[1]
M. Irfan and I. K. Ayu, “Batas Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan”, JIHHP, vol. 6, no. 3, pp. 1851–1866, Mar. 2026.