan, komunikasi persuasif, proporsionalitas tindakan dan dokumentasi berpengaruh terhadap penerimaan publik dan durasi kepatuhan, tetapi implementasi belum konsisten antar operasi. Pada dimensi kapasitas dan akuntabilitas, keterbatasan SDM, sarana operasional serta lemahnya integrasi data pelanggaran menghambat monitoring pasca operasi, sementara koordinasi lintas perangkat daerah dan tindak lanjut penataan menjadi faktor kunci untuk mencegah siklus penertiban berulang. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi indikator kinerja dari output penindakan menuju outcome berbasis durasi kepatuhan, penguatan pedoman keputusan lapangan, peningkatan kapasitas komunikasi aparat dan pengembangan basis data serta koordinasi lintas OPD untuk memastikan ketertiban yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Anto Anto, Isfandir Hutasoit, Dwi Afni Maileni, Agus Riyanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Dokter terhadap Pemberian Obat yang Mengakibatkan Alergi Obat Berat pada Pasien
Dokter tidak dapat menghindarkan dirinya dari kasus alergi obat berat. Kejadian alergi obat berat tidak dapat diduga sebelumnya, terjadi saat muncul respon sistem imun yang berlebihan disebabkan obat yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta alergi obat berat yang merupakan risiko medis, bukan malpraktik yang merupakan kelalaian medis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan beberapa informan (dokter) melalui saluran whats app. dengan kesimpulan dilakukan melalui metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dokter gugur ketika dokter memberikan obat sesuai dengan standar profesi, standar medis dan standar prosedur pelayanan. Tidak adanya bukti malpraktik berarti Pasal 474 UU 1/2023 tidak dapat diterapkan terhadap tindakan dokter yang termasuk kelompok risiko medis, karena risiko medis tidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal tersebut. Semua sengketa medis yang ada harus mendapat rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi sebagai dasar penyerahan sengketa medis ke peradilan umum. Dengan adanya beberapa aturan informed consent, rekam medis, contribution negligence dan assumption of risk, dapat dijadikan sebagai alasan peniadaan hukuman. Perselisihan yang timbul akibat kesalahan dokter diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa
Copyright (c) 2026 Fredy Fredy, Kusbianto Kusbianto, Syariful Azmi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hambatan dan Tantangan Ratifikasi Statuta Roma 1998 di Indonesia
Statuta Roma 1998 merupakan perjanjian internasional yang membentuk Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) dan mengatur penuntutan kejahatan internasional. Namun, ratifikasi Statuta Roma 1998 di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Artikel ini membahas tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses ratifikasi Statuta Roma 1998. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia antara lain kurangnya pemahaman tentang Statuta Roma, kekhawatiran tentang kedaulatan negara, dan kurangnya infrastruktur hukum dan kelembagaan. Artikel ini juga membahas implikasi dari hambatan dan tantangan tersebut serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi mereka.
Copyright (c) 2026 I Gede Yuda Adi Martha, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Desain Konstitusional Sistem Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dalam Mewujudkan Pertahanan dan Keamanan Negara yang Optimal di Indonesia
Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi utama negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dalam hal ini, alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi instrumen penting bagi negara untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Namun, pengelolaan dan pembangunan alutsista tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan militer semata, melainkan juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain konstitusional sistem alutsista dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang optimal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah mengatur sistem pertahanan negara, desain konstitusional yang secara spesifik mengatur sistem alutsista masih belum terintegrasi secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain konstitusional yang menekankan prinsip supremasi sipil, akuntabilitas, kemandirian industri pertahanan, serta keberlanjutan kebijakan alutsista. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan pertahanan negara yang berlandaskan konstitusi dan nilai demokrasi.
