Eksistensi PP 54 Tahun 2000 pada Proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Pasca Berlakunya UU 32 Tahun 2009
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3610Keywords:
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Sengketa Lingkungan Hidup, Peratruan PelaksanaanAbstract
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 (PP 54/2000) merupakan pengaturan mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkugan hidup di luar pengadilan, yang didelegasikan kewenangannya oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UU 23/1997), yang mana keberadannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU 32/2009). Keberlakuan PP 54/2000 sebagai peraturan pelaksanaan menjadi dipertanyakan, ketika aturan yang memberikan kewenangannya sudah hilang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menjawab hal-hal berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan serta keberlakuan PP 54/2000 pasca berlakunya UU 32/2009. Agar tidak terjadi adanya kekosongan dalam peraturan perundang-undangan, maka PP 54/2000 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan serta belum adanya pengaturan pelaksanaan lainnya yang diterbitkan. Meskipun demikian, untuk menjaga hierarki peraturan perundang-undangan tetap berjalan, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU 32/2009 sekaligus sebagai pengganti dari PP 54/2000.
References
__________. “Citizen Lawsuit in Environmental Cases.” Jurnal Lentera Hukum. Vol. 6. No. 2 (2019). Hlm. 290-307.
Abdullah, Nuraisyah Chua. “Going Green in Urbanisation Area: Environmental Alternative Dispute Resolution as an Option.” Procedia-Social and Behavioral Sciences. Vol. 170 (2015). Hlm. 401-408.
Absori, Khuzaefah Dimyati, dan Kelik Wardiono. “Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif.” Mimbar Hukum. Vol. 20. No. 2 (2008). Hlm. 367-381.
Absori. “Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi.” Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 2 (2005). Hlm. 221-237.
Abubakar, Muzakkir. “Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 21. No. 1 (2019). Hlm. 93-108.
Akhriana, Asmah, Faizal, dan Irmayana. “Perancangan E-Government Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Era Kebiasaan Baru pada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Makassar.” Telematika: Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi. Vol. 19. No. 1 (2022). Hlm. 19-30.
Ali, Achmad. Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
Arifin, Zainul, et al. “Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam Perspektif Green Constitution.” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6. No. 2 (2020). Hlm. 158-174.
Aritonang, Agnes Grace. “Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 1 (2021). Hlm. 1-12.
Dewansyah, Bilal. “Undang-Undang Dicabut, Apakah Peraturan Pelaksanaanya Masih Berlaku.” Hukumonline.com. 26 Mei 2014. Tersedia pada https://www.hukumonline.com/klinik/a/undang-undang-dicabut--apakah-peraturan-pelaksanaannya-masih-berlaku-lt5330cceab87f6. Diakses pada tanggal 26 Juni 2024.
Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Efektivitas Keberadaan Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, November 2015.
E., Adi Wibowo dan Karim. “Perspektif Keperdataan Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jurnal Magister Ilmu Hukum. Vol. 13. No. 1 (2023). Hlm. 182-201.
F.I., Kristiannty dan Marpaung D.S.. “Efektivitas Lembaga Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9. No. 2 (2022). Hlm. 945-954.
Fahrudiin, Muhammad. “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Veritas: Jurnal Progra Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol. 5. No. 2 (2019). Hlm. 80-105.
Farida, Maria. Ilmu Perundang-Undangan. Cet. 5. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
Fatah, Abdul. “Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara.” Jurnal Yuridika. Vol. 28. No. 3 (2013). Hlm. 293-303.
Fidelia, Tyas dan Nada Salsabila. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia.” Law Review. Vol. 19. No. 3 (2020). Hlm. 290-303.
Fitriten, Cut Era. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan.” Jurnal Ilmu Hukum Kanun. Vol. 3. No. 3 (2010). Hlm. 564-575.
Galanter, Marc. “Justice in Many Rooms: Court Private Ordering, and Indigenous Law.” Journal of Legal Pluralism (1981), Hlm. 2-23.
Gayo, Sabela. “Resolving Environmental Dispute with Mediation Method.” International Asia of Law and Money Laundering. Vol. 1. No. 1 (2022). Hlm. 23-29.
Handriana, Ricky dan Maharani Nurdin. “Analisis Yuridis dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.” Jurnal Justitia. Vol. 6. No. 1 (2023). Hlm. 142-152.
Hapsari, Dwi Ratna Indri, Aditya Aji Syuhadha Ilmiawan, dan Echaib Samira, “Non-Litigation as An Environmental Dispute Resolution Mechanism in Indonesia.” Indonesia Law Reform Journal. Vol. 2. No. 1 (2022). Hlm. 55-66.
Harashina, Sachihiko. Environmental Dispute Resolution Process and Information Exchange. New York: Elsevier Science Inc., 1995.
