[1]
Y. Demonggreng and R. J. S. Pattiwael, “Kewenangan PTUN Dalam Sengketa Kontrak Pemerintah: Studi Kasus Pembatalan Kontrak Oleh Pejabat Tata Usaha Negara”, JIHHP, vol. 5, no. 5, pp. 4259–4265, Jun. 2025.