Copyright (c) 2026 Paolo Gibran Joesoef, Dwi Putra Nugraha https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Dekonstruksi dan Relevansi Prinsip Sovereign equality dalam Piagam PBB di Tengah Evolusi Hegemoni dan Rivalitas Geopolitik Global
Prinsip sovereign equality (kesetaraan kedaulatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB merupakan fondasi hukum internasional yang menjamin kedudukan hukum setara bagi setiap negara. Namun, dinamika geopolitik global tahun 2026 menunjukkan adanya fragmentasi tatanan dunia yang dipicu oleh evolusi hegemoni dan rivalitas kekuatan besar (great power competition). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi prinsip kesetaraan kedaulatan di tengah fenomena balance of power yang cenderung mengabaikan mekanisme multilateral. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa terjadi kesenjangan antara norma de jure Piagam PBB dengan praktik de facto hubungan internasional. Negara-negara besar secara sistematis menggunakan instrumen hukum dan ekonomi untuk mempertahankan dominasi, yang berdampak pada melemahnya otoritas Dewan Keamanan PBB dan kedaulatan negara-negara berkembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun prinsip sovereign equality tetap krusial sebagai legitimasi hukum, efektivitasnya terancam oleh realisme politik yang memprioritaskan aliansi eksklusif (minilateralism) daripada konsensus global. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural pada tata kelola PBB untuk mereduksi ketimpangan kekuasaan guna mengembalikan martabat hukum internasional.
Copyright (c) 2026 I Putu Sukrawan, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Prinsip Non-Intervensi dan Pelanggaran Kedaulatan Negara Venezuela oleh Amerika Serikat Dalam Perspektif Hukum Internasional
Prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip dasar hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Namun, dalam beberapa kasus, prinsip ini seringkali dilanggar oleh negara-negara kuat, termasuk Amerika Serikat. Salah satu contoh kasus adalah pelanggaran kedaulatan negara Venezuela oleh Amerika Serikat. Artikel ini membahas tentang prinsip non-intervensi dan pelanggaran kedaulatan negara Venezuela oleh Amerika Serikat dalam perspektif hukum internasional. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah melanggar prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara Venezuela melalui berbagai tindakan, termasuk sanksi ekonomi dan upaya penggantian pemerintahan. Artikel ini juga membahas implikasi hukum internasional dari tindakan Amerika Serikat dan upaya yang dapat dilakukan oleh komunitas internasional untuk menegakkan prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara.
Copyright (c) 2026 Made Prayudi Vigraha Ardana, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peradilan Adat Sebagai Alternatif Access to Justice: Formulasi Model Integrasi Berlapis Pada Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur
Peradilan adat merupakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang telah beroperasi selama berabad-abad, namun posisinya dalam sistem hukum nasional Indonesia masih bersifat ambigu. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: hambatan yang mencegah peradilan adat berfungsi sebagai mekanisme access to justice yang efektif, serta mekanisme integrasi yang dapat diterapkan untuk mengakui peradilan adat dalam sistem peradilan nasional tanpa mengorbankan otonomi adat. Menggunakan pendekatan normatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif-empiris melalui studi di Desa Adat Pampang, komunitas Dayak Kenyah, Samarinda Utara, penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data triangulatif serta tiga kerangka teori: Alternative Dispute Resolution (Sander–Fuller), Efektivitas Sistem Peradilan (Soekanto–Friedman–Tyler), dan Kapasitas Institusional (Faundez). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan bersifat multidimensional, meliputi dimensi struktural (recognition gap, duplicative litigation, epistemic violence), dimensi institusional (keterbatasan kapasitas pada lima dimensi Faundez), serta dimensi budaya-psikologis (magical consciousness akibat ekspansi ekonomi ekstraktif). Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan model integrasi berlapis (multi-layered integration model) yang terdiri dari empat lapisan interdependen pengakuan hukum formal, koordinasi kelembagaan, penguatan kapasitas institusional, serta perlindungan dan pemberdayaan yang dibangun di atas prinsip koordinasi, komplementaritas, dan Human Rights Safeguard.
Copyright (c) 2026 Agus Surono, Wenceslaus Wenceslaus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pendidikan Hukum Kritis Sebagai Instrumen Pemberdayaan: Menjembatani Pluralisme Hukum dan Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam
Pendidikan hukum di Indonesia yang dikonstruksi dalam kerangka positivisme hukum secara struktural tidak mampu menjangkau masyarakat adat yang justru paling membutuhkan pengetahuan hukum untuk melindungi hak kolektif mereka dari ekspansi ekonomi ekstraktif. Penulisan ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pendidikan hukum bagi masyarakat adat di Kalimantan, mengembangkan model pendidikan hukum kritis untuk paralegal adat, serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kapasitas advokasi komunitas. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-evaluatif dengan pendekatan mixed-method yang mengintegrasikan analisis doktrinal-normatif, empiris-sosiologis, dan etnografis di Desa Adat Pampang, Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa komunitas Dayak Kenyah mengalami kekerasan epistemis berupa delegitimasi pengetahuan hukum adat oleh persyaratan pembuktian formal negara. Model pendidikan hukum kritis yang dikembangkan berfondasi pada tiga pilar pluralisme hukum, conscientization, dan praxis terbukti mampu mentransformasi kesadaran magis menjadi kesadaran kritis serta memberdayakan paralegal adat sebagai subjek hukum aktif.