Harjiyatni, Francisca Romana dan Meicke Caroline Anthony. “Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Thailand.” JH Ius Quia Lustum. Vol. 29. No. 2 (2022). Hlm. 371-391.
Hevriansyah, Andie, Anna Erliyana, dan Audrey G. Tangkudung. “Peran KLHK dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.” ADIL Jurnal Hukum. Vol. 12. No. 1 (2021). Hlm. 145-165.
Houssein, Zainal Arifin. “Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum.” Jurnal Rechts Vinding. Vol. 1. No. 3 (2012). Hlm. 257-275.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
Idris, Tarwin. “Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Dibatalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi.” Lex Renaissance. Vol. 5. No. 3 (2020). Hlm. 607-625.
J., Hamidi. Et al. Teori dan Hukum Perancangan Perda. Cet. 1. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana Kerja: Direktorat Penyelesaian Sengeketa Lingkungan Hidup. Jakarta: Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, 2019.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana Kerja: Direktorat Penyelesaian Sengeketa Lingkungan Hidup Tahun 2022. Jakarta: Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, 2021.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013.
L.A., Pambudi dan Jati B. K. H.. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Izin Lingkungan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Komparatif di Indonesia dan Malaysia.” Journal FH UnSoed. Vol. 4. No. 4 (2022). Hlm. 397-408.
Lestari, Komala Sridewi dan Devi Siti Hamzah Marpaung. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negoisasi (Studi Kasus Tumpahnya Minyak di Laut Karawang).” Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9. No. 2 (2022). Hlm. 651-660.
Mahardika, Ahmad Gelora. “Problematika Yuridis Peratruan Pemerinta Nomor 21 Tahun 2020 dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan.” Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol. 10. No. 1 (2020). Hlm. 93-113.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Mubarok, Nafi. “Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia.” Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol. 10. No. 2 (2020). Hlm. 336-368.
Muhtar, Wantu F., et.al. “Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.” Bina Hukum Lingkungan. Vol. 7. No. 2 (2023). Hlm. 267-289.
Nuradi, et al. “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Palar: Pakuan Law Review. Vol. 8. No. 1 (2022). Hlm. 154-169.
Palsari, Cahya. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.” Jurnal Komunitas Yustisia. Vol. 4. No. 3 (2021). Hlm. 940-950.
Pandiangan, L. Elly AM, Nanin Koeswidi, dan Norti Retiana Silitonga. “How Can Environmental Dispute Resolution be Resolved Without Going to Court.” Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 10. No. 2 (2021). Hlm. 245-254.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permen LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Permen LHK Nomor 7 Tahun 2014.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Permen LH Nomor 4 Tahun 2013.
Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. PP Nomor 54 Tahun 2000. LN Tahun 2000 No. 113 TLN No. 3982.
Prabandani, Hendra Wahanu. “Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.” Undang: Jurnal Hukum. Vol. 1. No. 1 (2018). Hlm. 85-108.
Putra, I Ketut Windyantara dan Kadek Agus Sudiarawan. “Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan: Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 10 (2020). Hlm. 1650-1660.
R., Saragih. “Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 7. No. 13 (2000). Hlm. 138-147.
Saarikoski, Heli, Suvi Vikstrom, dan Lasse Peltonen. “Knowledge Co-Production Around The Cormorant-Fishing Conflict Using a Joint Fact-Finding Approach.” Environmental Science and Policy. Vol. 151 (2024). Hlm. 1-9.
Sawitri, Handri Wirastuti dan Rahadi Wasi Bintoro. “Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya.” Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10. No. 2 (2010). Hlm. 163-174.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
Sucipto, Purnomo. “Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan.” Setkab.go.id. 11 Maret 2015. Tersedia pada https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/. Diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
Uddin, Md. Ala. “A Critical Evaluation of Environmental Dispute Resolution Mechanisms in Bangladesh: Addressing Challenges and Insights.” Indonesian Journal of Law and Society. Vol. 4. No. 2 (2023). Hlm. 198-224.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU Nomor 30 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872.
Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011. LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 8234. Sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomo 12 Tahun 2011. LN Tahun 2022 No. 143, TLN No. 6801.
Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU Nomor 23 Tahun 1997. LN Tahun 1997 No. 68, TLN No. 3699.
Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU Nomor 32 Tahun 2009. LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059.
Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011. UU Nomor 15 Tahun 2019. LN Tahun 2019 No. 183, TLN No. 6398.
Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011. UU Nomor 13 Tahun 2022. LN Tahun 2022 No .143, TLN No. 6801.
Yasin, Mohammad dan Herlambang Perdana. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: YLBH dan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2014.
Yazid, TM. Lutfi. Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution). Surabaya: Airlangga University Press-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, 1999.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Dhita Amanda Sari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
