[1]
N. Musyarofah, “Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ atas Kewajiban Persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Banjarnegara”, JIHHP, vol. 4, no. 5, pp. 1807–1815, Aug. 2024.