Copyright (c) 2026 Adnan Hamid, Budi Joyo Santoso https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemberlakuan secara Retroaktif atas Penetapan Pajak Reklame Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak daerah merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam praktiknya, pemungutan pajak daerah sering menimbulkan persoalan kepastian hukum, termasuk dalam penetapan Pajak Reklame di Kota Surabaya setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan muncul ketika penetapan dan penagihan Pajak Reklame diterapkan terhadap masa pajak yang terjadi sebelum berlakunya perda tersebut atau sebelum adanya penafsiran baru mengenai objek pajak reklame. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua isu hukum, yaitu: (1) apakah penetapan dan penagihan Pajak Reklame yang diberlakukan terhadap masa pajak sebelum berlakunya perda bertentangan dengan asas larangan retroaktivitas dan asas legalitas pajak; dan (2) bagaimana konstruksi pengaturan Pajak Reklame yang seharusnya dirumuskan agar selaras dengan prinsip non-retroaktif serta menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dan penagihan Pajak Reklame terhadap masa pajak sebelum berlakunya perda tersebut bertentangan dengan asas larangan retroaktivitas dan asas legalitas pajak, karena kewajiban pajak harus didasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat peristiwa pajak terjadi sebagaimana tercermin dalam prinsip nullum tributum sine lege serta jaminan kepastian hukum dalam Pasal 23A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pengaturan Pajak Reklame harus dirumuskan secara prospektif, sehingga setiap perubahan objek atau mekanisme pajak hanya berlaku untuk masa pajak berikutnya guna menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak.
Copyright (c) 2026 Agus Budi Wicaksono, Moh Saleh https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Lawful Interception dalam Mendeteksi Ancaman Separatis Bersenjata di Papua
Ancaman separatis bersenjata Papua merupakan ancaman akut yang membutuhkan penanganan cepat melalui akses informasi yang akurat. Pendekatan Lawful Interception, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, berperan penting dalam mendeteksi dan menanggulangi ancaman tersebut. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan wawancara semi terstruktur dan studi literatur. Fokus penelitian mencakup karakter ancaman separatis bersenjata Papua, implikasinya terhadap keamanan nasional, dan strategi Lawful Interception dalam proses deteksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Lawful Interception memegang peran penting dalam operasi intelijen di Papua, karena mampu menghasilkan informasi yang langsung dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah aksi dari kelompok separatis bersenjata. Namun demikian, keberhasilan strategi Lawful Interception sangat bergantung pada sinergi kelembagaan untuk mencapai tujuan operasi dengan cara dan sarana yang dimiliki.
Copyright (c) 2026 Julius Oksy Pusptio Hadi, Kristin Elisa Natalia Tambunan, Pratama Dahlian Persadha, Budi Prasetyono, Uli Rohana Siregar, Asep Kususanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Ngopi Bareng Pecalang: Kolaborasi Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas oleh Unit Kamsel Polresta Denpasar
Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi faktor perilaku menuntut pendekatan edukatif berbasis komunitas. Di Kota Denpasar, Unit Kamsel Polresta Denpasar menginisiasi Program Ngopi Bareng Pecalang sebagai bentuk kolaborasi dengan pecalang dalam edukasi keselamatan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan, yaitu bagaimana bentuk kolaborasi program tersebut, bagaimana dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat, serta bagaimana strategi penguatan kolaborasi agar lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan kerangka collaborative governance, teori peran, Theory of Planned Behavior, teori pembelajaran sosial, serta konsep penguatan kolaborasi dan manajemen stratejik. Indikator yang digunakan meliputi dialog, trust building, pembagian peran, sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, self-efficacy, institusionalisasi, capacity building, dan evaluasi kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kolaborasi bersifat deliberatif dan komplementer, ditandai dialog tatap muka, pembagian peran yang jelas antara aktor formal dan aktor adat, serta tercapainya pemahaman bersama mengenai keselamatan lalu lintas sebagai tanggung jawab komunitas. Dampak terhadap perubahan perilaku terlihat melalui penguatan sikap positif terhadap tertib lalu lintas, penguatan norma subjektif berbasis legitimasi adat, serta peningkatan persepsi kontrol dan self-efficacy masyarakat. Mekanisme pembelajaran sosial memperkuat reproduksi perilaku secara berkelanjutan. Strategi penguatan kolaborasi memerlukan institusionalisasi mekanisme program, peningkatan kapasitas pecalang sebagai agen edukasi, pengelolaan stakeholder, serta evaluasi berbasis outcome agar kolaborasi menghasilkan dampak sosial yang stabil dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Nila Cahyaning Wisnu, Chairul Muriman Setyabudi, Muhammad Erza Aminanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemenuhan Keabsahan Dokumen Syarat Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024
