Pelindungan Cagar Budaya Masa Konflik Bersenjata dalam Paradigma UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4091Keywords:
Pelindungan, Cagar Budaya, Konflik Bersenjata, ParadigmaAbstract
Cagar Budaya merupakan kekayan bangsa yang harus dilindungi, oleh karena nilai penting Cagar Budaya bagi bangsa, negara, dan dunia. Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, sarat dengan multikulturalisme, dan kondisi dunia yang tidak stabil, serta tidak dapat diprediksi dapat memicu timbulnya konflik. Pada masa konflik bersenjata pelindungan Cagar Budaya yang termasuk warisan dunia memiliki hukum pelindungan ganda, yaitu hukum nasional dan hukum internasional, namun bagi Cagar Budaya yang tidak termasuk dalam warisan budaya dunia hanya memiliki payung hukum berupa hukum nasional, yaitu Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelindungan Cagar Budaya masa konflik bersenjata dalam paradigma Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hasil dari peneltiian ini adalah bahwa hukum nasional juga memiliki status hukum yang sama kuat dalam melindungi Cagar Budaya pada masa konflik bersenjata, baik konflik tingkat regional, nasional, maupun internasional.
References
Abrahms, M. 2006. "Why Terrorism Does Not Work". International Security 31 (2) : 42-78.
Arifin, Hafidz Putra. 2018. Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia. Jurnal Dialogia Iuridica Volume 10 Nomor 1, November 2018, p.065-076.
Bakry, Umar Suryadi. 2019. Hukum Humaniter Internasional. Jakarta : KENCANA.
Brosche, Johan., Legner, Mattias., Kreutz, Joakim., dan Ijla Akram. 2016. Heritage Under Attack : Motives for Targetiing Property During Armed Conflict. International Journal of Heritage Studies.
Effendi, Tolib. 2014. Hukum Pidana Internasional.. Yogyakarta : Media Pressindo.
Endraswara, Suwardi. 2006. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan : Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi. Tangeranf : Pustaka Widyatama.
Gartner, S. S. 1999. Strategic Assessment in War. New Haven: Yale University Press.
Hidayat, Dede. 2024. Rekonstruksi Pardigma Pembangunan Desa. Indramayu : CV. Adanu Abimata.
Hidayat, Fadil., Setiyono, Joko., Dwiwarno, Nuswantoro. 2017. Aspek-aspek Hukum Perlindungan Situs Budaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perusakan Kota Kun Palmyra oleh ISIS). Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Halaman 1-12.
Hilda. 2013. Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Obyek Budaya dalam Sengketa Bersenjata Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa (Amerika Serikat-Irak) Menurut Konvensi WINA 1969 Tentang Perjanjian Internasional. Jurnal Cita Hukum Volume I Nomor 1 Juni 2013 Halaman 109-122.
Ibda, Hamidulloh. 2021. Membangun Paradigma Keilmuan Ketupat Ilmu: Integration-Collaboration : Collaboration Of Science, Takatuful Ulum, INISNU-UNISNU Temanggun Science Collaboration. Temanggung : YAPTINU.
Kalyvas, S. 2006. The Logic of Violence in Civil War. New York: Cambridge University Press.
Kusumaatmadja, Mochtar., Agoes, Etty R. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung : Alumni.
Lichbach, M. I. 1998. The Rebel’s Dilemma. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Muladi. 2023. Statuta Roma tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional alam Kerangka Hukum Pidana Internasional & Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional. Bandung : PT. Alumni.
O’Brien, John. 2001. International Law,. London : Cavendish Publishing Limited.
Pingkan, Vanaquesa., Lengkong, Natalia Lana., Voges, Stefan Obadja. 2024. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Cagar Budaya Saat Konflik Bersenjata. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat : Lex Privatum Vo.13.No.2. Januari 202.
Pramono, Budi. Supartono. 2022. Hukum Humaniter. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
Rani, Febrina Hertika. Maknun, Luil. 2022. Hak-Hak Terdakwa Selama Proses Persidangan di Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma. LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM, Volume 9 Nomor 1 Desember 2022, Page : 15-26.
Rizal, Muhammad. 2016. Eksistensi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016.
Rosana, Ellya. 2015. Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenal Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern). Jurnal Al-Adyan, Volume X, Nomor 2, Juli-Desember, 2015.
Safa’at, Rachmad. 2013. Rekonstruksi Politik Hukum Pangan : Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan. Malang : Universitas Brawijaya Press.
Sanjaya, Winda., Budimanjaya, Andi. 2017. Paradigma BAru Mengajar. Jakarta : KENCANA.
Schorlemer, Sabine von. 2018. Cultural Heritage Protection as a Security Issue In The 21st Century : Recent Developments. Indonesian Jpurnal of International Law (2018), Volume 16, pp. 28-60.
Statuta Roma (Mahkamah Pidana Internasional) 1988.
Stone, P. G. 2016. The Challenge of Protecting Heritage in Times of Armed Conflict. Museum International 67: 40-54.
Syahmin, A.K. 1985. Beberapa Masalah (Hukum) Kebiasaan Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional dalam Hukum dan Pembangunan 1 (1-1-1985).
Tahir, Rusdin., dkk. (2023). Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Utami, Garti Sri. 2017. Modul Pelatihan Pelestarian Cagar Budaya. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Warijiyati, Sri. 2018. Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Prenadamedia Group.
Weinstein, J. 2007. Inside Rebellion. Cambridge: Cambridge University Press.
Yusuf, Adijaya., Purnama, Hadi Rahmat. 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Benda Budaya Pada Masa Konflik Bersenjata Pada Kasus Jadranko Prlic et al. Jakarta: Universitas Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Lauhil Fatihah Lauhil Fatihah, Purnawan Basundoro, Edi Dwi Riyanto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