Pemilihan serentak yang dilaksanakan sejak tahun 2015, dilanjutkan tahun 2020 dan 2024, dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, dan konsolidasi demokrasi. Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen dalam mewujudkan prinsip demokrasi di Indonesia, dan penyelenggaraannya menunjukan proses demokrasi yang sehat. Dalam Pemilihan Tahun 2024, pemenuhan keabsahan syarat dokumen calon kepala daerah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pada beberapa kasus, Calon Kepala Daerah yang mendapatkan hasil suara terbanyak, dan sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pemenang, pada akhirnya didiskualifikasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi akibat adanya proses pemenuhan syarat yang tidak terpenuhi. Hal tersebut melatarbelakangi pertanyaan dalam penelitian tesis ini, yaitu; 1. Bagaimana pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon dalam proses pendaftaran calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota? 2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon apabila keabsahan dokumen dinyatakan tidak sah setelah penetapan calon? Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota telah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, proses verifikasi keabsahan dokumen dilakukan oleh KPU dengan melibatkan lembaga/instansi terkait untuk memastikan bahwa dokumen yang dikeluarkan memang benar dari lembaga/instansi tersebut. 2. Konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon yang dokumennya dinyatakan tidak sah mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum, tidak terlaksananya Pemilihan yang sesuai dengan asas, dan berpotensi menimbulkan beban keuangan negara, terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung memprioritaskan prinsip substantif untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak warga, dari pada ketatnya prosedur formal semata.
Copyright (c) 2026 Giffa Lania, Khairul Fahmi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implikasi Hukum Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) bagi Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terhadap tatanan hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data utama mencakup regulasi internasional dan peraturan perundang-undangan domestik yang relevan dengan tindak pidana korupsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, implikasi yuridisnya belum terakomodasi secara menyeluruh dalam UU Tipikor saat ini. Masih terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) terkait kriminalisasi korupsi di sektor swasta (bribery in the private sector) dan memperdagangkan pengaruh (trading in influence). Ratifikasi ini menuntut adanya reformasi hukum pidana yang komprehensif agar selaras dengan standar global guna memperkuat efektivitas penegakan hukum dan pengembalian aset lintas negara.
Copyright (c) 2026 yudiarta wiguna, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Keadilan, Belas Kasih, dan Kesetaraan: Pemenuhan Tiga Pilar Hukum dalam Perikop Yohanes 7:53–8:11
Narasi mengenai perempuan yang tertangkap basah berzina dalam Yohanes 7:53–8:11 sering dipahami sebagai pengajaran tentang kemunafikan, ketidakadilan gender dan pengampunan. Namun, dari perspektif hukum, teks ini mengandung trilema antara penegakan hukum (justice), pemberian pengampunan berdasarkan belas kasih (mercy), dan tuntutan kesetaraan di depan hukum (equality before the law). Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan Yesus dalam menyelesaikan ketegangan antara ketiga pilar hukum tersebut melalui pendekatan kualitatif dengan metode eksegesis naratif-prosedural. Studi ini menemukan Yesus mengoreksi cacat prosedural (abuse of process) dan penegakan hukum selektif yang bias gender melalui "jeda yudisial" dan merestorasi prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belas kasih dalam perikop Yohanes 7:53-8:11 bukan bentuk pengabaian hukum, melainkan penegakan keadilan restoratif melalui protokol keputusan pragmatis dengan tujuan menghentikan kejahatan (desistance) serta pemulihan martabat manusia.
Copyright (c) 2026 Rully Simorangkir, Yohanes Parapat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0